JAMINAN PELAKSANAAN UNTUK KONTRAK PEMERINTAH RI

JAMINAN PELAKSANAAN UNTUK KONTRAK PEMERINTAH RI

Blog

Tender/Pengadaan / Blog 34 Views 0


JAMINAN PELAKSANAAN DALAM PENGADAAN BARANG JASA PEMERINTAH
1.& & & & Jaminan pelaksanaan pelaksanaan dibuat untuk menjamin pelaksanaan kontrak s.d serahterima pertama ( sehingga masa berlaku jaminan pelaksanaan s.d serah terima pertama di tambah 14 hari kalender.)
2.& & & & Jaminan pelaksanaan diserahkan& oleh penyedia sebelum tanda tangan kontrak.
3.& & & & Jaminan pelaksanaan oleh PPK diklarifikasi ke penerbit.
four.& & & & Jaminan pelaksanaan digunakan untuk pengadaan barang, jasa konstruksi dan jasa lainnya untuk nilai di atas Rp 200 juta
5.& & & & Jaminan pelaksanaan diperpanjang bila ada pemberian kesempatan atau perpanjangan waktu pelaksanaan kontrak.
6.& & & & Jaminan pelaksanaan dicairkan bila penyedia tidak memenuhi syarat sebagai penyedia yang diketahui saat berkontrak atau terjadi wan prestasi.
7.& & & & Jaminan pelaksanaan dalam hal dicairkan, disetorkan ke kas negara /kas daerah.

eight.& & & & Dalam hal PPK lalai / lupa mencairkan jaminan pelaksanaan, dalam beberapa kejadian diproses sebagai tindak pidana korupsi dan dihukum.& Ini suatu kesalahan penerapan hukum, seharusnya diproses sebagai perbuatan kerugian negara. Suatu ironi, bagaimana suatu kesalahan adminitrasi kontrak dan ada kerugian negara, meloncat jadi proses pidana. Ini pemberantasan korupsi atau ternyata hanya pemberantasan kesalahan administrasi kontrak ?&


Perpres 16 tahun 2018
Pasal 1 angka 48
Surat Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan adalah jaminan tertulis yang dikeluarkan oleh Financial institution Umum/ Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi/lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaan ekspor Indonesia.
Pasal 30
(1) & Jaminan Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas:
    1. Jaminan Penawaran;
    2. Jaminan Sanggah Banding;
    3. Jaminan Pelaksanaan;
    4. Jaminan Uang Muka; dan
    5. Jaminan Pemeliharaan.
(2) & Jaminan Penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan Jaminan Sanggah Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya untuk pengadaan Pekerjaan Konstruksi.
(3) & Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa financial institution garansi atau surety bond.
(4) & Bentuk Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (three) bersifat:
a.& & & tidak bersyarat;
b.& & & mudah dicairkan; dan
c.& & & harus dicairkan oleh penerbit jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah surat perintah pencairan dari Pokja Pemilihan/PPK/Pihak yang diberi kuasa oleh Pokja Pemilihan/PPK diterima.
(5) & Pengadaan Jasa Konsultansi tidak diperlukan Jaminan Penawaran, Jaminan Sanggah Banding, Jaminan Pelaksanaan, dan Jaminan Pemeliharaan.
(6) & Jaminan dari Financial institution Umum, Perusahaan Penjaminan, Perusahaan Asuransi, lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaan ekspor Indonesia dapat digunakan untuk semua jenis Jaminan. Read more

Comments