Erick Thohir Sambangi Istana, Bagaimana Gerak Saham Mahaka?

Jakarta – Mantan Ketua Tim Kampenya Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Erick Thohir datang ke Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin, (21/10/2019). Erick tiba pukul 11.11 WIB di Istana Kepresidenan.

Ia datang mengenakan kemeja putih dan celana hitam ketika datang ke istana. Akan tetapi, ia enggan berkomentar mengenai pemanggilannya tersebut. “Nanti, nanti,” ujar dia.

Kedatangan Erick Thohir tersebut berdampak terhadap sejumlah saham perusahaan Erick Thohir pun bergerak bervariasi pada awal pekan ini.

Pada penutupan perdagangan saham sesi pertama, mengutip data Bloomberg, saham PT Mahaka Media Tbk (ABBA) naik 28,96 persen atau 53 poin ke posisi Rp 236 per saham. Saham PT Mahaka Media Tbk dibuka ke posisi Rp 188 dari penutupan pekan lalu di kisaran Rp 183 per saham. Volume perdagangan saham sekitar 545,44 juta. Nilai kapitalisasi pasar saham sekitar Rp 639,18 miliar. Sepanjang 2019, saham PT Mahaka Media Tbk sudah naik 118,52 persen.

Sementara itu, saham PT Mahaka Radio Integra Tbk (MARI) justru melempem. Saham PT Mahaka Radio Integra Tbk turun 3,17 persen ke posisi Rp 244 per saham. Saham MARI sempat dibuka menguat ke posisi Rp 262 per saham dari penutupan pekan lalu sekitar Rp 252 per saham. Volume perdagangan saham 33,69 juta saham. Nilai kapitalisasi pasar saham Rp 1,28 triliun.

Adapun Erick Thohir sebagai Presiden Komisaris di PT Mahaka Media Tbk dan PT Mahaka Radio Integra Tbk.

Pada penutupan perdagangan saham sesi pertama, laju Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) naik 0,12 persen ke posisi 6.19951. IHSG sempat dibuka di posisi 6.207 dari penutupan pekan lalu di kisaran 6.191.

Kementerian PUPR Siapkan Dana Rp 1 Triliun untuk Sulsel

Tenderind.com JAKARTA –Bapak Kementerian PUPR Basuki Hadimuljono menyiapkan pagu anggaran kementerian dari APBN sebesar Rp 1 triliun untuk mendukung pembangunan infrastruktur yang sedang digenjot Gubernur Nurdin Abdullah di Sulawesi Selatan (Sulsel). Anggaran tersebut diprioritaskan untuk membuka akses jalan Bandara Bua (Luwu)-Rantepao (Torut) dan Seko-Sabang di Luwu Utara.

Kementrian PUPR

 

 

Pak Menteri PUPR siapkan anggaran infrastruktur Rp 1 triliun buat Sulsel. Kita nanti bakal prioritaskan untuk membuka akses jalan Bua-Rantepao dan Seko-Sabang (Lutra),” kata Gubernur Nurdin Abdullah (NA) dalam keterangan tertulis yang diterima , Sabtu (13/7).

Nurdin mengungkapkan menteri Basuki mengundangnya ke Jakarta untuk meminta program prioritas pembangunan infrastruktur di Sulsel. Ia pun mengajak Kadis Bina Marga Sulsel Rudy Jamaluddin yang baru saja dilantik. “Pak Menteri meminta program prioritas kita. Beliau bilang tidak usah banyak yang penting fokus,” katanya.

Nurdin mengajukan pembangunan jalan Seko-Sabang sepanjang 130 km dan pembukaan akses Bandara Bua-Rantepao sekitar 64 km. Pembangunan jalan Seko-Sabang diprediksi membutuhkan anggaran Rp 250 miliar. Sedangkan Bua-Rantepao Rp 500 miliar.

Kadis Bina Marga Sulsel Rudy Jamaluddin mengatakan, meski ruas jalan Bua-Rantepao lebih pendek, namun anggarannya lebih besar karena Nurdin menginginkan jalan dua jalur dan empat lajur.

“Maklum itu nantinya merupakan akses pariwisata dari Bandara Bua menuju Toraja dan sebaliknya. Pasti bakal menggenjot pertumbuhan ekonomi di Toraja dan Luwu,” kata Rudy, Sabtu (13/7).

Rudy menambahkan, anggaran Rp 1 triliun dari Kementerian PUPR merupakan alokasi APBN satuan III untuk Sulsel yang bakal ditetapkan pada akhir tahun ini. Dana bakal mulai cair pada awal 2020.  “//Nah, kami harus terus kawal dana tersebut agar aman sampai penetapan pada akhir tahun 2019 ini,” katanya.

Kelebihan anggaran bakal dipergunakan untuk pembangunan jalan Compong-Larompong di Sidrap sepanjang sekitar 40 km dan Parigi-Bungoro di Pangkep sekitar 60 km. Sebenarnya saat ini, Rudy menyebut keempat ruas jalan itu sudah mulai dikerjakan menggunakan dana APBD Sulsel. Suntikan dana Rp 1 triliun dari Kementerian PUPR diperkirakan bakal mempercepat penuntasan keempat jalan tersebut.

Nurdin sudah mematok target agar keempatnya mulai bisa beroperasi pada akhir 2020. “Nanti mobil pertama yang bakal melalui jalan Seko-Sabang yang selama ini terisolir adalah mobil Gubernur Sulsel,” kata Nurdin.

HK Realtindo Targetkan Pasar Besar Tuban Rampung dalam 2 Tahun

Jakarta – PT Hutama Karya (Persero) melalui anak perusahaannya di bidang properti, PT. HK Realtindo (HKR) segera menggarap pengerjaan proyek pengembangan Kawasan Pasar Besar Tuban. Bekerja sama dengan pemerintah kabupaten setempat, Hutama Karya Realtindo akan mengubah kawasan tersebut menjadi kawasan dagang terpadu, ramah lingkungan, dan modern bertajuk ‘HA-KA Style Tuban’.

Bertempat di area proyek yaitu di Jl Letda Sutjipto Perbon, Tuban, HK Realtindo bersama dengan Pemerintah Kabupaten Tuban melakukan seremoni pemancangan batu pertama (groundbreaking). Seremoni ini dihadiri langsung oleh Bupati Kabupaten Tuban, Fathul Huda beserta jajaran pejabat Pemkab Tuban.

Direktur Utama HK Realtindo, T Ari Widiyantoro menyampaikan dalam mengembangkan Kawasan Pasar Besar Tuban, HKR memberikan konsep mixed use yang menggabungkan antara pasar modern, wisata, area perbelanjaan dan hotel. HKR menargetkan proyek ini akan rampung paling lambat dalam dua tahun.

