Urus Izin TDP (Tanda Daftar Perusahaan)

Tanda Daftar Perusahan (TDP)


Tanda Daftar Perusahaan

Dalam Undang-undang RI Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan dijelaskan dimaksud dengan Daftar Perusahaan adalah daftar catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan Undang-undang dan atau peraturan-peraturan pelaksanaannya, dan memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang dari kantor pendaftaran perusahaan.

Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.

Selanjutnya dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia NOMOR : 37/M-DAG/PER/9/2007 tentang Pelengaraan Pendaftaran Perusahaan yang mengalami beberapa kali perubahan, dan perubahan terakhir adalah dikeluarkannya Permendag No. 08/M-DAG/PER/2/2017 tentang perubahan kedua Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia NOMOR : 37/M-DAG/PER/9/2007, dijelaskan bahwa :

Daftar Perusahaan adalah daftar catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan yang selanjutnya disebut UU-WDP dan/atau peraturan pelaksanaannya dan memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang dari Kantor Pendaftaran Perusahaan. Tanda Daftar Perusahaan yang selanjutnya disebut TDP adalah surat tanda pengesahan yang diberikan oleh Kantor Pendaftaran Perusahaan kepada perusahaan yang telah melakukan pendaftaran perusahaan.

Setiap perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, Persekutuan Komanditer (CV), Firma (Fa), Perorangan, dan Bentuk Usaha Lainnya (BUL), termasuk Perusahaan Asing dengan status Kantor Pusat, Kantor Tunggal, Kantor Cabang, Kantor Pembantu, Anak Perusahaan, Agen Perusahaan, dan Perwakilan Perusahaan yang berkedudukan dan menjalankan usahanya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib didaftarkan dalam daftar perusahaan. ( Pasal 2 (1) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia NOMOR : 37/M-DAG/PER/9/2007).

Adapun Perusahaan atau kegiatan usaha yang dikecualikan dari kewajiban pendaftaran perusahaan sebagaimana dimaksud dalam terdiri dari (Pasal 4 (1) (2) ) adalah :

Perusahaan negara yang berbentuk Perusahaan Jawatan (PERJAN); Perusahaan kecil perorangan; atau Usaha atau kegiatan yang bergerak di luar bidang perekonomian yang sifat dan tujuannya tidak semata-mata mencari keuntungan dan/atau laba.

Perusahaan kecil perorangan yang dimaksud adalah perusahaan yang diurus, dijalankan, atau dikelola oleh pribadi pemiliknya sendiri, atau yang mempekerjakan hanya anggota keluarganya sendiri; atau perusahaan yang tidak diwajibkan memiliki izin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang; atau perusahaan yang benar-benar hanya sekedar untuk memenuhi keperluan nafkah sehari-hari pemiliknya.

Dasar Hukum :

Undang-undang RI Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lihat disini)

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia NOMOR : 37/M-DAG/PER/9/2007 tentang Pelengaraan Pendaftaran Perusahaan. (Lihat disini)

Permendag No. 116/M-DAG/PER/12/2015 tentang perubahan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia NOMOR : NOMOR : 37/M-DAG/PER/9/2007. (Lihat disini)

Permendag No. 08/M-DAG/PER/2/2017 tentang perubahan kedua Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia NOMOR : 37/M-DAG/PER/9/2007. (Lihat disini)


Jenis TDP yang diurus :

1. TDP PENERBITAN BARU

2. TDP PERPANJANGAN (DAFTAR ULANG)

2. TDP PERUBAHAN GANTI DIREKTUR

3. TDP PINDAH ALAMAT / MUTASI

4. TDP PERGANTIAN BIDANG USAHA

5. TDP KANTOR CABANG PERUSAHAAN

Persyaratan Dokumen :

  1. FC KTP Direktur & NPWP Direktur

  2. FC Pendirian Perusahaan dan Perubahannya (jika ada)

  3. FC SK Kehakiman dan Perubahannya (jika ada)

  4. FC Domisili Perusahaan yang berlaku

  5. FC NPWP dan Lembar SKT (Surat Keterangan Terdaftar) NPWP Perusahaan

  6. FC SIUP Perusahaan / Izin Usaha lainya (SIUJK, SIUJPT, IUI, SIUPAL, IUT BKPM)

  7. Pendaftaran BKPM/SP PMA dan IUT (Izin Usaha Tetap) – khusus PMA

  8. Asli TDP untuk Perubahan apabila perubahan / perpanjangan/Mutasi alamat.

  9. Copy Bukti kepemilikan kantor (sertifikat jika hak milik) Perjanjian sewa (jika sewa).


  • Estimasi Proses :  3 hari kerja
  • Jasa Legal : Hubungi Kami
  • Dokumen sistem antar jemput atau via TKI/JNE untuk luar kota DKI Jakarta
  • Softcopy dokumen kirim via E-mail

Butuh sertifikat keahlian?

