Pelibatan Swasta dalam Proyek Infrastruktur Masih Minim

JAKARTA, KOMPAS.comPresiden Joko Widodo (Jokowi) kerap meminta keterlibatan swasta agar lebih berperan aktif membangun infrastruktur. Bahkan, dalam beberapa kesempatan, Jokowi secara tegas menyatakan bahwa kemampuan negara dalam pembangunan infrastruktur terbatas, sehingga diperlukan dukungan swasta.

Namun, menurut Wakil Ketua Komite Tetap Pengembangan SDM bidang Konstruksi dan Infrastruktur Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Dandung Sri Harninto, perhatian pemerintah kepada swasta justru masih kurang.� Dari sekitar Rp 4.700 triliun kebutuhan investasi untuk pembangunan sepanjang 2015-2019, hanya 15 persen yang diberikan kepada swasta.

Kolong Tol Becakayu dekat Kampus Universitas Borobudur kini tak lagi dipenuhi kendaraan. Namun, sejumlah kendaraan masih terparkir di sana, Kamis (25/4/2019).

Padahal, pemerintah minta partisipasi swasta dapat mencapai 36,5 persen. Baca juga: Menjajal Tol Balikpapan-Samarinda, Pertama di Provinsi Ibu Kota Baru “Ini ceritanya sama, ini yang (swasta) UMKM yang jumlahnya hampir 99 persen, hanya merebutkan 15 persen kue. Sedangkan yang 85 persen itu diambil perusahaan besar,” kata Dandung di Jakarta, Selasa (10/9/2019).

Perusahaan besar yang dimaksud adalah kontraktor pelat merah yang selama ini menggarap proyek-proyek skala besar karena adanya penugasan dari pemerintah.� Menurut Dandung, sejak 2014-2018 jumlah kontraktor swasta terus mengalami penurunan. Data Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) dari sekitar 80.000 kontraktor yang tergabung, saat ini yang masih aktif hanya sekitar 43.000.

“Sementara kalau lihat sizing teman-teman BUMN, mereka luar biasa. Mereka bahkan kelabakan terima pekerjaan,” kata Dandung. Ia menilai, kondisi ini tentu kontradiktif. Pada saat pembangunan infrastruktur berjalan cukup masif, namun tak sedikit kontraktor swasta yang justru gulung tikar.

Baca�https://tenderind.com/kemenkeu-kenalkan-inovasi-skema-biaya-bangun-infrastruktur-di-aceh/

Oleh karena itu, Dandung berharap, pemerintah dapat kembali memberikan perhatian lebih kepada keberlangsungan nasib kontraktor swasta. Apalagi, ada rencana pemerintah memindahkan ibu kota ke Kalimantan Timur.� Dari kebutuhan anggaran sekitar Rp 466 triliun, pemerintah berharap 26,2 persen dapat didanai swasta.

Sementara, kemampuan APBN untuk menggarap proyek tersebut hanya 19,2 persen dan 54,6 persen sisanya akan dipenuhi melalui skema kerjasama pemerintah

dan badan usaha (KPBU). “Kami harap lima tahun ke depan dengan adanya rencana pemindahan ibu kota baru seharusnya kita berembuk bareng supaya teman-teman swasta memiliki kontribusi lebih sehingga ada kesamaan,” tuntas dia.

Ibu Kota Pindah, Ini Proyek Infrastruktur di Kalimantan Pada 2020

infrastruktur kalimantan

Ibu Kota Pindah, Ini Proyek Infrastruktur di Kalimantan Pada 2020- Presiden Joko Widodo telah memilih Kalimantan,khususnya Kalimatan Timur menjadi calon ibu kota Republik Indonesia. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memperkirakan butuh Rp865 miliar untuk dana awal pembangunan infrastruktur khusus di ibu kota baru. Selain dana tersebut, pada 2020 Kementerian PUPR mengajukan Pagu Anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tahun 2020 sebesar Rp 120,21 triliun pada DPR. Dari dana tersebut, paling tidak ada berbagai proyek yang akan dilakukan di seluruh provinsi Kalimantan diantaranya melanjutkan pembangunan jalan perbatasan Kalimantan, pelebaran jalan di Jalan Batas Kota Sanggau � Sekadau (Kalimantan Barat) dan pemeliharaan Lintas Selatan Kalimantan serta pembangunan jembatan di Perbatasan Kalimantan.

infrastruktur kalimantan
credit : https://kaltim.tribunnews.com/2019/05/08/pemindahan-ibu-kota-indonesia-di-kalimantan-tengah-jokowi-sebut-infrastruktur-dimulai-dari-nol-lagi

Anggaran yang diterima PUPR pada 2020 untuk seluruh Indonesia, difokuskan pada pembangunan infrastruktur sumber daya air sebesar Rp43,97 triliun, konektivitas Rp42,95 triliun, permukiman Rp22 triliun, perumahan Rp8,48 triliun. Selain itu, anggaran akan

digunakan untuk pembinaan konstruksi Rp725 miliar, Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) sebesar Rp525,18 miliar, Penelitian dan Pengembangan sebesar Rp452 miliar dan pengembangan infrastruktur wilayah, pengawasan dan dukungan manajemen sebesar Rp 831,19 miliar.