Baca juga: 

“Luas lahan yang berlokasi di Jl Letda Sucipto akan dikembangkan di atas tanah seluas 57.720 meter persegi, dengan rencana pembagunan dilakukan secara bertahap,” katanya dalam keterangan tertulis, Minggu (20/10/2019).

T Ari menambahkan, tahap pertama akan dibangun pasar modern di atas lahan 10.000 meter persegi dan kawasan wisata seluas 35.000 meter persegi, dengan jangka waktu pelaksanaan sekitar 1 tahun. Tahap berikutnya akan dibangun City Walk di atas lahan seluas 10.000 meter persegi dan hotel seluas 2.720 meter persegi dengan waktu pelaksanaan sekitar 2 tahun.

Untuk kawasan wisata, lanjutnya, HKR menyediakan beberapa permainan keluarga dengan nuansa timur tengah.

“Kami optimis melalui melalui proyek ini, Tuban akan memiliki pasar modern dan menjadi ikon tujuan wisata religi yang dilengkapi dengan fasilitas area wisata, city walk serta hotel dalam satu kawasan terintegrasi,” imbuhnya.

Baca juga: 

Kajian Permainan Dalam Aturan Lelang Proyek

Ia berharap dengan diintegrasikannya Kawasan Pasar Besar Tuban akan mendatangkan banyak wisatawan lokal maupun mancanegara yang akan berdampak pada tumbuhnya ekonomi setempat.

“Melalui sinergi antara HKR dengan Pemerintah Kabupaten Tuban, diharapkan ‘HA-KA Style Tuban’ akan menjadi kawasan properti terintegrasi terbaik yang hadir di Kabupaten Tuban, serta memberikan dampak positif pada peningkatan perekonomian, pendapatan dan pembangunan daerah, serta membuka peluang lapangan pekerjaan untuk masyarakat Tuban,” pungkasnya. (akn/akn)

 

Kajian Permainan Dalam Aturan Lelang Proyek

Abstrak

Istilah Tender mungkin sering terdengar dalam dunia bisnis atau pelaku bisnis akan tetapi bagi beberapa orang istilah ini masih terdengar asing di telinga mereka. Nah bagi yang baru mendengar kata tender mungkin artikel ini dapat membantu Anda.

Tender dapat artikan lelang atau sistem jual beli yang dilakukan suatu pihak dengan cara mengundang vendor (penjual atau penyedia) untuk mempresentasikan harga dan kualitas yang dibutuhkan. Harga dan kualitas yang terbaiklah, nantinya yang akan menjadi pemenang. Lelang atau sistem tender sangat digemari terutama oleh perusahaan-perusahaan, mengingat jumlah nominal dan durasi kontrak dalam suatu lelang sangat besar dan bervariasi

Setelah tahap desain diselesaikan oleh perencana, maka selanjutnya adalah tahap pengadaan pelaksana konstruksi. Proses pengadaan Perusahaan jasa konstruksi ini konstruksi ini diatur oleh Keputusan Presiden terutama digunakan di lingkungan proyek pemerintah . pengadaan barang / jasa dalam proyek konstruksi dapat dilakukan dengan berbagai cara / metode. Pelelangan pelaksanaan suatu bangunan atau sering disebut tender dalam bidang pemborongan jasa konstruksi adalah salah satu sistem pengadaan barang dan jasa.

 Aturan Lelang Proyek
Aturan Lelang Proyek

Tender pelaksanaan dilakukan oleh pemberi tugas / pemilik proyek dengan mengundang beberapa Perusahaan kontraktor untuk mendapatkan satu pemenang yang mampu melaksanakan pekerjaan sesuai persyaratan yang ditentukan dengan harga yang wajar dan dapat dipertanggungjawabkan baik darisegi mutu maupun waktu pelaksanaannya. Dengan mengetahui setiap informasi yang terdapat dalam dokumen penawaran peserta lainnnya, maka secara tidak langsung para peserta lelang dapat mengawasi panitia pengadaan barang / jasa dalam melakukan proses evaluasi dokumen penawaran tersebut. Dengan demikian proses penentuan pemenang lelang menjadi terbuka dan bebas dari kecurangan. Karena itulah, meskipun tidak ada kewajiban untuk hadir dalam acara pembukaan penawaran, setiap peserta lelang selalu berusaha hadir dalam acara tersebut. Tata cara pembukaan dokumen, siapa saja yang diperkenankan hadir, serta dokumen apa saja yang harus dibuka pada acara tersebut telah diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan barang / Jasa pemerintah.

 

Baca Juga :

Sertifikat Badan Usaha (SBU) Online: Kegunaan dan Cara Memperoleh SBU Digit

Sertifikat Badan Usaha (SBU) Online: Kegunaan dan Cara Memperoleh SBU Digital

Sertifikasi Badan Usaha (SBU) jasa konstruksi merupakan bukti pengakuan badan usaha jasa konstruksi untuk dapat mengikuti proses pengadaan barang/jasa pemerintah (PBJP) khususnya untuk pekerjaan jasa konstruksi. Dengan demikian hanya badan usaha yang mempunyai sertifikat dapat mengikuti tender di bidang usaha jasa konstruksi. Keharusan bagi setiap badan usaha jasa konstruksi untuk memiliki sertifikat ditegaskan dalam Pasal 8 Huruf (b) Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999, yang menyatakan: perencanaan konstruksi, pelaksana konstruksi dan pengawas konstruksi yang berbentuk badan usaha harus memiliki sertifikat, klasifikasi dan kualifikasi perusahaan jasa konstruksi.
Saat ini sertifikasi badan usaha (SBU) sudah berbentuk digital dan pendaftarannya melalui sistem online yang sudah dikembangkan oleh LPJK. Adapun kelebihan SBU digital antara lain berikut ini:
  • SBU digital dan sistem online yang dibuat oleh LPJK mampu mengantisipasi pemalsuan sertifikat yang saat ini marak di lapangan. Otomatis, ketika SBU penyedia tidak muncul di sistem LPJK, maka keabsahannya patut untuk diragukan.
  • Proses tender pengadaan barang/jasa akan lebih efektif dan efisien. Panitia cukup melakukan scan barcode yang tertera pada tiap sertifikat untuk melihat keaslian SBU calon penyedia.

Pengertian SBU Online (Elektronik/Digital) dan Kegunaannya

Sertifikat Badan Usaha (SBU) adalah sertifikat pengakuan formal tingkat Kompetensi usaha jasa pelaksana konstruksi (kontraktor) dan usaha jasa perencana konstruksi atau jasa pengawas konstruksi (konsultan) yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK).