Hubungi: 081310974914 (Mizno)

 

Download

[purchase_link id=”6722″ style=”” color=”” text=”surat edaran no 6 tahun 2019 tentang sbu, ska, skt”]

 

Urus Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU)

Syarat dokumen untuk pengurusan Domisili Usaha Baru & Perpanjang

Jika kantor milik sendiri (RUKO/GEDUNG)

  1. Kantor berada di Zonasi perkantoran khusus wilayah DKI Jakarta (jika tidak silahkan hubungi kami untuk konsultasi)
  2. Foto Copy KTP Direktur Utama / Penanggung Jawab
  3. Fotocopy NPWP pribadi Direktur / Penanggung Jawab
  4. Foto Copy Akta Pendirian Perusahaan serta perubahan terakhir
  5. Fotocopy bukti kepemilikan bangunan / kantor antara lain : Fc Sertifikat/AJB, IMB, PBB dan Bukti pelunasan PBB tahun terakhir.
  6. Surat pengantar RT/RW (tergantung wilayah)
  7. Surat pernyataan persetujuan dari tetanga depan, belakang, kanan, kiri (khusus untuk usaha bengkel dan usaha yang ada kemungkinan mengganggu tetangga)
  8. Lampiran domisili ASLI (untuk domisili perpanjang)
  9. Dokumen lainnya jika diperlukan.

Jika kantor Kontak/Sewa di RUKO/GEDUNG 

  1. Kantor berada di wilayah perkantoran khusus wilayah DKI Jakarta (jika tidak silahkan hubungi kami untuk konsultasi)
  2. Foto Copy KTP Direktur Utama / Penanggung Jawab
  3. Fotocopy NPWP pribadi Direktur / Penanggung Jawab
  4. Foto Copy Akta Pendirian Perusahaan serta perubahan terakhir
  5. Surat keterangan dari pengelola gedung jika kantor berada didalam gedung perkantoran serta lampiran bukti kepemilikan seperti Fc Sertifikat, IMB, PBB terakhir dari pemilik gedung.
  6. Fotocopy surat perjanjian sewa menyewa.
  7. Lampiran domisili ASLI (untuk domisili perpanjang)
  8. Dokumen lainnya jika diperlukan.
  • Lama proses 2 hari kerja (tergantung lokasi)
  • Biaya Pengurusan Hubungi Kami
  • Dokumen pick up and delivery system (sistem antar jemput)

136 comments so far


LisaPosted on8:53 am – Feb 18, 2015

Dear Admin,

Mau tanya tentang proses perpanjang Domisili perusahaan yang terbaru thn 2015.
Yang saya dapat informasi, sekarang lebih sulit dari yang sebelumnya ya?

Cara yang terbaru thn 2015 ini bagaimana ya?

Thanks before min,

Lisa


    legalitaPosted on4:12 am – Mar 3, 2015

    Dear Ibu Lisa,

    Benar bu, sehubungan dengan diterapkan Perda no. 1 tahun 2014 oleh pemprov DKI Jakarta, maka proses pengurusan penerbitan baru/perpanjang domisili perusahaan khususnya yang berada di wilayah DKI Jakarta persyaratannya semakin sulit dan pengawasannya lebih ketat. Salahsatu faktornya adalah adanya pemberlakuan Zonasi.

    Sejauh yang kami ketahui, saat ini proses pengurusan domisili perusahaan baru/perpanjang membutuhkan persyaratan sbb :
    1. Mengisi surat permohonan Domisili perusahaan yang ditujukan kepada Kepala Satuan Pelaksana PTSP Kelurahan setempat
    2. Membawa Surat Pengantar RT/RW atau pengelola gedung (jika kantor ada digedung)
    3. FC. Akte Notaris Perusahaan dan perubahannya jika ada
    4. FC. Pengesahan Menkumham (jika perpanjangan)
    5. FC Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dengan peruntukan bangunan adalah Perkantoran bukan rumah tinggal
    6. FC Bukti Kepemilikan Tanah (Sertifikat Tanah / AJB/Girig, Surat Kontrak/sewa)
    7. FC. KTP/Paspor/kitas Penanggung Jawab
    8. Surat Kuasa Pengurusan jika dikuasakan (materai 6000)
    9. FC. Bukti Lunas PBB Tahun Berjalan
    10. Surat Pernyataan Keabsahan Dokumen yang dilampirkan
    11. Melampirkan FOTO LOKASI/KANTOR (Tampak Depan Papan Perusahaan, Lokasi Perusahaan)
    12. Surat Pernyataan Pemilik dan/atau Penanggung Jawab Usaha (yang menyatakan bahwa alamat domisili adalah untuk usaha)
    13. Melampirkan ASLI Surat Keterangan Domisili Usaha Yang lama (untuk perpanjangan)
    14. Melampirkan FC Siup/TDP (untuk perpanjangan)

    itulah sejumlah dokumen yang harus dipersiapkan untuk pengurusan domisili usaha. Jika semua persyaratan dinilai sudah lengkap maka pada saat itu juga domisili dapat diterbitkan. Demikian yang dapat kami sampaikan. terimakasih.


