Kembali jadi Menkeu, Ini Catatan Ekonomi untuk Sri Mulyani

Jakarta – Ekonom menyambut positif kembalinya Sri Mulyani Indrawati ke kursi Menteri Keuangan. Perempuan yang akrab disapa Ani ini dipandang layak dan mumpuni menduduki posisi tersebut.

“Kalau saya melihat selama ini kan memang banyak yang menginginkan beliau (Sri Mulyani) di Kementerian Keuangan untuk menjaga dari sisi fiskal. Memang harus orang profesional,” kata Direktur Eksekutif Center of Reform on Economic (CORE), Muhammad Faisal ketika dihubungi Merdeka.com, Selasa (22/10).

Meskipun demikian, dia meminta Sri Mulyani untuk tidak berpuas diri dengan capaian yang sudah ada di masa kepemimpinan sebelumnya. Terobosan-terobosan tetap diperlukan apalagi di tengah perlambatan ekonomi global.

“Bukan hanya lagi melihat apa APBN-nya aman atau tidak. Seringkali kalau mengamankan APBN belum tentu dari sisi ekonominya aman,” urai dia.

Di masa kepemimpinan yang baru, Sri Mulyani harus lebih proaktif dalam mendukung perkembangan sektor riil dan dunia usaha. Jadi jangan hanya mengejar penerimaan pajak semata.

“Jadi tidak ketat seperti sekarang ini masih relatif ketat padahal dari sisi kebijakan moneter sudah melonggarkan, menurunkan suku bunga, tapi dari sisi fiskal masih mengejar-ngejar penerimaan. Targetnya kan dinaikkan,” tegas dia.

“Memang ada beberapa insentif seperti tax holiday, tax allowance, tapi dari sisi kecepatannya masih terlalu lambat dan masih relatif berdiri sendiri. Jadi banyak kebijakan dari Kementerian Keuangan yang belum sinkron dengan kebijakan di sektor riil, baik di pertanian, Perindustrian dan lain-lain. Itu yang harus dipikirkan ke depan. Bukan hanya menjaga APBN aman saja,” imbuh Faisal.

Erick Thohir Sambangi Istana, Bagaimana Gerak Saham Mahaka?

Jakarta – Mantan Ketua Tim Kampenya Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Erick Thohir datang ke Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin, (21/10/2019). Erick tiba pukul 11.11 WIB di Istana Kepresidenan.

Ia datang mengenakan kemeja putih dan celana hitam ketika datang ke istana. Akan tetapi, ia enggan berkomentar mengenai pemanggilannya tersebut. “Nanti, nanti,” ujar dia.

Kedatangan Erick Thohir tersebut berdampak terhadap sejumlah saham perusahaan Erick Thohir pun bergerak bervariasi pada awal pekan ini.

Pada penutupan perdagangan saham sesi pertama, mengutip data Bloomberg, saham PT Mahaka Media Tbk (ABBA) naik 28,96 persen atau 53 poin ke posisi Rp 236 per saham. Saham PT Mahaka Media Tbk dibuka ke posisi Rp 188 dari penutupan pekan lalu di kisaran Rp 183 per saham. Volume perdagangan saham sekitar 545,44 juta. Nilai kapitalisasi pasar saham sekitar Rp 639,18 miliar. Sepanjang 2019, saham PT Mahaka Media Tbk sudah naik 118,52 persen.

Sementara itu, saham PT Mahaka Radio Integra Tbk (MARI) justru melempem. Saham PT Mahaka Radio Integra Tbk turun 3,17 persen ke posisi Rp 244 per saham. Saham MARI sempat dibuka menguat ke posisi Rp 262 per saham dari penutupan pekan lalu sekitar Rp 252 per saham. Volume perdagangan saham 33,69 juta saham. Nilai kapitalisasi pasar saham Rp 1,28 triliun.

Adapun Erick Thohir sebagai Presiden Komisaris di PT Mahaka Media Tbk dan PT Mahaka Radio Integra Tbk.