SBU ini penting dimiliki oleh perusahaan jasa konstruksi sebagai acuan di dalam keikutsertaan pelelangan pekerjaan atau prakualifikasi tender pengadaan barang dan juga jasa yang berasal dari BUMN, Instansi Pemerintah ataupun proyek yang berada di lingkungan Pertambangan Gas, Minyak, dan juga Panas Bumi yang tentunya ada di Indonesia.

Cara Daftar dan Memproleh SBU Digital



Salah satu persyaratan yang harus kamu miliki untuk mendapatkan Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) adalah dengan memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU), untuk itu akan kami berikan beberapa informasi cara mendaftar dan memperoleh SBU digital tersebut.

Karena SBU digital ini adalah barang baru, maka bagi Pelaku Usaha yang telah memiliki SBU dan aktif sampai setahun atau beberapa tahun kedepan, oleh LPJK diwajibkan untuk mendaftarkan SBU yang lama (bentuk fisik) untuk dikonversikan menjadi sertifikat digital atau elektronik. Hal ini penting untuk dilakukan bagi pelaku usaha jasa konstruksi, karena kedepannya yang akan dipersyaratkan atau digunakan untuk mendaftarkan tender dan yang divalidasi oleh panitia tender adalah SBU digital ini.

Berikut ini cara memperoleh SBU digital:

1. Masuk ke alamat link berikut ini, silahkan salin atau klik pada link berikut ini:

https://siki.lpjk.net/klaim-sertifikat-lpjk/administrator/register-bu

Kemudian buatlah akun atau membership pada sistem online LPJK.

Halaman Registrasi Badan Usaha pada website LPJK.net

2. Setelah selesai mendaftar menjadi membership, kamu akan diminta untuk login sesuai dengan email dan password yang sudah terdaftar. Jika sudah log in, lalu pilih/klik kotak add Bu new di bagian kanan atas seperti gambar berikut.


Halaman Daftar Badan Usaha yang sudah diregistrasikan




Perhatikan ada formulir pengisian dan upload data yang diminta sebagai syarat untuk pendaftran SBU digital, yaitu yang perlu diisi seperti berikut ini:


Halaman pengisian pendaftaran badan usaha



  • Nama Badan Usaha;
  • Alamat;
  • Provinsi; 
  • Kabupaten;
  • Kode Pos;
  • Telepon;
  • Fax;
  • Email;
  • Website;
  • Bentuk Usaha – Pilih salah satu bentuk usaha bisa PT, CV, Koperasi, dll;
  • Jenis Badan Usaha – Pilih salah satu jenis badan usaha sesuai dengan KBLI, yaitu Pelaksanaan, Perencanaan, Pengawasan, Konsultan Spesialis, Konsultan Liannya, atau Jasa Konstruksi Terintegrasi;
  • Scan NPWP – upload file scan NPWP perusahaan dengan pilahan format JPG, JPEG, PDF, ZIP, dan RAR;
  • Pas Foto PJBU – upload foto direktur atau penanggung jawab badan usaha. Pas foto harus berukuran 3×4 dan akan tampil pada lembar depan SBU digital;
  • Foto Selfie – upload foto selfie direktur/PJBU dengan memegang SBU;
  • Surat Pernyataan Badan Usaha – formatnya bisa dilihat pada artikel berikut: Contoh Format Surat Pernyataan Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU).

Setelah semua selesai tinggal pilih Save.

3. Kemudian pilih menu Sertifikat Badan Usaha, untuk mulai input dan upload SBU yang akan dijadikan SBU digital.

4. Pilih Add Klaim SBU LPJK New, masukkan data yang dibutuhkan seperti:


Halaman Klaim SBU



  • Nomor Registrasi pada SBU
  • Klasifikasi Badan Usaha
  • Asosiasi
  • Golongan Badan Usaha (Besar/Kecil/Menengah)
  • Provinsi Registrasi tempat membuat SBU
  • Scan SBU (pilih file SBU PDF, JPG, RAR atau lainnya sesuai yang diminta di halaman tersebut)

Isi formulir isian dan jika sudah terisi, klik tombol save. Kamu mungkin tidak akan langsung menerima SBU digital tetapi harus menunggu sampai LPJK mengecek data yang sudah diinput dan asosiasi juga sudah melakukan ceklis verifikasi. Jika sudah dilakukan pengecekan oleh LPJK baru kamu akan dikirimkan notifikasi melalui email yang sudah didaftarkan.


Halaman daftar klaim SBU LPJK

Jenis Klasifikasi SBU yang Perlu Anda Ketahui

Sertifikat Badan Usaha atau SBU yang dimiliki oleh Jasa Konstruksi yang diterbitkan oleh LPJK atau lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan SBU terdiri dari lima belas (15) jenis klasifikasi badan usaha, seperti penjelasan kami berikut ini.

  1. SBU untuk Pengawasan Arsitektur
  2. SBU untuk Bangunan Gedung
  3. SBU untuk Instalasi Elektrikal
  4. SBU untuk Konsultansi Lainnya
  5. SBU untuk Jasa Pelaksanaan Keterampilan
  6. SBU untuk Instalasi Mekanikal
  7. SBU untuk Jasa Pelaksanaan Lainnya
  8. SBU untuk Perencanaan Penataan Ruang
  9. SBU untuk Pengawasan Penataan Ruang
  10. SBU untuk Perencanaan Rekayasa
  11. SBU untuk Pengawasan Rekayasa
  12. SBU untuk Bangunan Sipil
  13. SBU untuk Jasa Pelaksanaan Spesialis
  14. SBU untuk Konsultansi Spesialis
  15. SBU untuk Jasa Konstruksi Terintegrasi

Itulah penjelasan kami mengenai cara daftar untuk mendapatkan SBU digital, supaya anda lebih mudah dalam mengurusnya. Kamu tinggal mempersiapkan beberapa dokumen yang kami sebutkan di atas. Dengan lengkapnya dokumen yang dimiliki oleh Pelaku Usaha, tentu saja untuk memperoleh SBU akan semakin mudah dan lancar.

Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) Pengadaan Pekerjaan Pemeliharaan Alkes Dan Non Alkes

Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pengadaan Pekerjaan Pemeliharaan Alkes Dan Non Alkes adalah suatu dokumen yang menginformasikan gambaran latar belakang, tujuan, ruang lingkup dan struktur sebuah proyek pengadaan pemeliharaan alat kesehatan dan non alat kesehatan yang disusun oleh SKPD/dinas terkait. KAK ini menjadi salah satu data pendukung dalam pengalokasian anggaran. Rencana kegiatan pengadaan pemeliharaan alkes dan non alkes tersebut harus melampirkan KAK sebagai salah satu acuan perencana anggaran untuk menguji kelayakan pendanaan bagi kegiatan dimaksud.
Untuk memudahkan dalam pembuatan KAK biasanya ada format tersendiri untuk masing-masing instansi, berikut penulis berikan contoh Format Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk �Pekerjaan Pemeliharaan Alkes Dan Non Alkes yang penulis dapatkan dari Lembaga Pengadaan Barang/Jasa (LPSE).