Infrastruktur Pendukung Kereta Semi Cepat Gunakan Material Lokal

Perlintasan sebidang jalan kereta dan jalan

 

JAKARTA, KOMPAS.com – Sterilisasi perlintasan jalan dan kereta dari Jakarta hingga Surabaya akan dilakukan untuk mendukung proyek kereta semi cepat. Sejumlah 500 perlintasan sebidang disterilisasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, jalur yang disterilisasi bakal dibangun fly over, underpass hingga jembatan penyeberangan orang.

Material dan teknologi lokal pun akan dipilih agar hemat biaya dan proses pekerjaannya lebih cepat.  “Misalnya pembangunan Flyover Antapani yang menggunakan teknologi Corrugated Mortar Busa Pusjatan (CMP) terbukti bisa menghemat 40 persen, dibandingkan beton biasa dan lebih cepat selesai enam bulan,” kata Basuki dalam keterangan tertulis, Kamis (26/9/2019).

Selain itu, ia menambahkan, juga ada sejumlah produk dalam negeri lainnya yang juga akan digunakan dalam pembangunan proyek ini. “Produk lokal lainnya yang akan digunakan yakni precast concrete girder yang diproduksi oleh pengusaha lokal. Jadi nanti akan banyak produk dalam negeri yang akan kita manfaatkan,” terangnya. Menurut Basuki, pengerjaan underpass, flyover, dan JPO akan dimulai tahun 2020 setelah Feasibility Study (FS) kereta semi cepat diselesaikan pihak Jepang.

Pembangunan flyover akan diterapkan pada perlintasan sebidang di wilayah perkotaan dan untuk wilayah perdesaan underpass. “Setelah studi ini selesai kita mulai konstruksi fisik selama mungkin 2-3 tahun. Konektivitas di Pulau Jawa akan menjadi lebih lancar karena Merak, Jakarta, Demak, Semarang, Kudus hingga Surabaya sudah tersambung, termasuk juga nanti dari Cileunyi, Garut,Tasik kemudian Cilacap, Jogja dan Solo. Semua kita hubungkan,” jelas Basuki.

Sarana Multi Infrastruktur Catat Kinerja Positif pada Triwulan III 2019

infrastruktur fisik

JAKARTA, KOMPAS.com PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) membukukan pendapatan usaha Rp 3, 88 triliun pada triwulan III 2019 atau melampaui target sebesar 106,60 persen. Adapun total aset year on year naik 22,75 persen pada September 2019 dibandingkan September 2018. Dengan demikian, total aset SMI saat ini tercatat Rp 73,03 triliun. Direktur Utama SMI, Edwin Syahruzad, mengatakan SMI membukukan laba bersih Rp 1,53 triliun (posisi Desember 2018). “Jumlah tersebut meningkat dibanding Desember 2017 yang mencapai Rp 1,26 triliun atau tumbuh 21,3 persen year on year,” kata Edwin, Kamis (10/10/2019).

 

Tiga pilar bisnis Adapun pertumbuhan laba tersebut ditopang ketiga pilar bisnis SMI. Pilar bisnis pertama adalah pembiayaan dan investasi yang menghasilkan komitmen dan outstanding pembiayaan masing-masing senilai Rp 98 triliun dan Rp 58,5 triliun. “Pembiayaan dan investasi mencerminkan pertumbuhan masing-masing 31,7 persen dan 38,4 persen dibandingkan periode yang sama 2018,” ujarnya. Sementara itu, pilar bisnis kedua yakni jasa konsultasi. Proyek yang digarap sejak Januari hingga September 2019 berjumlah 6 proyek

Adapun pilar bisnis ketiga yakni pengembangan proyek. Pada tahun ini, BUMN itu mendapat 6 proyek baru jasa konsultasi. Sebagai informasi, 4 dari 6 proyek itu merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN) antara lain Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) unsolicited kereta jalur lingkar, proyek LRT Jakarta, serta pekerjaan lanjutan pendampingan transaksi dan legal KPBU satelit multifungsi. Hingga September 2019, SMI mencatat total komitmen Rp 45,9 triliun dan total nilai proyek Rp 247, 2 triliun yang dialokasikan dalam berbagai proyek infrastruktur.