Pada penutupan perdagangan saham sesi pertama, laju Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) naik 0,12 persen ke posisi 6.19951. IHSG sempat dibuka di posisi 6.207 dari penutupan pekan lalu di kisaran 6.191.

Untung Mana, Investasi di Fintech, Deposito Atau Reksa Dana?

Jakarta – Instrumen investasi produk keuangan kini beragam jenisnya. Mulai dari reksa dana, saham, deposito, emas sampai pendana di fintech peer to peer lending.

Menjadi pemberi dana di fintech P2P disebut memiliki keuntungan yang tinggi. Imbal hasil yang diberikan mulai dari 14-20% per tahun.

Mengutip koinworks.com, Senin (14/10/2019), pendanaan yang tepat bisa memberikan keuntungan yang berlipat. Pasalnya Koinworks memberikan bunga efektif hingga 18% per tahun.

Selain itu KoinWorks juga menyisihkan sebagian pendapatan untuk menjamin keamanan dana para pendana yang tersalur melalui platform KoinWorks. Di KoinWorks investasi mulai Rp 100.000 sudah bisa menjadi pemberi pinjaman online dengan bunga tinggi.

KoinWorks sebagai penyelenggara P2P memberi akses yang mudah dan terjangkau bagi pendana dan peminjam

untuk memenuhi kebutuhan finansial. KoinWorks memangkas biaya dan mempercepat proses sehingga lebih efektif daripada lembaga keuangan tradisional.

Peminjam yang mencari pinjaman online tanpa jaminan non bank dengan bunga pinjaman lebih rendah akan dihubungkan dengan pendana yang mencari return pendanaan alternatif yang lebih menguntungkan.

“Dengan kata lain, peminjam membayar lebih sedikit, pendana mendapatkan lebih banyak,” bunyi keterangan tersebut.

Untuk fintech Amartha juga memberikan keuntungan hingga 15% per tahun. Cara kerjanya pendana akan memilih mitra peminjam sesuai dengan pertimbangan risiko. Selain itu juga ada yang memilih berdasarkan lokasi, jenis usaha dan plafon pinjaman.

Amartha juga memberikan prediksi, pembayaran pokok dan margin secara mingguan kepada pendana. Dana tersebut dapat digunakan untuk mendanai kembali atau ditarik.

Kemudian untuk Tanifund, fintech P2P yang memberi fasilitas untuk pendana dan petani untuk menghasilkan panen yang sukses. Cara kerjanya, pendana bisa memilih investasi di program peternakan, pertanian sampai perikanan.

Setiap program budidaya unik dan memiliki profil imbal hasil maupun risiko yang berbeda-beda. Tanifund juga menyediakan prospektus agar pendana bisa memahami produk maupun prosesnya.

Jika penggalangan dana sudah berakhir, petani akan mulai budidaya sesuai jadwal. Seluruh kegiatan bertani dan pembelanjaan akan diawasi secara dekat. Setelah itu, petani binaan Tanifund sudah menggunakan perangkat komunikasi. Hal ini untuk mempermudah monitoring dari pendana agar tetap mendapatkan informasi atau perkembangan terbaru secara rutin.

Pembiayaan Tanifund memiliki skema bagi hasil yang bervariasi. Semua tergantung pada jenis program budidaya. Skema paling umum yang dilakukan adalah 40% untuk pemodal, 40% untuk penggarap program budidaya dan 20% untuk Tanifund.

Persentase imbal hasil yang ditampilkan pada program dengan pembiayaan jenis inilah yang merupakan kisaran estimasi dari konservatif hingga optimis.

Rata-rata bunga deposito perbankan untuk jangka waktu satu tahun berada di kisaran 4,5% – 6%. Namun risiko di deposito terbilang rendah.

Kemenkeu Kenalkan Inovasi Skema Biaya Bangun Infrastruktur di Aceh

Jakarta – Saat ini masyarakat dan para investor harus menyadari bahwa pembangunan infrastruktur tak hanya bisa dilakukan melalui skema pembiayaan dari APBN. Namun, ada juga skema lain yang lebih kreatif dan inovatif.

Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Provinsi Aceh, Safuadi saat membuka Focus Group Discussion (FGD) dengan tema ‘Upaya Percepatan Pembangunan Infrastruktur di Aceh Melalui Berbagai Skema Pembiayaan’ di Universitas Syiah Kuala Banda Aceh.

“Kita tidak bisa menunggu dana APBN untuk bisa menutupi gap infrastruktur khususnya di Aceh ini, perlu skema lain yang kreatif dan inovatif, sehingga kita mampu mempercepat pembangunan infrastruktur di Aceh ini,” ungkapnya dalam keterangan tertulis, Minggu (20/10/2019).

Dalam diskusi tersebut hadir beberapa narasumber dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) dan dihadiri perwakilan dari Kamar Dagang dan Industri Provinsi Aceh, Bank BUMN/BUMD di Aceh, investor serta civitas akademika Universitas Syiah Kuala Banda Aceh.

Adapun beberapa tokoh yang hadir antara lain Kepala Subdirektorat Peraturan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan Pengelolaan Aset SBSN Agus P Laksono, Kepala Subdirektorat Pinjaman dan Hibah Bilateral I Syahruddin dan Kepala Subdirektorat Dukungan Pemerintah Jimmy Situmorang.

Masing-masing narasumber itu menjelaskan skema pembiayaan yang bisa digunakan sebagai alternatif untuk membangun infrastruktur di Aceh, baik melalui instrumen pinjaman, skema SBSN/Project Financing Sukuk dan Skema Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha (KPBU).

Kreasi dan inovasi skema pembiayaan terus dikembangkan oleh Kementerian Keuangan dalam upaya mempercepat pembangunan infrastruktur prioritas dan merata di seluruh Indonesia.

Kapasitas APBN yang terbatas menuntut penggunaan skema pembiayaan non-APBN dengan menggerakkan partisipasi masyarakat/investor melalui investasi di instrumen Surat Berharga Negara, pelibatan swasta atau badan usaha melalui skema KPBU dan penugasan khusus oleh pemerintah kepada BUMN untuk membangun infrastruktur layanan publik.

Sebelumnya telah ada beberapa proyek di Aceh yang dibiayai menggunakan instrumen pinjaman, skema SBSN dan KPBU. Di antaranya adalah gedung perkuliahan UIN Ar Raniry yang dibiayai Pinjaman dan SBSN, proyek RSUD dr Zainoel Abidin yang dibiayai dari KPBU, serta Fly Over Simpang Surabaya dan Underpass Beurawe yang dibiayai dari SBSN.

Dengan FGD ini diharapkan dapat meningkatkan geliat pembangunan infrastruktur di Provinsi Aceh melalui skema-skema kreatif dan inovatif sehingga akan menumbuhkan kegiatan ekonomi di Provinsi Aceh.

Kementerian PUPR Siapkan Dana Rp 1 Triliun untuk Sulsel

Tenderind.com JAKARTA –Bapak Kementerian PUPR Basuki Hadimuljono menyiapkan pagu anggaran kementerian dari APBN sebesar Rp 1 triliun untuk mendukung pembangunan infrastruktur yang sedang digenjot Gubernur Nurdin Abdullah di Sulawesi Selatan (Sulsel). Anggaran tersebut diprioritaskan untuk membuka akses jalan Bandara Bua (Luwu)-Rantepao (Torut) dan Seko-Sabang di Luwu Utara.

Kementrian PUPR

 

 

Pak Menteri PUPR siapkan anggaran infrastruktur Rp 1 triliun buat Sulsel. Kita nanti bakal prioritaskan untuk membuka akses jalan Bua-Rantepao dan Seko-Sabang (Lutra),” kata Gubernur Nurdin Abdullah (NA) dalam keterangan tertulis yang diterima , Sabtu (13/7).

Nurdin mengungkapkan menteri Basuki mengundangnya ke Jakarta untuk meminta program prioritas pembangunan infrastruktur di Sulsel. Ia pun mengajak Kadis Bina Marga Sulsel Rudy Jamaluddin yang baru saja dilantik. “Pak Menteri meminta program prioritas kita. Beliau bilang tidak usah banyak yang penting fokus,” katanya.