I. PENDAHULUAN

A. UMUM

  1. Setiap Pengadaan yang dilakukan hendaknya dapat terarah dengan baik sesuai dengan kebutuhan agar pengadaan yang dilakukan tidak sia-sia dan bermanfaat serta memudahkan pelaksanaanya bila telah selesai pemeliharaan Alkes dan Non Alkes. Oleh karena itu setiap pengadaan pekerjaan pemeliharaan Alkes Dan Non Alkes diperlukan perencanaan yang matang agar tidak menimbulkan masalah, baik itu secara administrasi maupun maupun penyerapan anggaran;
  2. Perlu dilaksanakannya persiapan perencanaan pengadaan Pemeliharaan Alkes Dan Non Alkes yang baik;
  3. Pengadaan Pemeliharaan Alkes Dan Non Alkes bertujuan secara umum merencanakan untuk mendukung anggaran yang ada seefesien mungkin dari segi biaya, dan juga menyiapkan dokumen tender;
  4. Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk pekerjaan pengadaan perlu disiapkan secara matang sehingga mampu mendorong perwujudan Pelaksanaan tugas perawatan kesehatan masyarakat yang sehat.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan pelaksanaan kegiatan pemeliharaan Alkes dan Non Alkes secara berkala untuk memperpanjang usia pakai Alkes dan Non Alkes�sehingga membantu pelayanan kesehatan Masyarakat ini adalah :

  1. Didapatkan Penyedia yang mampu melaksanakan pemeliharaan Alkes dan Non Alkes�di Rumah Sakit (SKPD/Badan Layanan Umum Daerah).
  2. Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini merupakan acuan bagi Penyedia pemeliharaan Alkes dan Non Alkes�Rumah Sakit (………) dalam membuat dokumen pengadaan/keluaran.
  3. Dengan penugasan ini diharapkan Penyedia pemeliharaan Alkes dan Non Alkes�Rumah Sakit (…………) dapat melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik untuk menghasilkan Pengadaan pemeliharaan Alkes dan Non Alkes�yang sesuai dengan KAK.

C. LATAR BELAKANG

  1. Pekerjaan yang akan dilaksanakan adalah Pengadaan pemeliharaan Alkes dan Non Alkes Rumah Sakit (……..).
  2. Pemegang Mata Anggaran adalah Rumah Sakit (………).
  3. Untuk menyelenggarakan Pengadaan Pekerjaan� pemeliharaan Alkes dan Non Alkes Rumah Sakit (……..)�yang dimaksud dibentuk Organisasi Pengelola Pelaksana Kegiatan, yaitu PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dan Panitia Pengadaan.

D. KETERKAITAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Kegiatan Pengadaan Pemeliharaan Alkes dan Non Alkes Rumah Sakit (……..)�merupakan kebutuhan dalam Pelaksaan Pelayanan Kesehatan.

E. BATASAN KEGIATAN PENGADAAN

  1. Lingkup lokasi adalah Peralatan dan mesin Rumah Sakit (………).
  2. Lingkup Pekerjaan Pemeliharaan Alkes dan Non Alkes Rumah Sakit (……..).

II. KEGIATAN PENGADAAN PEKERJAAN PEMELIHARAAN PERALATAN RUMAH SAKIT BHAYANGKARA POLDA BENGKULU T.A 2015

Lingkup tugas yang harus dilaksanakan oleh penyedia Pengadaan pemeliharaan Alkes dan Non Alkes Rumah Sakit (……..)�adalah Pengadan jasa sesuai dengan jadwal kegiatan tahunan. Lingkup pekerjaan pengadaan Pemeliharan peralatan kesehatan dan mesin ini mencakup kegiatan penyedia, antara lain

:

  1. Melaksanakan penyediaan materil spare part peralatan yang akan diperbaiki;
  2. Pelaksanaan pemeliharaan Alkes dan Non Alkes Rumah Sakit (……..);
  3. Memperhatikan spare part peralatan alkes sesuai dengan merek yang dipakai berkualitas SNI;
  4. Melakukan konsultasi dengan pihak pemberi kerja dalam hal ini (instansi terkait) selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
III.� TANGGUNG JAWAB PENYEDIA

A. Penyedia betanggung jawab secara professional atas jasa Penyedia Pengadaan pemeliharan Alkes dan Non Alkes Rumah Sakit (……..) yang dilakukan sesuai ketentuan dan kode tata laku profesi yang berlaku.

B. Secara umum tanggung jawab penyedia adalah minimal sebagai berikut :

  • Menyiapkan pelaksanaan Pemeliharaan Alkes dan Non Alkes Rumah Sakit (……..);�
  • Memberikan penjelasan berkaitan dengan produk penyedia.
  • Memberikan Saran dan masukan apabila ada kendala kepada pihak pemberi kerja berkaitan dengan pelaksanaan Pengadaan Pemeliharaan Alkes dan Non Alkes Rumah Sakit (……..).

C. Penanggung jawab Pengadaan Pemeliharaan Alkes dan Non Alkes Rumah Sakit (……..)�adalah tidak hanya Penyedia sebagai suatu perusahaan penyedia jasa tetapi juga bagi para tenaga ahli professional yang terlibat didalamnya.

IV. BIAYA

A. BIAYA PENGADAAN

  1. Besarnya biaya Pengadaan Pemeliharaan Alkes dan Non Alkes Rumah Sakit (……..)�berdasarkan pada Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan Pekerjaan Pemeliharaan Alkes dan Non Alkes Rumah Sakit (……..);
  2. Biaya Pengadaan Pekerjaan Pemeliharaan Alkes dan Non Alkes Rumah Sakit (……..)�secara Berkala dan tata cara pembayaran diatur secara kontraktual; .
  3. Pembayaran biaya Pengadaan Jasa Pemeliharaan Alkes dan Non Alkes Rumah Sakit (……..)�adalah berdasarkan kemajuan prestasi pekerjaan.

B. SUMBER DANA

Sumber Dana dari keseluruhan Pengadaan Jasa Pemeliharaan Alkes dan Non Alkes Rumah Sakit (……..)�secara berkala dibebankan pada DIPA Rumah Sakit (…….) Tahun Anggaraan (…….).

V.� KELUARAN

Keluaran yang dihasilkan oleh penyedia jasa Pemeliharaan Alkes dan Non Alkes Rumah Sakit (……..)�berdasarkan Kerangka Acuan Kerja ini adalah lebih lanjut akan diatur dalam surat perjanjian, yang minimal meliputi :

  • Terlaksana Pengadaan Pemeliharaan Alkes dan Non Alkes Rumah Sakit (……..);
  • Menjadikan pealatan kesehatan dan mesin Rumah Sakit (……..) siap pakai dan memperpanjang usia pakai.