RulyPosted on10:49 am – Mar 18, 2015

Dear Admin,

Untuk biaya Perpanjangan SKDP ini berapa ya ? Urusnya harus di PTSP Walikota atau bisa di PTSP Kelurahan ?

Terima kasih sebelumnya.


SariPosted on8:02 am – Mar 20, 2015

Dear Ibu Lisa dan Legalita,

Sedikit memberikan informasi, memang benar apa yang sudah disampaikan oleh Legalita, pengurusan Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU) saat ini memang memberlakukan sistem Zonasi sesuai dengan Perda 1 Tahun 2014, namun bukan bermaksud untuk mempersulit tapi untuk menertibkan usaha2 yang diselenggarakan di wilayah DKI Jakarta.

Perlu dikoreksi juga, bahwa untuk pengurusan SKDU ini tidak dikenakan biaya apapun alias GRATIS dengan langsung mengurus sendiri ke kantor2 PTSP di kelurahan tempat usaha akan diselenggarakan. Jangka waktu pengurusannya paling lama 2 hari dikarenakan harus disurvey dulu ke lokasi usaha yg dimaksud.

Demikian yang saya bisa informasikan, terima kasih.


    legalitaPosted on4:41 am – Mar 27, 2015

    Dear Ibu Sari,

    Benar apa yang disampaikan Ibu Sari, bahwa terkait biaya pengurusan domisili tidak dikenakan biaya oleh instansi terkait alias gratis, dan oleh karena itu perlu sampaikan bahwa biaya yang dikenakan oleh Legalitas.co.id adalah hanya estimasi biaya jasa semata, jika pengurusannya melalui pihak ketiga. Demikian terimakasih.


elenawati widjajaPosted on4:50 am – Mar 23, 2015

Pls call me 08161120940
Jonsultasi pindah alamat kantor


ivan andyPosted on5:44 am – Mar 23, 2015

Kalau saya mau pindah domisili perusahaan dengan legalitas.co.id bagaimana caranya? Dan biayanya apakah masih sama? Bisa hubungi email saya? Ivan@rigelindo.com Terima kasih


negoPosted on7:06 am – Mar 27, 2015

apakah pengurusan iujk wajib ada imb?


    legalitaPosted on4:08 am – Mar 30, 2015

    Dear Bpk/Ibu,

    Sesuai dengan Perda no.1 tahun 2004 tentang tata ruang dan zonasi yang berlaku efektif Januari 2015 , salahsatu syarat untuk mendapatkan izin usaha adalah bangunan kantor wajib memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang peruntukannya adalah untuk usaha/kantor. Demikian terimakasih.


ozolPosted on5:26 pm – Apr 13, 2015

Kl mau membuat SKDU biayanya berapa ya???trimksh.


    legalitaPosted on9:48 am – Apr 15, 2015

    Untuk pembuatan SKDU di jakarta timur biaya jasa pengurusan sekita Rp. 800 Rb pak. persyaratannya adalah bangunan / kantor harus IMB peruntukanya harus untuk kantor. syaratnya sbb : Surat pengantar RT/RW, FC IMB bangunan/kantor, FC PPB tahun berjalan, FC bukti kepemilikan bangunan/kantor (perjanjian sewa). demikian disampaikan terimakasih.


ozolPosted on5:27 pm – Apr 13, 2015

Saya di jakarta timur,tepatnya kelurahan cipinang muara.


JessicaPosted on11:17 am – Apr 15, 2015

Dear admin,

Dimana ya diatur ttg persyaratan mengurus surat keterangan domisili perusahaan untuk perusahaan di Jakarta Pusat?


ozolPosted on5:55 pm – Apr 16, 2015

Untuk membuat SKU lurah saja syaratnya segudang,mohon pencerahannya,,apa bsa dibantu,


    legalitaPosted on5:59 am – Apr 17, 2015

    Dear,,

    Benar pak, saat ini memang Pemda DKI Jakarta sudah memberlakukan Perda No.1 Tahun 2014 yang efektif sejak pertanggal 02 Januari 2015. Dengan diberlakukannya Perda tersebut, maka pembuatan Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU) harus memenuhi sejumlah persyaratan anatara lain : 1. Bangunan / Kantor / tempat Usaha harus memilik IMB yang peruntukannya adalah untuk Usaha/kantor (Wajib), 2. kantor atau tempat usaha harus berada di zonasi perkantoran / zonasi campuran sesuai dengan yang telah ditentukan (Wajib), 3. Surat Pengantar RT/RW setempat, 4. Foto kantor, 5. Denah Lokasi, 6. Bukti kepemilikan tempat usaha (sertifikat/surat sewa). 7. Sertifikat Kepesertaan BPJS (Jika perpanjangan). Jika sejumlah persyaratan tersebut tidak bisa dipenuhi maka pembuatan SKDU dan Izin usaha lainnya tidak akan dterima / ditolak.