Nurdin mengajukan pembangunan jalan Seko-Sabang sepanjang 130 km dan pembukaan akses Bandara Bua-Rantepao sekitar 64 km. Pembangunan jalan Seko-Sabang diprediksi membutuhkan anggaran Rp 250 miliar. Sedangkan Bua-Rantepao Rp 500 miliar.

Kadis Bina Marga Sulsel Rudy Jamaluddin mengatakan, meski ruas jalan Bua-Rantepao lebih pendek, namun anggarannya lebih besar karena Nurdin menginginkan jalan dua jalur dan empat lajur.

“Maklum itu nantinya merupakan akses pariwisata dari Bandara Bua menuju Toraja dan sebaliknya. Pasti bakal menggenjot pertumbuhan ekonomi di Toraja dan Luwu,” kata Rudy, Sabtu (13/7).

Rudy menambahkan, anggaran Rp 1 triliun dari Kementerian PUPR merupakan alokasi APBN satuan III untuk Sulsel yang bakal ditetapkan pada akhir tahun ini. Dana bakal mulai cair pada awal 2020.  “//Nah, kami harus terus kawal dana tersebut agar aman sampai penetapan pada akhir tahun 2019 ini,” katanya.

Kelebihan anggaran bakal dipergunakan untuk pembangunan jalan Compong-Larompong di Sidrap sepanjang sekitar 40 km dan Parigi-Bungoro di Pangkep sekitar 60 km. Sebenarnya saat ini, Rudy menyebut keempat ruas jalan itu sudah mulai dikerjakan menggunakan dana APBD Sulsel. Suntikan dana Rp 1 triliun dari Kementerian PUPR diperkirakan bakal mempercepat penuntasan keempat jalan tersebut.

Nurdin sudah mematok target agar keempatnya mulai bisa beroperasi pada akhir 2020. “Nanti mobil pertama yang bakal melalui jalan Seko-Sabang yang selama ini terisolir adalah mobil Gubernur Sulsel,” kata Nurdin.

HK Realtindo Targetkan Pasar Besar Tuban Rampung dalam 2 Tahun

Jakarta – PT Hutama Karya (Persero) melalui anak perusahaannya di bidang properti, PT. HK Realtindo (HKR) segera menggarap pengerjaan proyek pengembangan Kawasan Pasar Besar Tuban. Bekerja sama dengan pemerintah kabupaten setempat, Hutama Karya Realtindo akan mengubah kawasan tersebut menjadi kawasan dagang terpadu, ramah lingkungan, dan modern bertajuk ‘HA-KA Style Tuban’.

Bertempat di area proyek yaitu di Jl Letda Sutjipto Perbon, Tuban, HK Realtindo bersama dengan Pemerintah Kabupaten Tuban melakukan seremoni pemancangan batu pertama (groundbreaking). Seremoni ini dihadiri langsung oleh Bupati Kabupaten Tuban, Fathul Huda beserta jajaran pejabat Pemkab Tuban.

Direktur Utama HK Realtindo, T Ari Widiyantoro menyampaikan dalam mengembangkan Kawasan Pasar Besar Tuban, HKR memberikan konsep mixed use yang menggabungkan antara pasar modern, wisata, area perbelanjaan dan hotel. HKR menargetkan proyek ini akan rampung paling lambat dalam dua tahun.

Baca juga: 

“Luas lahan yang berlokasi di Jl Letda Sucipto akan dikembangkan di atas tanah seluas 57.720 meter persegi, dengan rencana pembagunan dilakukan secara bertahap,” katanya dalam keterangan tertulis, Minggu (20/10/2019).

T Ari menambahkan, tahap pertama akan dibangun pasar modern di atas lahan 10.000 meter persegi dan kawasan wisata seluas 35.000 meter persegi, dengan jangka waktu pelaksanaan sekitar 1 tahun. Tahap berikutnya akan dibangun City Walk di atas lahan seluas 10.000 meter persegi dan hotel seluas 2.720 meter persegi dengan waktu pelaksanaan sekitar 2 tahun.