VI. KRITERIA


Pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh penyedia PengadaanPemeliharaan Alkes dan Non Alkes Rumah Sakit (……..)�pada Kerangka Acuan Kerja ini harus memperhatikan persyaratan-persyaratan sebagai berikut :

A. PERSYARATAN UMUM PEKERJAAN�

Setiap bagian dari pekerjaan harus dilaksanakan secara benar dan tuntas dengan memberi hasil yang telah ditetapkan dan diterima dengan baik oleh PPK dan Pengguna Anggaran.

B. PERSYARATAN FUNGSIONAL

Pekerjaan harus dilaksanakan dengan profesionalisme yang tinggi sebagai Penyedia Jasa� Pemeliharaan Alkes dan Non Alkes Rumah Sakit (……..)�yang secara fungsional produknya merupakan acuan dalam kegiatan pekerjaan.

C. PERSYARATAN PROSEDURAL

Penyelesaian administratif sehubungan dengan pekerjaan yang dilaksanakan harus sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku.

VII. PROSES PEKERJAAN PENYEDIA

A. UMUM


Penyedia dalam menjalankan tugasnya diperlukan pula menjalin konsultasi yang baik dengan pihak pemberi kerja agar tanggung jawab Penyedia dapat terlaksana dengan baik, dengan menghasilkan produk sebagaimana yang diharapkan oleh pemilik kegiatan.

B. URAIAN TUGAS OPERASIONAL PENYEDIA

Secara garis besar adalah sebagai berikut :

1.� Pekerjaan Pemeliharaan Alkes dan Non Alkes Rumah Sakit (……..)�secara berkala, yaitu sebagai berikut;

  • Melakukan Pengadaan jasa pemeliharaan peralatan dan mesin yang rusak harus diperbaiki secara berkala yang baik dan berkualitas;
  • Mencari dan mengumpulkan bahan untuk memperbaiki peralatan kesehatan yang berkualitas dan baik.

2. Pekerjaan Pembuatan Produk

  • Produk yang dihasilkan meliputi perbaikan peralatan kesehatan dan mesin sehingga dapat digunakan sesuai dengan fungsinya.

3.� Konsultasi

  • Melakukan konsultasi dengan Pihak pemberi kerja dalam hal ini Kuasa Pengguna Anggaran� kegiatan Pengadaan Pemeliharaan Alkes dan Non Alkes Rumah Sakit (……..)�guna membahas segala masalah dan persetujuan dokumen selama masa pekerjaan.

VIII.� MASUKAN


A.� INFORMASI

1. Untuk melaksanakan tugasnya, Penyedia harus mencari sendiri bahan perbaikan peralatan dan mesin yang dibutuhkan dalam hal memenuhi kebutuhan Rumah Sakit (…….)� dari informasi yang diberikan oleh Pihak Pemberi Kerja termasuk melalui Kerangka Acuan Kerja ini.

2.� Informasi Penyedia antara lain :

  • Harga bahan material sewaktu waktu Naik;
  • Data Harga di Beberapa Tempat Penjualan;
  • Informasi-informasi lainnya yang menunjang kegiatan pekerjaan.�

B.� TENAGA

Untuk melaksanakan tugasnya, Penyedia harus menyediakan tenaga yang memenuhi kebutuhan. Tenaga-tenaga ahli yang dibutuhkan dalam kegiatan ini minimal terdiri dari:

  1. Tenaga ahli Biomedical Engineering
    Mempunyai sertifikat keahlian dalam bidang pekerjaan teknik
  2. Tenaga ahli Engineering dan Engineering Electric
    Seorang tenaga melaksanakan pekerjaan Perbaikan peralatan
  3. Operator Komputer 1 orang
    Minimal lulusan SMA atau sederajat

IX.� BIAYA

Besarnya biaya pekerjaan Pengadaan Pemeliharaan Alkes dan Non Alkes Rumah Sakit (……..)�mengikuti ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Kontrak dan:

  1. Sumber biaya dari seluruh pekerjaan yang dibebankan pada APBN Rumah Sakit (……..) Tahun Anggaran (……..).
  2. Jumlah biaya untuk kegiatan ini adalah Rp.(…………..),-.

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Pengadaan Pemeliharaan Alkes dan Non Alkes Rumah Sakit (……..)�secara berkala selama (………) hari kalender.�

XI. PENUTUP

  • Setelah Kerangka Acuan Kerja ini diterima, Penyedia hendaknya memeriksa semua bahan masukan yang dibutuhkan.
  • Berdasarkan bahan-bahan tersebut, maka selanjutnya Penyedia agar segera menyusun program kerja untuk dibahas dengan pihak Pemilik Pekerjaan.

Itulah salah satu bentuk format KAK Pengadaan Jasa Pemeliharaan Alkes Dan Non Alkes, semoga bermanfaat untuk institusi Anda dan semoga proyek yang akan dikerjakan berjalan dengan lancar nantinya.

Kebijakan Fiskal: Pengertian, Tujuan, Jenis dan Komponennya

Saat kamu mendengar kebijakan fiskal pasti akan terbayang akan sesuatu yang berhubungan dengan kondisi perekonomian suatu negara. Jika berbicara mengenai stabilitas perekonmoian negara, maka tidak terlepas dari faktor utama instrumen kebijakan fiskal, yaitu pendapatan negara dari pajak dan juga pengeluaran/belanja negara. Mari kita lihat beberapa hal yang berkaitan dengan kebijakan fiskal.

Pengertian Kebijakan Fiskal

Apa yang dimaksud dengan kebijakan Fiskal (fiscal policy)? Definisi kebijakan fiskal sendiri merupakan kebijakan ekonomi yang diambil pemerintah agar perekonomian negara akan menjadi lebih baik dan lebih produktif dari yang sebelumnya. Pemerintah melakukan perubahan akan penerimaan berupa pajak serta pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah bagi belanja negara. Anggaran belanja negara diatur sedemikian rupa hingga menjadi kondisi yang sesuai dengan tujuan penyusunan APBN itu sendiri.

Tujuan utama kebijakan fiskal yang diambil oleh pemerintah hampir sama dengan tujuan kebijakan moneter yaitu untuk memperbaiki kondisi perekonomian. Kita ketahui jika tujuan kebijakan fiskal adalah kebijakan guna mengatur ekonomi negara dengan mengatur pengeluaran dan pendapatan negara melalui pengaturan belanja juga pengaturan tingkat pajak negara. Namun kebijakan moneter sendiri adalah bertujuan guna mengatur ekonomi negara melalui pengaturan tingkat suku bunga juga pengaturan peredaran jumlah uang.