    Demikian pencerahannya, semoga bermanfaat. Terimakasih.


AgusPosted on4:07 pm – Apr 28, 2015

Yth,

Mohon bantuannya, apakah betul untuk daerah Jakarta khusus perusahaan baru saat ini sudah diwajibkan untuk langsung mengurus BPJS terutama saat sudah mulai masuk pada pengurusan domisili ?

Bila iya, bagaimana mungkin. Karena BPJS kan mensyaratkan adanya SIUP dahulu. Mohon pencerahannya.


WILLYPosted on9:59 am – May 4, 2015

Mohon info, untuk perpanjang Surat Keterangan Domisili Usaha apakah sudah nga bisa karena alamat bersangkutan di nyatakan oleh pihak surveyor dari kelurahan telah jadi jalur hijau? apakah bisa di bantu?


entiPosted on1:50 am – May 6, 2015

Untuk pengurusan surat domisili kan gratis? landasan hukumnya apa pasal berapa danuu no berapa? mohon konfirmasinya terimakasih


legalitaPosted on4:39 am – May 7, 2015

Yth . Pa Agus

Terkait dengan kepesertaan BPJS, sejauh yang kami ketahui sesuai dengan Instruksi Gubernur DKI Jakarta No. 20 Tahun 2014 tentang Perlindungan tenaga kerja di daerah DKI. maka sebagai syarat untuk memperoleh izin usaha maka semua perusahaan diwajibkan telah menjadi peserta BPJS yang dibuktikan sertfikat BPJS dan bukti pembayaran bulan terakhir. Namun untuk pendirian perusahaan baru masih bisa mendapatkan izin dengan syarat jika perusahaan yang telah mendapat izin harus menjadi peserta BPJS. Karena jika tidak, pada saat perpanjangan izin usaha maka tidak akan diberi izin perpanjangannya.


legalitaPosted on4:42 am – May 7, 2015

Yth . Pak Willy

Sesuai dengan Perda No. 1 Tahun 2014 tentang Tata Ruang. maka setiap badan usaha wajib berdomisili di zonasi yang peruntukannya untuk perkantoran. Jika perumahan maka perpanjangan surat keterangan domisili tidak bisa diterbitkan, baik perpanjangan maupun baru.


    WILLYPosted on8:56 am – Jul 30, 2015

    saya menemukan surat edaran dari kepala badan pelayanan terpadu satu pintu dki jakarta ( bpk Noor Syamsu Hidayat ), yg menyatakan masih memberikan masa 3x perpanjangan untuk perusahaan yg tidak sesuai zonasi. ini jadi gimana yah? mohon respon ke email saya, thx


legalitaPosted on4:58 am – May 7, 2015

Yth. Enti

Coba dibuka Perda No. 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Daerah, pasal 2 Golongan dan jenis retribusi. Dalam perda tersebut disebutkan jenis ijin apa saja yang menjadi objek retribusi daerah DKI Jakarta.


RoyPosted on5:47 am – May 8, 2015

siang, saya ingin bertanya mengenai syarat perpanjangan domisili.

Surat Pernyataan Keabsahan Dokumen yang dilampirkan ===> surat ini kita yang buat sendiri atau ?

apabila domisili berbeda dengan alamat kantor skrg? yg perlu difoto kantor skrg atau sesuai dengan alamat pada surat keterangan domisili?

terimakasih


    legalitaPosted on6:11 am – May 8, 2015

    Yth. Pak Roy

    Berikut kami sampaikan syarat perpanjangan surat keterangan domisili perusahaan, sbb :
    1. FC akte pendirian dan SK Menkumham dan perubahannya jika ada
    2. Surat pengantar RT/RW jika kantor diruko
    3. Surat Keterangan Gedung jika kantor di gedung
    4. Surat Kuasa jika dikuasakan pengurusannya
    5. Surat pernyatan keabsahan dokumen (dibuat sendiri) bermaterai cukup
    6. Foto kantor tampak depan, sesuai dengan alamat domisili kantor yang tertera didomisili lama (jika perpanjangan)
    7. FC IMB dan PBB serta bukti kepemilikan tempat usaha atau surat perjanjian sewa jik kantor kontrak
    8. FC Kepesertaan BPJS (jika perpanjang)
    9. Surat Keterangan Domisili lama (asli)
    10. FC KTP Direktur atau Penanggung Jawab perusahaan.

    Prosesnya 2 Hari kerja sudah termasuk peninjauan lapangan.