Dipindah, Ini 5 Keunggulan Kalimantan Timur sebagai Ibu Kota Baru

infrastruktur kalimantan

Dipindah, Ini 5 Keunggulan Kalimantan Timur sebagai Ibu Kota Baru- Teka-teki lokasi pemindahan ibu kota baru di Kalimantan akhirnya terungkap. Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Sofyan Djalil menyebut lokasi ibu kota baru Indonesia itu berada di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim). “Iya, Kaltim benar,” ujar Sofyan di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis (22/8/2019). Namun pihaknya mengunci rapat di mana persisnya lokasi ibu kota baru tersebut. Dia tidak ingin membocorkan mengenai lokasi pasti sebelum memastikan ketersediaan lahan. Lantas, apa saja keunggulan Kalimantan Timur (Kaltim) hingga dipilih sebagai Ibu Kota baru.

infrastruktur kalimantan
credit : https://www.kompasiana.com/hantustommy/5776a28a527a619807effdf9/melirik-pembangunan-infrastruktur-nasional-di-kalimantan-timur

Berikut kelebihannya:

1. Kondisi infrastruktur dinilai sudah cukup lengkap

Presiden Jokowi menyebutkan di Kaltim sudah ada infrastruktur berupa bandara internasional, pelabuhan laut, dan tol. “Artinya, itu akan menghemat banyak biaya,” kata Jokowi ketika meninjau kawasan Bukit Soeharto di Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Selasa (7/5/2019). Presiden, sangat mendukung pemindahan Ibu Kota di Kalimantan Timur lantaran berada di tengah lintasan tol Samarinda-Balikpapan. Kota lainnya, di Balikpapan ada bandaranya, kemudian di Samarinda juga ada bandaranya sehingga tidak perlu membuat lagi.

2. Kaltim memiliki fasilitas olahraga yang memadai

Kalimantan Timur memiliki tiga stadion internasional. Stadion tersebut diantaranya adalah Stadion Palaran, Samarinda. Stadion ini beroperasi sejak 2008, tepatnya saat perhelatan Pekan Olahraga Nasional di Samarinda. Kemudian Stadion Aji Imbut, Tenggarong, Kutai Kartanegara. Stadion yang diresmikan pada 2011 ini memiliki kapasitas 35.000 penonton. Selain itu, Kalimantan Timur juga memiliki Stadion Batakan, Balikpapan yang berkapasitas 40.000 tempat duduk. Desain stadion ini disebut-sebut memiliki kemiripan dengan Stadion Emirates di London.

3. Diklaim minim konflik sosial

Presiden menyebut, kajian pemindahan ibu kota Negara juga sosiologisnya dan sosiopolitiknya perlu dipertajam. Wakil Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Hadi Mulyadi menyebut di Kaltim tidak pernah terjadi konflik sosial yang massif meskipun masyarakat Kaltim heterogen, perpaduan semua suku dan agama berbaur secara alamai.

4. Ketersediaan lahan

yang memadai

Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Isran Noor mengatakan penyediaan lahan untuk kebutuhan ibu kota negara yang baru, Kaltim tidak ada kendala.� Saat ini, lanjutnya, sudah tersedia lahan yang cukup memadai, yakni sekitar 68.000 hektare dan telah dilaporkan kepada pemerintah pusat. Hanya saja lahan tersebut masih bisa diperluas lagi, yakni ke wilayah timur dan juga barat.

5. Dinilai Minim Bencana

Dari aspek geografis, Kaltim diklaim minim bencana, mulai dari bencana longsor, gempa bumi dan lainnya. Namun menurut Kepala Bidang Informasi Gempa Bumi dan Peringatan Dini Tsunami Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Daryono, Kalimantan tidak sepenuhnya terbebas dari gempa. “Di Kalimantan tidak benar kalau dibilang tidak ada gempa. Sebenarnya setelah BMKG melakukan instalasi uji monitoring gempa bumi di Kalimantan tahun 2006-2008, aktivitas gempa di Kalimantan dapat terlihat, dan sejak dulu ada,”

Infrastruktur Transportasi di Ibu Kota Baru Sudah Memadai

infrastruktur kalimantan

Infrastruktur Transportasi di Ibu Kota Baru Sudah Memadai

 

JAKARTA – Pemindahan ibu kota ke wilayah Kalimantan Timur (Kaltim) dinilai sudah memadai dari sisi ketersediaan infrastruktur transportasi. Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan, infrastruktur transportasi di Kaltim sudah tersedia lengkap meski masih harus ditingkatkan.