Tujuan Kebijakan Fiskal

Dalam hal mencapai sasaran ekonomi yang ditandai dengan adanya pertumbuhan ekonomi secara konsisten yang dibarengi dengan adanya lapangan kerja serta harga-harga yang selalu pada posisi stabil. Maka untuk itu pemerintah bertanggung jawab dalam membuat Undang-undang yang dapat menjaga warga negara pada posisi ekonomi yang stabil dan baik. Kebijakan fiskal ini sendiri juga diambil pemerintah dalam rangka memberi dampak kepada perekonomian negara dengan membuat kebijakan akan pengeluaran serta perpajakan. Inilah beberapa tujuan kebijakan fiskal.

1. Pertumbuhan ekonomi

Negara yang akan berdampak pada kecenderungan berkembangnya bisnis yang berdampak pada meningkatnya pendapatan masyarakat. Hal ini tentu saja akan membawa kesejahteraan bagi masyarakat keseluruhan sebagai pelaku berbagai usaha dan bisnis. Dengan kebijakan fiskal yang diambil maka pemerintah berupaya mengurangi pajak dengan menekan pajak lebih rendah sehingga masyarakat sebagai pelaku wajib pajak akan memiliki lebih banyak uang yang dapat dibelanjakan. Hal ini tentu saja akan menaikkan pendapatan dari bisnis yang dijalankan serta adanya peningkatan investasi dan secara tidak langsung akan membuat pertumbuhan ekonomi meningkat. Hal inilah yang akan memacu pertumbuhan ekonomi masyarakat dan negara.

2. Angka kesempatan kerja yang tinggi
Jika kestabilan akan bisnis dan pendapatan masyarakat semakin meningkat, tentu saja usaha dan bisnis yang dijalankan tersebut membutuhkan tenaga yang lebih banyak. Dengan meningkatnya kemajuan ekonomi dengan kebijakan fiskal yang diambil pemerintah maka pendapatan dari sisi bisnis dan usaha juga meningkat. Berlawanan dengan jika kurangnya kesempatan kerja maka akan sedikit uang yang dihasilkan dan sedikit pula uang yang akan dibelanjakan.

3. Tingkat kestabilan ekonomi
Dampak fluktuasi pada perekonomian sering membawa hal buruk bagi perekonomian negara. Hal ini juga menjadi alasan diberlakukannya kebijakan fiskal. Tentu saja hal ini disebabkan oleh ekonomi negara yang terkadang cenderung akan mengikuti bentuk ekspansi ekonomi secara  global.

Jenis-jenis Kebijakan Fiskal

Adapun jenis dari kebijakan fiskal adalah ekspansif dan kontraktif. Kebijakan akan fiskal ekspansif ditujukan sebagai rangsangan bagi pertumbuhan ekonomi. Biasanya digunakan pada masa resesi dimana tingkat pengangguran yang tinggi serta rendahnya masa siklus bisnis. Jika ini terjadi maka akan memaksa pemerintah agar membelanjakan uang lebih banyak dan menurunkan pajak. Hal ini dilakukan agar jumlah uang yang beredar di tangan masyarakat akan lebih banyak sehingga akan merangsang ekonomi dengan meningkatnya kemampuan belanja dari masyarakat.

Sementara kebijakan fiskal kontraksional diberlakukan pemerintah dalam mengurangi pertumbuhan ekonomi saat terjadinya inflasi yang tinggi. Kebijakan fiskal ini diambil dalam rangka memotong pengeluaran dan meningkatkan pajak yang tentu saja hal ini berbeda dengan kebijakan ekspansif.

Komponen Kebijakan Fiskal

Terdapat empat jenis komponen kebijakan fiscal yaitu:

1. Kebijakan akan pajak

Terdapat pemasukan bagi negara berupa pemasukan akan pajak langsung dan pajak tidak langsung. Tentu saja dalam hal ini pemerintah berupaya menjaga agar pajak progresif berada pada jumlah yang banyak. Hal ini tentu saja dikarenakan perpajakan ini sangat penting terhadap perekonomian misalnya dengan tingginya tariff pajak maka dapat mengurangi kemampuan konsumen untuk membeli dan ini akan berimbas pada menurunnya angka produksi juga investasi. Namun sebaliknya jika tarif pajak lebih rendah maka dapat meningkatkan daya beli dan inflasi. Maka itu pemerintah perlu menyeimbangkan dan menerapkan tariff pajak yang sesuai dalam perekonomian.

2. Kebijakan akan pengeluaran

Pengeluaran yang dilakukan pemerintah biasanya dilakukan pada sector-sektor pembangunan seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan termasuk pembayaran hutang dan suku bunganya yang tentu saja pengeluaran dan belanja modal ini haruslah disiasati dengan sebuah kebijakan yang benar karena hal tersebut bergantung pada pendapatan dan belanja modal negara.

3. Kebijakan dalam investasi dan disinvestasi

Investasi domestic dan investasi asing sangat diperlukan guna mempertahankan agar pertumbuhan ekonomi dapat berjalan stabil. Dengan meningkatnya arus modal yang masuk dari luar menjadikan ekonomi domestic dan ekonomi global dapat terintegrasi dengan baik

4. Pengelolaan utang atau surplus

Dalam hal pengelolaan defisit yang terjadi akibat pembelajaan yang lebih ketimbang pemasukan yang didapat oleh negara maka pemerintah harus dapat meminjam dari domestic dan asing. Atau dapat pula mencetak uang guna mengatasi defisit tersebut. Namun jika sebaliknya maka surplus lah yang terjadi dimana penerimaan pemerintah lebih dari yang dibelanjakan.

Contoh Kebijakan Fiskal

Berikut ini adalah beberapa contoh penerapan kebijakan fiskal yang pernah diambil oleh Pemerintah Indonesia tersebut:

  1. Pemerintah mengambil kebijakan untuk menaikkan penerimaan jumlah pajak agar pendapatan negara mengalami pertambahan.
  2. Pemerintah mewajibkan masyarakat untuk memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagai upaya menambah peserta Wajib Pajak.
  3. Pemerintah mengelola anggaran dengan penghematan pembelanjaan negara agar perekonomian menjadi lebih stabil.
  4. Pemerintah mengadakan program Tax Amnesty.
  5. Melakukan pinjaman negara, misalnya dengan mengeluarkan salah satu instrumen investasi seperti obligasi pemerintah

Demikianlah penjelasan ringkas mengenai pengertian kebijakan fiskal, tujuan, fungsi, jenis-jenisnya, serta contoh kebijakannya. Sudah pahamkan? Ternyata kebijakan fiskal memegang peranan kunci dalam mempertahankan stabilitas ekonomi suatu negara.Semoga artikel ini bermanfaat dan menambah wawasan kamu.