    Demikian disampaikan, semoga bermanfaat.


RulyPosted on7:51 am – May 13, 2015

Terima kasih telah menjawab pertanyaan saya yang sebelumnya.
saya ingin bertanya lagi :
– Apakah Zonasi tipe R6 bisa dirubah ke C1 ? jika bisa, bagaimana prosesnya ?

Terima Kasih.


    legalitaPosted on8:00 am – May 18, 2015

    yth.

    Sejauh yang kami ketahui, selama ini Zonasi tipe R6 belum bisa dirubah ke C1 karena sudah zonasi tersebut sudah diputuskan melalui Perda No. 1 Tahun 2014 tetang RDTR hingga tahun 2030. Akan tetapi jika bermaksud ingin mengajukan permohonan perubahan zonasi tsb, dapat disampaikan ke Gubernur DKI Jakarta dengan menyampaikan alasan perubahannya.


WendyPosted on8:00 am – May 28, 2015

sorry untuk perpanjang SKDU dikenakan biaya berapa ya? perusahaan di daerah tanggerang terima kasih…


janePosted on2:30 am – May 29, 2015

Bagaimana cara kita,untuk mengetahui kantor kita berada di zonasi mna?
apakah dtg ke kantor kelurahan atw ke kantor walikota?


fiaPosted on4:34 am – Jun 4, 2015

Kalau perusahaan sudah terlanjur sewa sebidang tanah untuk gudang dan ternyata tidak sesuai dengan zonasi di daerah jakarta barat, sementara di perjanjian sewa selesai di bulan desember tahun 2018. Solusi nya seperti apa ya?

Terima Kasih


    legalitaPosted on1:22 pm – Jun 8, 2015

    Yth. Fia

    Jika sebidang tanah tersebut digunakan untuk permohonan izin baru, sejauh yang kami ketahui permohonan tersebut akan ditolak karena tidak sesui dengan Perda DKI No. 1 Tahun 2014 tentang tata ruang dan zonasi usaha. Lain halnya jika untuk perpanjangan izin masih diberikan kesempatan hingga tahun 2017.

    Solusinya mencari tanah yang baru atau membuat permohonan khusus dengan meminta pertimbangan dari kepala Badan pelayanan terpadu satu pintu provinsi DKI Jakarta atas dasar perjanjian sewa tersebut. Namun solusi tersebut bukan jaminan, tergantung pertimbangan dari kepala BPTSP.


OkiPosted on2:45 am – Jun 6, 2015

Yth Admin,

Bila mau perpanjang domisili tapi tempat yang tertera di domisili yang lama sudah kami sewa kan ke orang lain apakah bisa? bila tidak bisa apakah ada alternatif lain?

Mohon bantuan jawabannya.
Terima Kasih


    legalitaPosted on1:16 pm – Jun 8, 2015

    Yth. Oki

    Jika ingin perpanjang menggunakan alamat sesuai dengan domisili lama, bisa saja pinjam alamatnya saja kepada penyewa baru untuk mempermudah perpanjangan domisili. Namun jika penyewa baru tidak bersedia meminjamkan alamat kantornya maka solusinya adalah perpanjangan domisili menggunakan alamat kantor yang baru, tetapi akan berpengaruh kepada alamat di dokumen (NPWP, SIUP, TDP) lainnya turut diperbahurui mengikuti alamat domsisili yang baru.


FlashPosted on6:48 am – Jun 9, 2015

Kemarin orang saya ada ke kelurahan di Kebon Jeruk untuk menanyakan berkas apa saja yang dibutuhkan untuk perpanjangan domisili, syarat2 yang disebutkan sama seperti yang disebutkan oleh admin diatas. Tetapi akan dilakukan survey lapangan untuk menyatakan bahwa benar perusahaan tsb ada di alamat yang ingin diperpanjang. Apakah benar akan dilakukan survey? Karena kebetulan kantor saya sudah pindah tetapi tetap ingin menggunakan alamat domisili yang lama. Mohon infonya. Thanks


    legalitaPosted on7:16 am – Jun 9, 2015

    Benar bu. Untuk pengajuan domisili sebagian kantor ptsp kelurahan DKI Jakarta melakukan survei lapangan untuk memastikan keberadaan kantor tersebut, maka untuk itu seperti disampaikan sebelumnya untuk menggunakan alamat yang lama untuk perpanjangan domisili harus meminta izin kepada penghuni baru agar pada saat dilakukan survei, penghuni baru dapat memberikan keterangan bahwa perusahaan tersebut masih berkantor disana walaupun aktivitas perusahaan tidak sepenuhnya berjalan dialamat yang lama. Demikian


Darma SPosted on6:36 am – Jun 14, 2015

Selamat Siang Bu,

Mohon Info untuk syarat BPJS itu ketenagakerjaan atau kesehatan ?. Terima kasih.