“Misalnya di Kalimantan Timur itu sudah ada dua bandara yang bagus, begitu juga dengan pelabuhan. Belum lagi Tol Samarinda-Balikpapan yang telah dibangun Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR),” ujarnya di Jakarta, Selasa (27/8/2019).

Saat ini, kata Menhub Budi Karya yang harus ditingkatkan adalah panjang landasan bandara minimal 3.000 meter sehingga pesawat-pesawat besar bisa masuk. Selain itu, di dalam rencana induk Kementerian Perhubungan, sudah ada rencana pembangunan jalan kereta api.

“Rencana awal hanya pembangunan kereta logistik untuk mengangkut batubara. Tetapi dengan menjadi ibukota, maka akan dipikirkan juga soal kereta penumpang,” ujar Menhub. Dia menambahkan, pembangunan kereta perkotaan sudah harus direncanakan untuk mengantisipasi pertumbuhan di ibu kota baru.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) bidang Perhubungan Carmelita Hartoto mengatakan, pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur sudah menjadi keputusan pemerintah. Karena itu, pemindahan tersebut menurutnya patut didukung semua pemangku kepentingan swasta.

“Saya kira kita pengusaha pasti akan mendukung. Sebab yang pindah itu hanya pusat pemerintahan. Pusat bisnis tetap tersebar, terutama di Jakarta. Mungkin pengusaha membuka kantor-kantor penghubung saja untuk memudahkan urusan yang berkaitan dengan perizinan atau terkait dengan regulator,” ujarnya kepada SINDO.

Dia menambahkan, bagi kalangan usaha tidak ada yang berubah. Sebab, tidak mungkin juga seluruh pusat bisnis kemudian pindah ke Kalimantan Timur dalam sekejap. “Ya kita melihatlah nanti jadinya seperti apa, kalau pegawai negara saya kira bagus pindah karena disediakan kompleks tersendiri,” tandasnya.

Pengelola bandara-bandara di Kalimantan, khususnya PT Angkasa Pura II (Persero), juga menyatakan kesiapan mendukung operasional dan pengembangan ibu kota baru, serta memperkuat konektivitas udara di pulau tersebut.

President Director PT Angkasa Pura II, Muhammad Awaluddin, mengatakan perseroan telah memiliki rencana pengembangan kedua bandara itu agar dapat optimal mendukung ibu kota yang baru di Kaltim.

“Bandara Tjilik Riwut dan Supadio siap mendukung ibu kota Indonesia yang baru di Kaltim. Selain membangun infrastruktur untuk mendukung operasional bandara, AP II juga mengembangkan bandara dengan konsep multi airport system,” pungkas Awaluddin.

Infrastruktur Topang Pertumbuhan Properti Karawang Barat

Infrastruktur Topang Pertumbuhan Properti Karawang Barat

 

JAKARTA – Perkembangan pembangunan sejumlah proyek infrastruktur yang mendekati fase akhir di wilayah timur Jakarta membuat industri properti di kawasan tersebut tumbuh pesat.

“Pembangunan infrastruktur di koridor timur mempercepat pertumbuhan industri properti,” ungkap General Manager Grand Taruma City Rina Gunawan di Jakata, Jumat (27/9/2019).

Dia mengungkapkan, tol elevated Jakarta-Cikampek II yang segera beroperasi dan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang sedang dikembangkan menjadi salah satu penyebab industri properti di kawasan ini menjadi incaran investor.

PT Jasa Marga, sebagai operator ruas tol Jakarta-Cikampek menargetkan konstruksi jalan tol layang Jakarta-Cikampek II akhir 2019 bisa beroperasi. Selain meningkatkan kapasitas kendaraan yang melintas, jalan tol ini akan mempercepat waktu tempuh perjalanan. Nantinya, Jakarta-Karawang hanya akan ditempuh kurang dari satu jam. Titik akhir dari elevated tol ini berada di Karawang.

Dengan dukungan infrastruktur tersebut, kata Rina, Agung Podomoro Land melalui Grand Taruma City meluncurkan produk terbaru Mariposa di Karawang Barat. “Hunian ini ada di pusat kota Karawang Barat yang akan menjadi Central Business District (CBD) di Kabupaten Karawang,” sebutnya.

Rina menambahkan, elavated tol dan Kereta Cepat Jakarta-Bandung akan menciptakan dampak positif bagi perekonomian Karawang yang menjadi titik akhir dari jalan tol dan pemberhentian kereta cepat.