Invoice: Pengertian, Fungsi, Jenis, Prosedur Pembuatan Invoice dan Contohnya

Dalam dunia ekonomi dan bisnis, faktur penjualan atau invoice bukanlah sebuah istilah yang asing. Tahukah kamu apa itu invoice? Invoice merupakan bukti penjualan barang/jasa yang pada umumnya digunakan oleh pihak yang menjualkan barang. Sebagian orang tidak tahu apa fungsi/kegunaan invoice. Pembuatan invoice mempunyai peranan yang sangat penting dalam mendorong aktivitas perkantoran karena dengan adanya invoice yang dicetak dapat berfungsi sebagai bukti pengeluaran barang, bukti pengiriman barang, sebagai bukti penagihan, sebagai bukti untuk arsip bila suatu saat ada pemeriksaan, dan sebagai bukti retur barang. Untuk mendapatkan pembuatan invoice yang baik maka diperlukan suatu prosedur yang baik pula. Dengan prosedur yang baik maka proses pembuatan invoice akan dapat terlaksana dengan sebaik-sebaiknya.

Banyak dari para customer, atau bahkan penjual, yang membuang invoice karena dianggap tidak begitu penting. Padahal penyimpanan dokumen invoice sangat penting untuk dilakukan yang mana sebagai pencatatan atas barang atau jasa yang telah dibeli oleh customer.

Invoice dibentuk bertujuan untuk menagih piutang pelanggan agar perputaran keuangan perusahaan berjalan lancar. Karena invoice merupkan dokumen yang digunakan sebagai pernyataan tagihan yang harus dibayar oleh customer. Invoice dibuat sesuai dengan barang yang telah diserahkan/diterima oleh customer. Invoice dikeluarkan pihak penjual kepada pelanggan sesuai dengan kesepakan Purchasing Order (PO). Invoice berisi rincian barang dengan harga sesuai PO. Perusahaan biasanya mengirimkan invoice kepada customer dengan melampirkan tanda terima barang dan faktur pajak.

Via pixabay.com


Pengertian Invoice (Faktur Penjualan)

Dalam buku yang berjudul Sistem Informasi Akuntansi I karya La Midjan menjelaskan bawa Invoice adalah sebuah dokumen yang digunakan sebagai bukti penjualan atas barang/jasa yang menunjukan jumlah yang berhak ditagih kepada pelanggan yang telah melakukan pembelian yang menunjukan suatu informasi kuantitas, harga dan jumlah tagihannya.

Pengertian lainnya mengenai invoice adalah dokumen atau bukti pembayaran yang digunakan sebagai bukti penagihan yang harus dibayar oleh customer, di dalam faktur penjualan juga tertera informasi mengenai jumlah harga dan jatuh tempo pembayaran. Biasanya pada skala penagihan kecil faktur digunakan sebagai dokumen penagihan, sedangkan pada skala besar faktur dilengkapi dengan surat tagihan.

Dari beberapa definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwasannya invoice atau faktur penjualan adalah dokumen yang digunakan sebagai suatu bukti pembelian yang berisi jumlah pembayaran yang harus dibayar oleh pembeli.

Fungsi Invoice/Faktur


Seperti disebutkan di dalam pengertian invoice diatas sudah cukup jelas bahwa fungsi dari invoice secara umum adalah sebagai bukti penagihan terhadap pembelian yang dilakukan oleh customer. Di bawah ini akan dijelaskan beberapa fungsi/kegunaan invoice secara lengkap.

  1. Untuk menyimpan arsip keuangan/catatan penjualan. Dalam invoice memuat data-data seperti waktu transaksi, identitas penagih, daftar produk atau jasa, jumlah pajak serta identitas pembeli;
  2. Invoice digunakan sebagai informasi besarnya tagihan dan termin pembayaran yang harus dibayarkan oleh customer;
  3. Sebagai sumber rujukan yang sah apabila barang/jasa yang tercantum akan dijual lagi ke pihak lain;
  4. Invoice digunakan sebagai rujukan yang absah ketika menambahkan transaksi ke pembukuan keuangan;
  5. Pada kasus tertentu, invoice dapat digunakan sebagai rujukan yang absah sebagai tanda terima barang dan faktur pajak;
  6. Sebagai rujukan yang absah jika terjadi kesalahan dalam pengiriman barang atau perhitungan total tagihan;
  7. Invoice bisa digunakan untuk menjaga kepastian hukum bagi penjual dan pembeli;
  8. Invoice dapat digunakan sebagai instrumen untuk menganalisis bisnis dengan cara melihat pola pembelian yang disenangi oleh para pelanggan. Sehingga perusahaan bisa menyiapkan strategi bisnis yang baru untuk kedepannya.

    Jenis Invoice

    Proses penagihan piutang dilakukan tergantung dengan jenis invoice yang digunakan. Invoice dibagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut ini.

    1. Invoice Kredit

    Dokumen yang digunakan untuk merekam transaksi penjualan kredit. Lembar ke 1 dan lembar ke 2 berfungsi sebagai dasar pembuatan surat tagihan yang secara periodik dibuat oleh fungsi penagihan
    dan dikirim kepada pelanggan, oleh karena itu fungsi pengiriman harus mendapat tanda tangan di atas faktur penjualan kredit. Pada saat faktur tersebut sudah tercetak maka lembar ke 3 berfungsi sebagai perintah kepada gudang untuk menyiapkan barang yang dibutuhkan oleh pelanggan dan fungsi lembar ke 4 adalah untuk perintah pengiriman barang. Lembar ke 2 telah disimpan di dalam arsip fungsi akuntansi, dan lembar ke 1 dilampirkan pada surat tagihan yang dikirimkan kepada pelanggan.

    2. Faktur Penjualan Tunai

    Dokumen ini digunakan untuk merekam berbagai informasi yang diperlukan oleh manajemen mengenai transaksi penjualan tunai. Jika dilihat kembali daftar yang diperlukan oleh manajemen mengenai transaksi penjualan tunai maka faktur penjualan tunai dapat digunakan untuk merekam data mengenai nama pembeli, tanggal transaksi, kode dan nama barang, kuantitas, harga, satuan, dan jumlah harga.

    Faktur penjualan tunai diisi oleh fungsi penjualan yang berfungsi sebagai pengantar pembayaran oleh pembeli kepada fungsi kas dan sebagai dokumen sumber untuk pencatatan transaksi penjualan ke dalam jurnal penjualan. Tembusan faktur ini dikirimkan oleh fungsi penjualan ke fungsi pengiriman barang kepada pembeli yang telah melaksanakan pembayaran harga barang ke fungsi kas.