    legalitaPosted on10:45 am – Jun 15, 2015

    Dear Bapak/Ibu,

    Persyaratan BPJS ketenagakerjaan untuk Badan Hukum atau Badan usaha sejenisnya (PT, CV, UD, Yayasan, Koperasi, dan Usaha Lainnya)
    1. FC KTP Penanggung Jawab Usaha’
    2. NPWP Pribadi Penanggung Jawab
    3. FC Akte Pendirian Perusahaan dan Perubahannya jika ada
    4. FC SK atau pengesahan perusahaan
    5. FC NPWP Perusahaan
    6. FC Domisili Perusahaan (SKDU)
    7. FC FC Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin USaha Sejenis lainnya.
    8. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

    Selain itu, juga melampirkan dokumen sbb :
    1. FC KTP Para karyawan yang akan didaftarkan menjadi peserta BPJS Tenaga Kerja
    2. Pas foto 3×4 = 3 lbr
    3. Iuran perbulan satu peserta sekitar -+ 200 rb an.
    4. Terakhir Mengisi formulir Permohonan di Kantor BPJS Tenaga Kerja sesuai dengan Domisili Perusahaaan.

    Sedangkan untuk BPJS Kesehatan, persyaratan pendaftaran kurang lebih sama dengan diatas jika permohonan atas nama perusahaan. Dan Jika permohonan untuk pribadi cukup membawa KTP Asli dan KK asli dan mengisi formulir di kantor BPJS kesehatan sesuai domisili KTP pemohon.

    Demikian, semoga bermanfaat. Terimakasih.


eka sutiyawatiPosted on5:28 pm – Jun 14, 2015

Aq mau tanya dong,mohon pencerahan

Saya kan anak baru yang blm berpengalaman, saya pny usha bimbel(bimbingan belajar) msh nyewa luas tanah berkiasar 3 m X 8 m.di kontrakan..nah saya mau bkin SKU…kira2 gmn ya?


    legalitaPosted on10:35 am – Jun 15, 2015

    Yth. Bimbelnya sudah ada Badan Usaha nya atau belum?
    1. Jika belum, langsung diajukan saja ke kantor kelurahan PTSP secara perorangan karena belum punya badan usaha. Membaca FC Dokumen berupa : 1. FC KTP dan Kartu Keluarga (KK) Penanggung jawab Usaha, 2. FC Bukti Perjanjian Sewa, 3. Surat Pengantar RT/RW Setempat (asli), 4. FC IMB Bangunan (Jika ada), 4. Foto tempat usaha (tampak depan dan dalam ).
    2. Jika sudah memiliki Badan Usaha (UD, Yayasan, PT, atau badan usaha lainnya) persyaratan dokumen sama saja, hanya menambahkan FC Akte Pendirian Badan Usaha dan Surat Pengesahan Badan Usaha dari instansi terkait.

    Demikian, semoga bermanfaat. terimakasih


JoePosted on5:00 am – Jun 20, 2015

Saya mau mengajukan permohonan SKDU tetapi Kantor saya tidak berada di Zonasi perkantoran khusus wilayah DKI Jakarta, mohon info dan bantuannya di email saya,,,


    legalitaPosted on6:41 am – Jun 24, 2015

    Untuk permohonan surat keterangan domisili usaha (baru) di zonasi pemukiman saat ini sudah tidak bisa diterbitkan kecuali untuk perpanjangan. Solusinya adalah mencari alamat yang baru yang sesuai dengan peruntukan dan zonasinya, atau menggunakan kantor bersama atau virtual office, yang biasa sewanya lebih murah dari real office.


MasherPosted on11:54 am – Jun 27, 2015

Dear Admin,

Mohon Pencerahan,

Kami adalah pemula yang baru selesai membuat akta perusahaan. Akan tetapi kami ingin membuat alamat kantor di rumah Saja karena memang kami belum mempunyai alamat lain.

Apakah saat ini masih memungkin kan untuk urus SKDU dengan menggunakan alamat rumah. Saat ini Domisili kami di Perumahan Metland – Cakung – JakTim.

Jika memang masih bisa, kami ingin mengajukan Bantuan nya, Terima kasih.


    legalitaPosted on9:40 am – Jul 28, 2015

    Dear,

    Untuk lokasi di Perumahan Metland saat ini sudah tidak bisa pak, karena sesuai dengan perda no. 1 tahun 2014, Pemda DKI Jakarta sudah tidak melayani SKDU yang domisilinya berada dalam komplek perumahan. Namun kami bisa memberikan solusi, untuk menyewa alamat yang berada di Ruko Radin Inten Duren Sawait Jakarta Timur. Untuk biaya bisa menghubungi kami di 08997676885.