Untuk kawasan wisata, lanjutnya, HKR menyediakan beberapa permainan keluarga dengan nuansa timur tengah.

“Kami optimis melalui melalui proyek ini, Tuban akan memiliki pasar modern dan menjadi ikon tujuan wisata religi yang dilengkapi dengan fasilitas area wisata, city walk serta hotel dalam satu kawasan terintegrasi,” imbuhnya.

Baca juga: 

Kajian Permainan Dalam Aturan Lelang Proyek

Ia berharap dengan diintegrasikannya Kawasan Pasar Besar Tuban akan mendatangkan banyak wisatawan lokal maupun mancanegara yang akan berdampak pada tumbuhnya ekonomi setempat.

“Melalui sinergi antara HKR dengan Pemerintah Kabupaten Tuban, diharapkan ‘HA-KA Style Tuban’ akan menjadi kawasan properti terintegrasi terbaik yang hadir di Kabupaten Tuban, serta memberikan dampak positif pada peningkatan perekonomian, pendapatan dan pembangunan daerah, serta membuka peluang lapangan pekerjaan untuk masyarakat Tuban,” pungkasnya. (akn/akn)

 

Kajian Permainan Dalam Aturan Lelang Proyek

Abstrak

Istilah Tender mungkin sering terdengar dalam dunia bisnis atau pelaku bisnis akan tetapi bagi beberapa orang istilah ini masih terdengar asing di telinga mereka. Nah bagi yang baru mendengar kata tender mungkin artikel ini dapat membantu Anda.

Tender dapat artikan lelang atau sistem jual beli yang dilakukan suatu pihak dengan cara mengundang vendor (penjual atau penyedia) untuk mempresentasikan harga dan kualitas yang dibutuhkan. Harga dan kualitas yang terbaiklah, nantinya yang akan menjadi pemenang. Lelang atau sistem tender sangat digemari terutama oleh perusahaan-perusahaan, mengingat jumlah nominal dan durasi kontrak dalam suatu lelang sangat besar dan bervariasi

Setelah tahap desain diselesaikan oleh perencana, maka selanjutnya adalah tahap pengadaan pelaksana konstruksi. Proses pengadaan Perusahaan jasa konstruksi ini konstruksi ini diatur oleh Keputusan Presiden terutama digunakan di lingkungan proyek pemerintah . pengadaan barang / jasa dalam proyek konstruksi dapat dilakukan dengan berbagai cara / metode. Pelelangan pelaksanaan suatu bangunan atau sering disebut tender dalam bidang pemborongan jasa konstruksi adalah salah satu sistem pengadaan barang dan jasa.

 Aturan Lelang Proyek
Aturan Lelang Proyek

Tender pelaksanaan dilakukan oleh pemberi tugas / pemilik proyek dengan mengundang beberapa Perusahaan kontraktor untuk mendapatkan satu pemenang yang mampu melaksanakan pekerjaan sesuai persyaratan yang ditentukan dengan harga yang wajar dan dapat dipertanggungjawabkan baik darisegi mutu maupun waktu pelaksanaannya. Dengan mengetahui setiap informasi yang terdapat dalam dokumen penawaran peserta lainnnya, maka secara tidak langsung para peserta lelang dapat mengawasi panitia pengadaan barang / jasa dalam melakukan proses evaluasi dokumen penawaran tersebut. Dengan demikian proses penentuan pemenang lelang menjadi terbuka dan bebas dari kecurangan. Karena itulah, meskipun tidak ada kewajiban untuk hadir dalam acara pembukaan penawaran, setiap peserta lelang selalu berusaha hadir dalam acara tersebut. Tata cara pembukaan dokumen, siapa saja yang diperkenankan hadir, serta dokumen apa saja yang harus dibuka pada acara tersebut telah diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan barang / Jasa pemerintah.

 

Baca Juga :

Sertifikat Badan Usaha (SBU) Online: Kegunaan dan Cara Memperoleh SBU Digit