    Poin yang harus ada di Dalam Invoice/Faktur

    Setiap transaksi yang terjadi di dalam sebuah perusahaan pasti kita dapat menemukan format invoice yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhannya. Namun secara umum ada beberapa poin yang harus disertakan di dalam invoice agar informasi di dalamnya bisa dipahami oleh kedua belah pihak baik bagi penjual maupun customer. Berikut ini adalah beberapa komponen di dalam invoice tersebut:

    1. Nomor urut invoice
    2. Nomor order
    3. Delivery Order/Surat Jalan atau kode nomor transaksi DO/ SJ
    4. Detail deskripsi barang
    5. Sub Total
    6. Diskon (Jika ada)
    7. Biaya pengiriman (Jika ada)
    8. Biaya PPN
    9. Total Biaya

      Prosedur Pembuatan Invoice

      Faktur penjualan atau invoice dibuat berdasarkan dengan barang yang sudah dikirim atau diserahkan kepada customer, tetapi barang yang telah dikirim biasanya bisa juga ditolak maka faktur penjualan bisa juga diberikan pada saat delivery order ditandatangani oleh penerima. Satu order pembelian bisa dilakukan secara langsung maupun bertahap, oleh karena itu faktur penjualan hanya dibuat setelah penjualan telah terpenuhi secara keseluruhan.

      Berikut ini prosedur pembuatan invoice untuk perusahaan yang memerlukan proses distribusi barang ke customer ritel, minimarket waralabat, dan hotel (misalkan, produk minuman dalam kemasan):

      1. Tahap pertama dalam pembuatan faktur penjualan/invoice adalah Bagian Adm. Distribusi menerima Delivery Note tanggal pengiriman. Sebelum diserahkan ke Adm. Invoicing Delivery Note tersebut diinput terlebih dahulu oleh Adm. Distribusi kemudian dilakukan kontrol dokumen-realisasi pengiriman. Dokumen-dokumen tersebut antara lain:

      • DN atau delivery note, yaitu dokumen yang dikirim oleh supplier kepada customer pada saat produk disampaikan yang merinci jumlah fisik barang yang dikirim.
      • Bukti Terima Barang, yaitu dokumen yang berfungsi sebagai dasar oleh pihak supplier untuk penagihan kepada customer.
      • Dokumen retur, yaitu dokumen yang digunakan apabila ada kerusakan barang yang dikirim.
      • Purchase Order (PO), yaitu surat pemesanan barang yang dikeluarkan setelah terjadi kesepakatan antara supplier dan customer.

      2. Setelah melakukan kontrol dokumen, Adm. Distribusi membuat List DN rangkap dua. List DN tersebut berfungsi sebagai tanda terima penyerahan DN dari Adm. Distribusi ke Adm. Invoicing disertakan dengan menyerahkan dokumen pengiriman ke Adm. Invoicing.

      3. Bagian Adm. Distribusi menyerahkan dokumen-dokumen tersebut kepada Adm. Invoicing untuk mencocokan List DN dengan DN, DN dengan Bukti Terima Barang Customer, Dokumen retur dengan DN retur, Qty di DN dengan Qty di Bukti Terima Barang Customer, TTD dan stempel 

      harus sesuai atau cocok, dan memastikan semua dokumen pendukung dan kelengkapan DN lengkap dan benar. Apabila terdapat DN yang tidak lengkap maka DN tersebut dikembalikan lagi kepada bagian Adm. Distribusi untuk dilengakapi dokumennya. Setelah semua lengkap Adm. Invoicing menandatangani List DN rangkap 2 sebagai serah terima.

      4. Setelah semua data cocok kemudian dilakukan proses billing (pengiriman bukti transaksi ke pusat) oleh Adm. Invoicing. Proses billing bisa dilakukan dengan dua metode, yaitu billing harian dan billing bulanan tergantung kesepakatan antara perusahaan dan customer.

      5. Selanjutnya Adm. Invoicing melakukan proses cetak invoice rangkap 2 ditambah dengan faktur pajak.  Invoice dilengkapi dengan materai untuk penagihan diatas satu juta rupiah. Sedangkan faktur pajak dilengkapi dengan file copy invoice dan copy dokumen penagihan.

      6. Selanjutnya cetak List Invoice rangkap 2 sebagai tanda terima penyerahan invoice ke Adm. Collection. Kemudian Adm. Invoicing menyerahkan dokumen penagihan (invoice rangkap 1, faktur pajak, dokumen pendukung tagihan, List Invoice rangkap 2).


      7. Adm. Collection mencocokan List invoice dengan fisik Invoice, apabila sudah lengkap dan benar maka Adm. Collection menandatangani List Invoice dan selanjutnya dilakukan proses penagihan oleh Pihak Collector.

      Contoh Dokumen Invoice

      Untuk memudahkan kamu dalam membuat format invoice, berikut ini kami berikan beberapa contoh invoice dalam berbagai format yang berbeda.

      Contoh Invoice Jasa Penginapan

      Contoh Invoice Online Shop
      Contoh Invoice Agen Travel
      Contoh Faktur Pajak

      Hal-hal Yang Perlu Diperhatiakn dalam Invoice

      Penulisan invoice bisa dilakukan dengan cara manual atau secara sistem baik online maupun offline menggunakan software akuntansi.  Invoice di dalam sebuah perusahaan dijadikan sebagai prosedur penjualan, maka pembuatan invoice haruslah memperhatikan beberapa hal sebagai berikut ini:

      1. Invoice boleh dikeluarkan bila data yang dikeluarkan sesuai. Artinya adalah barang yang diberikan dan diterima sudah sesuai dengan pesanan konsumen. Oleh karenanya invoice dikeluarkan setelah adanya order yang telah disepakati antara konsumen dengan penjual.

      2. Harus ada perjanjian atau kesepakatan tentang metode pembayaran yang akan dilakukan, secara langsung (tunai) atau dicicil bertahap (kredit).

      3. Perhatikan nomor cetak invoice, jangan sampai double (ganda).

      4. Pembuatan invoice harus berdasarkan data yang sudah disepakati. Data-data invoice tersebut antara lain:

      • Catatan pajak
      • Tanggal invoice
      • Nama dan rincian data penjual
      • Nama dan rincian data pembeli
      • Nomor pemesanan
      • Deskripsi produk/barang
      • Harga barang
      • Syarat pembayaran (metode dan tanggal pembayaran)
      • Nama collector dan jadwal penagihan

      Demikianlah ulasan mengenai pengertian invoice, jenis-jenisnya dan prosedur pembuatan invoice serta contoh-contoh invoice. Semoga artikel ini menambah pengetahuan mengenai prosedur pembuatan invoice dan penagihan piutang perusahaan.