AlyPosted on6:46 am – Jul 2, 2015

saya mau buat surat keterangan domisili usaha (SKDU). bisa dibantu mulai dari pengurusan pengatar RT/pengelola gedung sampai dengan SKDU terbit. lokasi di kelapa gading timur. berapa biayanya? terima kasih.


    legalitaPosted on9:33 am – Jul 28, 2015

    Dear,

    kami bisa membantu pembuatan SKDU, selama domisili perusahaan berada dalam zonasi perkantoran atau zonasi campuran. untuk biaya jasa pengurusan tersebut dapat menghubungi kami di no telp 08997676885.


Fathara MarheliPosted on8:42 am – Jul 2, 2015

menyangkut “VIRTUAL OFFICE”, statusnya dalam hal perpajakan gmn pak?untuk pengukuhan kan ada pengecekan lapangan
kebetulan kantor saya lagi butuh bantuan untuk perpindahan alamat dari jakarta selatan ke bekasi
terima kasih infonya


    legalitaPosted on9:31 am – Jul 28, 2015

    Dear,

    Pada umumnya untuk penerbitan pengukuhan kena pajak (PKP) tidak bisa berkantor di virtual office. Karena dasar penerbitan PKP adalah adanya kegiatan usaha yang sudah berjalan, sehingga pada saat penerbitan PKP pihak kantor pajak akan melakukan survei lokasi untuk memastikan kegiatan usaha yang sesuaikan dengan permohonan. Solusinya adalah meminjam tempat usaha rekanan yang usahanya sudah berjalan, atau meminjam alamat kantor yang bukan virtual.


MeylianaPosted on3:20 am – Jul 3, 2015

Perusahaan saya termasuk pma. Mau perpanjang domisili , tapi alamat bukan termasuk zona kantor. Jadi gimana ya? Tahun kemarin masih bisa pake nama orang indonesia di domisilinya. Tahun ini ada perubahan. Nama yang tertera harus langsung direktur perusahaan. Jadi kira2 syarat perpanjangannya apa? Dan kena biaya berapa ya?


    legalitaPosted on9:26 am – Jul 28, 2015

    Dear,

    Untuk perpanjangan surat domisili usaha masih bisa diterbitkan walau zonasi perumahan, sedangkan pencantuman penanggung jawab usaha pada umumnya memang harus Direktur tidak bisa komisaris (terkadang berbeda kebijkan kebiajkan disetiap kelurahan). Jika ingin menggunakan jasa kami bisa langsung menghubungi nomor telp di 08997676885 atau via email legalit4s@gmail.com


DedyPosted on12:36 pm – Jul 10, 2015

Dear Admin,

Saat ini banyak sekali pelaku usaha yang kesulitan dalam pengusuran SKDP (SK Domisili Perusahaan) sehubungan dengan adanya Perda No. 1 Tahun 2014, bagaimana dengan kebijakan Surat Edaran Kepala BPTSP No. 4 Tahun 2015 perihal : “Perpanjangan Surat Keterangan Domisili Perusahaan dan Ijin Usaha Lainnya”
1. Apakah surat edaran tersebut masih valid dan jika pihak kelurahan tidak mengindahkan surat edaran tersebut apakah tindakan kelurahan sudah dianggap melanggar kebijakan ?
2. Bagaimana dengan pengurusan ijin lainnya di BPTSP, apakah tetap dilayani sesuai dengan Surat Edaran tersebut ?

Terima kasih,
Dedy


    legalitaPosted on9:21 am – Jul 28, 2015

    Dear,

    Sejauh yang kami ketahui, untuk perpanjangan SKDU saat ini ada kebijakan dari BPTSP DKI Jakarta melalui surat Edaran dimana perusahaan yang bermaksud melakukan perpanjangan SKDU dan izin usaha lainnya yang lokasi usahanya masuk zonasi perumahan masih bisa diterbitkan hingga tahun 2017. Namun untuk pembuatan SKDU baru tidak bisa diterbitkan lagi jika zonasi didalam perumahan.


budimanPosted on2:47 am – Aug 27, 2015

Saya mau tanya … saya mau buat Domisili perusahaan semua syarat sudah terpenuhi namun terkendala akte perusahaan saya berdomisili Surabaya karena kantor pusat di surabaya, dan saya sedang mau buat domisili kantor di jakarta namun diminta akta perusahaan yang berdomisili jakarta. yang jadi pertanyaan apakah memang benar perlu akta jakarta untuk keperluan pembuatan domsili? tq


    legalitasPosted on1:52 pm – Aug 27, 2015

    Dear,

    Benar pak, harus ada akte perubahan kedudukan di jakarta. Karena Domisili mengacu pada kedudukan perusahaan yang tercantum dalam akte perusahaan.


Tina AgustianaPosted on4:33 am – Sep 3, 2015

Dear Admin, apakah benar Perda No.1 tahun 2014 menyatakan bahwa untuk SITU sudah bisa diganti dengan Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU) mohon dilampirkan datanya lebih rinci. terima kasih.


    legalitasPosted on10:24 am – Sep 4, 2015

    Dear,

    Benar bu, saat ini khususnya di wilayah DKI Jakarta sudah tidak mengeluarkan SITU, diganti dengan SKDU/SKDP.