“Berbagai sektor ekonomi akan mengalami percepatan pertumbuhan terutama pertumbuhan ekonomi Karawang yang memang sudah stabil berada di atas pertumbuhan ekonomi nasional beberapa tahun terakhir,” pungkasnya.

Menilik Infrastruktur Modern Milik Kalimantan Timur yang Membuatnya Terpilih Jadi Ibu Kota

infrastruktur fisik

Menilik Infrastruktur Modern Milik Kalimantan Timur yang Membuatnya Terpilih Jadi Ibu Kota-

Sejak wilayahnya diumumkan sebagai tempat bagi ibu kota Indonesia yang baru, Kalimantan Timur dinilai telah memiliki kesiapan dalam segala bidang. Khususnya dari segi infrastruktur. Alhasil, hal ini menjado pertimbangan bagi Presiden Joko Widodo (Jokowi), untuk memilih daerah tersebut sebagai calon ibu kota yang baru menggantikan Jakarta.

Dikutip dari situs resmi pemerintah provinsi, Kalimantan Timur juga memiliki sejumlah infrastruktur strategis yang terdiri dari dua jenis, yakni infrastruktur fisik dan infrastruktur ekonomi. Salah satu bentuknya adalah proses percepatan pembangunan Jalan Tol Balikpapan-Samarinda, Kalimantan Timur yang dikerjakan oleh PT Jasa Marga Balikpapan Samarinda (JBS). Lantas, seperti apa infrastruktur yang lainnya?

*Infrastruktur Fisik

infrastruktur fisik
credit : https://kaltim.prokal.co/read/news/340820-perluasan-area-pelabuhan-jalan-di-tempat.html

Pelabuhan laut yang telah beroperasi

Dari sisi laut, Kalimantan Timur telah memiliki setidaknya dua pelabuhan penting untuk mengakomodasi transportasi, yakni pelabuhan yakni Semayang di Balikpapan dan Palaran di Samarinda serta satu Terminal Petikemas di Kariangau. Selain itu ada pula Pelabuhan Internasional Maloy, Pelabuhan Nusantara Nunukan, Pelabuhan Laut Malundung Tarakan, Pelabuhan Sungai Nyamuk-Pulau Sebatik.

Bandar udara berkelas internasional

Untuk sektor udara, Kaltim punya dua bandara yakni Bandara Internasional Sultan Haji Mahmud Sulaiman Sepinggan di Balikpapan dan Bandara Aji Pangeran Temanggung Pranoto di Samarinda. Dilansir dari cnnindonesia, pemerintah juga berniat memindahkan Bandara Temindung ke Sungai Siring Samarinda. Kemudahan dalam akses transportasi via udara dinilai bakal menunjang kinerja ibu kota baru ke depannya.

Jembatan dan jalan tol penghubung transportasi darat

Jalan tol memang tengah dikebut oleh pemerintah Kalimantan Timur pada saat ini. Meski belum beroperasi, pembangunan tersebut menjadi bukti bahwa Kaltim memang telah menyiapkan diri sebagai ibu kota negara yang baru. Selain itu, ada pula jembatan penghubung untuk kelancaran transportasi darat, yakni jembatan Tering Seberang Kubar, Jembatan Pulau Balang Balikpapan, dan Jembatan Mahakam II dan Mahulu Samarinda.

*Infrastruktur Ekonomi

Perbankan dan lembaga sejenisnya

Persiapan secara ekonomi juga telah dimiliki oleh Kalimantan Timur. Hal ini terlihat dari banyaknya badan-badan finansial yang mencakup perbankan, asuransi, Lembaga Penjaminan Kredit dan lembaga keuangan nonbank lain dan Bank perkreditan Rakyat (BPR). Untuk lembaga yang disebut terakhir, jangkauannya telah merambah hingga ke pedesaan dan membentuk lembaga penjamin kredit untuk pengembangan ekonomi kerakyatan.

*Infrastruktur Energi

Ketersediaan energi yang cukup untuk memenuhi kebutuhan ibu kota

Ketersediaan energi yang memadai, juga menjadi nilai tambah bagi Kalimantan Timur sebagai ibu kota pengganti Jakarta. Berdasarkan keterangan Kepala Bidang Prasarana Wilayah Kaltim, Yusliando, yang dikutip dari tirto.id mengatakan, Surplus energi listrik di kawasan tersebut mencapai 250 MW, dengan rencana pengembangan Pembangkit listrik berkapasitas 1.300 MW hingga 2024. Selain listrik, Kaltim juga memiliki cadangan gas mencapai 11.713,9 billion cubic feet (bcf), merujuk data dari Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas).