Pelibatan Swasta dalam Proyek Infrastruktur Masih Minim

JAKARTA, KOMPAS.comPresiden Joko Widodo (Jokowi) kerap meminta keterlibatan swasta agar lebih berperan aktif membangun infrastruktur. Bahkan, dalam beberapa kesempatan, Jokowi secara tegas menyatakan bahwa kemampuan negara dalam pembangunan infrastruktur terbatas, sehingga diperlukan dukungan swasta.

Namun, menurut Wakil Ketua Komite Tetap Pengembangan SDM bidang Konstruksi dan Infrastruktur Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Dandung Sri Harninto, perhatian pemerintah kepada swasta justru masih kurang.� Dari sekitar Rp 4.700 triliun kebutuhan investasi untuk pembangunan sepanjang 2015-2019, hanya 15 persen yang diberikan kepada swasta.

Kolong Tol Becakayu dekat Kampus Universitas Borobudur kini tak lagi dipenuhi kendaraan. Namun, sejumlah kendaraan masih terparkir di sana, Kamis (25/4/2019).

Padahal, pemerintah minta partisipasi swasta dapat mencapai 36,5 persen. Baca juga: Menjajal Tol Balikpapan-Samarinda, Pertama di Provinsi Ibu Kota Baru “Ini ceritanya sama, ini yang (swasta) UMKM yang jumlahnya hampir 99 persen, hanya merebutkan 15 persen kue. Sedangkan yang 85 persen itu diambil perusahaan besar,” kata Dandung di Jakarta, Selasa (10/9/2019).

Perusahaan besar yang dimaksud adalah kontraktor pelat merah yang selama ini menggarap proyek-proyek skala besar karena adanya penugasan dari pemerintah.� Menurut Dandung, sejak 2014-2018 jumlah kontraktor swasta terus mengalami penurunan. Data Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) dari sekitar 80.000 kontraktor yang tergabung, saat ini yang masih aktif hanya sekitar 43.000.

“Sementara kalau lihat sizing teman-teman BUMN, mereka luar biasa. Mereka bahkan kelabakan terima pekerjaan,” kata Dandung. Ia menilai, kondisi ini tentu kontradiktif. Pada saat pembangunan infrastruktur berjalan cukup masif, namun tak sedikit kontraktor swasta yang justru gulung tikar.

Baca�https://tenderind.com/kemenkeu-kenalkan-inovasi-skema-biaya-bangun-infrastruktur-di-aceh/

Oleh karena itu, Dandung berharap, pemerintah dapat kembali memberikan perhatian lebih kepada keberlangsungan nasib kontraktor swasta. Apalagi, ada rencana pemerintah memindahkan ibu kota ke Kalimantan Timur.� Dari kebutuhan anggaran sekitar Rp 466 triliun, pemerintah berharap 26,2 persen dapat didanai swasta.

Sementara, kemampuan APBN untuk menggarap proyek tersebut hanya 19,2 persen dan 54,6 persen sisanya akan dipenuhi melalui skema kerjasama pemerintah

dan badan usaha (KPBU). “Kami harap lima tahun ke depan dengan adanya rencana pemindahan ibu kota baru seharusnya kita berembuk bareng supaya teman-teman swasta memiliki kontribusi lebih sehingga ada kesamaan,” tuntas dia.