    Adapun syarat untuk bisa mendapatkan SKDU/SKDP wajib melampirkan sejumlah dokumen sbb:
    1. FC PBB Tahun Berjalan tempat usaha
    2. Fc Bukti Kepemilikan tempat usaha (Sertifikat/Akte jual beli/dan bukti lainnya)
    3. FC SK IMB
    4. Lokasi Usaha wajib berada di Zonasi Perkantoran atau Zonasi Campuran (C1)
    5. Foto tempat usaha.
    6. FC KTP Penanggung Jawab Perusahaan
    7. Akte Notaris Perusahaan’
    8. SK Menkumham

    Demikian, terimakasih.


ginaPosted on3:49 am – Sep 14, 2015

Dear Admin,

contoh Surat Pernyataan Pemilik dan/atau Penanggung Jawab Usaha (yang menyatakan bahwa alamat domisili adalah untuk usaha) seperti apa ya? apakah saya bisa dikirimkankan draftnya?

terima kasih


ELYPosted on9:09 am – Sep 16, 2015

Dear Admin
Saya mau tanya salah 1 persyaratan dari perpanjangan Domisili Perusahaan adalah kepesertaan BPJS , tetapi dlm kasus saya Domisili sdh expired sedangkan perusahaan kami blm terdaftar sbg Peserta BPJS, dan untuk menjadi Peserta BPJS diperlukan Domisili .. mohon solusinya

Terimakasih


    legalitasPosted on1:21 pm – Sep 17, 2015

    Dear,

    Untuk kasus tersebut perpanjangan surat keterangan domisili karena belum memiliki sertifikat BPJS, solusinya bisa melampirkan surat pernyataan yang isinya jika Surat Domisili sudah terbit akan segera mengurus sertifikat kepesertaan BPJS dan selanjutnya copy sertifikat akan diserahkan ke keluarahan menyusul. Hal ini biasanya dapat dimaklumi oleh pihak kelurahan selaku penerbit SKDU perusahaan.

    Demikian, semoga bermanfaat. Terimakasih.


VinsensiaPosted on4:49 am – Oct 1, 2015

Saya mempunyai usaha cucian mobil seluas 500m2 tapi belum punya ijin usaha. Apakah lahan jalur hijau bisa mendapatkan surat ijin usaha sementara ? Terimakasih


fortiPosted on1:21 am – Oct 7, 2015

Ktr kami baru saja selesai membangun 4lt dgn izin tempat tinggal di daerah slipi.
Namun hingga saat ini terkendala dgn masalah domisili yg tak bisa diterbitkan Karena bangunan tersebut masuk zona perumahan. Apakah kami bisa mendptkan izin domisili dgn merubah IMB ke kecamatan?
Terima kasih sebelumnya.


    legalitasPosted on10:23 am – Oct 7, 2015

    Dear,

    Untuk dapat merubah IMB peruntukan bisa saja, tetapi terlebih dahulu dilakukan pengeheckan zonasi peruntukan tanah disekitar ruko tersebut, apakah memang bisa dibangun ruko atau tidak. jika ternyata zonasi peruntukannya untuk pemukiman, maka tidak bisa merubah peruntukan IMB tersebut.


JimmyPosted on3:45 am – Oct 13, 2015

Selamat siang, saya mau nanya mengenai SKDU. Saya ada SKDU tapi itu punya ayah saya. Karena sekarang sudah tidak ada maka mau membuat SKDU yang baru untuk membalik / mengganti nama. Tapi SKDU yang dulu dibuatnya di perumahan yang sekarang sudah tidak bisa lagi karena adanya UUD baru yang melarang membuat SKDU di perumahan. Apakah ada solusi agar SKDU bisa dibuat di perumahan ? Thanks. GOD Bless you


    legalitasPosted on9:48 am – Oct 13, 2015

    Selamat siang pak Jimmy,

    Dengan kondisi tersebut artinya permohonan domisili masuk kategori permohonan baru, dengan adanya peraturan baru maka tidak ada solusi untuk membuat SKDU yang lokasinya berada dalam perumahan kecuali untuk hanya perpanjangan masih bisa dibuatkan hanya sampai tahun 2017. terimakasih


christianPosted on7:25 am – Oct 16, 2015

Selamat siang, beberapa waktu lalu saya mau mengajukan permohonan SKDU baru namun tidak bisa karena ruko saya berada dalam zona pemukiman /kuning (izin usaha untuk bangunan adalah untuk bengkel). Apakah saya masih bisa menjalankan kegiatan usaha di ruko saya itu dengan SKDU pada alamat lain? Terima kasih.