Draft Kontrak Pekerjaan Konstruksi Sesuai Permen PUPR No. 7 Tahun 2019 (Versi Ms. Word)

Mengingat telah diterbitkannya Permen PUPR No. 7 Tahun 2019, perlu pengaturan mengenai format kontrak pengadaan pekerjaan konstruksi dan jasa konsultansi yang jelas dan  komprehensif sehingga dapat menjadi kontrak yang sesuai dengan kebutuhan dan tepat sasaran.

Pembuatan kontrak Pekerjaan Konstruksi di tahun 2019 saat ini harus mengacu pada Peraturan Menteri PUPR Nomor 07/PRT/M/2019 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia. Untuk memudahkannya, kami telah menyusun format kontrak ke dalam versi Ms. Word sehingga memudahkan Anda dalam menyusun Surat Perjanjian berdasarkan Permen PUPR tersebut. Tentunya, format kontrak tersebut berbeda dengan format kontrak Pekerjaan Konstruksi sebelum terbit Permen PUPR ini. Ada beberapa poin tambahan yang telah kami masukan ke dalam SPPBJ (Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa), Surat Perjanjian, SSUK (Syarat-Syarat Umum Kontrak), SSKK (Syarat-Syarat Khusus Kontrak), dan SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja).

Draft ini berguna untuk PPK dalam menyusun rancangan kontrak maupun saat pembuatan kontrak dengan Penyedia. Draft kontrak pekerjaan konstruksi ini menggunkana jenis kontrak gabungan lumsum dan harga satuan. Semoga format kontrak ini dapat bermanfaat bagi para pelaku pengadaan di Indonesia. Silahkan unduh format kontrak dalam bentuk Microsoft Word yang terdiri dari di dalam satu package berikut:

  1. Cover
  2. SPPBJ (Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa)
  3. Surat Perjanjian
  4. SSUK (Syarat-Syarat Umum Kontrak)
  5. SSKK (Syarat-Syarat Khusus Kontrak)
  6. SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja)
Untuk mendapatkan draft Kontrak Pekerjaan Konstruksi Sesuai Permen PUPR No. 7 Tahun 2019, sebelumnya Anda harus menyukai/like fanspage facebook kami Berita Pengadaan Realtime. Kemudian kirimkan pesan “Siap Belajar Kontrak Pekerjaan Konstruksi” melalui Fanspage Berita Pengadaan Realtime, dengan begitu Kami akan mengirimkan Draft Kontrak Pekerjaan Konstruksi  versi Ms. Word. Terimkasih.

Surat Peringatan Keterlambatan Pekerjaan Konstruksi

Di dalam proses penyelesaian pekerjaan, tidak sedikit penyedia yang lambat dalam mengerjakan proyek pekerjaannya. Pekerjaan masih berjalan beberapa persen, akan tetapi prestasinya lambat atau tidak sesuai dengan rencana walaupun tanggal kontrak belum berakhir. Biasanya dalam proses pelaksanaan pekerjaan dibagi menjadi beberapa periode dan jika tidak memenuhi target yang telah ditentukan, PPK harus melayangkan Surat Peringatan Keterlambatan. Hal ini bertujuan agar pelaksanaan pekerjaan lebih disiplin dan penyelesaiannya bisa tepat waktu.

  • Dalam periode I (rencana fisik pelaksanaan 0% – 70% dari Kontrak), realisasi fisik pelaksanaan terlambat lebih besar 10% dari rencana; maka bila terlambat melebihi 10% perlu diadakan SCM dan mungkin perlu diberi surat peringatan;
  • Dalam periode II (rencana fisik pelaksanaan 70% – 100% dari Kontrak), realisasi fisik pelaksanaan terlambat lebih besar 5% dari rencana;  maka bila terlambat melebihi 5% diperlukan adanya SCM dan mungkin perlu diberi surat peringatan atau pemutusan kontrak
  • Rencana fisik pelaksanaan 70% – 100% dari Kontrak, realisasi fisik pelaksanaan terlambat kurang dari 5% dari rencana dan akan melampaui tahun anggaran berjalan, maka bila terlambat  adakan SCM dan mungkin perlu diberi surat peringatan atau pemutusan kontrak

Berikut ini contoh Surat Peringatan Keterlambatan Pekerjaan Konstruski.

SURAT PERINGATAN ke… PEKERJAAN KONSTRUKSI
KOP SURAT

……. , tanggal…………

Sehubungan dengan kontrak pekerjaan…………… antara PPK ….. dengan Penyedia…………dengan kontrak / Surat Perjanjian Kerja No.   …. tanggal….  dan addendum kontrak  No. …. tanggal …..

1. Berdasarkan kontrak  ….
(mengenai kontrak kritis)…

Kontrak dinyatakan kritis apabila:

a. Dalam periode I (rencana fisik pelaksanaan 0% – 70% dari Kontrak), realisasi fisik pelaksanaan terlambat lebih besar 10% dari rencana;
b. Dalam periode II (rencana fisik pelaksanaan 70% – 100% dari Kontrak), realisasi fisik pelaksanaan terlambat lebih besar 5% dari rencana;
c. Rencana fisik pelaksanaan 70% – 100% dari Kontrak, realisasi fisik pelaksanaan terlambat kurang dari 5% dari rencana dan akan melampaui tahun anggaran berjalan.

2. Berdasarkan hasil rapat pembuktian (show cause meeting) dengan berita acara tanggal …. no…… dinyatakan bahwa telah terbukti adanya keterlambatan pekerjaan dengan prestasi…… % yang seharusnya sesuai rencana adalah ….. % dengan keterlambatan sebesar……% , dengan keterlambatan melebihi ambang yang diperbolehkan dari prestasi yang direncanakan yang harus dicapai ….. ( 10% atau 5% )*,  sebagaimana dinyatakan dalam berita acara rapat pembuktian tersebut.

3. Selanjutnya berdasarkan kesepakatan di berita acara rapat pembuktian, bahwa pihak kedua akan segera memenuhi prestasi pekerjaan sesuai kesepakatan yaitu s.d tanggal ……….harus telah mencapai prestasi pekerjaan sebesar …. % dan bilamana tidak meàncapai prestasi pekerjaan sesuai kesepakatan akan dilakukan show cause meeting lanjutan  yang dapat berakibat adanya surat peringatan ke… atau pemutusan kontrak.

Demikian untuk diperhatikan.

Pejabat Pembuat Komitmen

Kontrak Berbasis Kinerja (Performance Based Contract-PBC)

Pengadaan.web.id – Kontrak Berbasis Kinerja atau Performance Based Contract (PBC), kontrak jenis ini lebih umum digunakan pada pekerjaan konstruksi, khususnya pada proyek pembangunan jalan. Definisi dari Performance Based Contract (PBC) adalah kontrak yang mendasarkan pembayaran untuk biaya manjemen dan pemeliharaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya secara langsung dihubungkan dengan kinerja kontraktor dalam memenuhi indikator kinerja minimum yang ditetapkan. Atau Kontrak Berbasis Kinerja (Performance Based Contract-PBC) juga dapat didefinisikan sebagai produk akhir dari pekerjaan konstruksi yang pencapaiannya sepenuhnya ditentukan oleh kontraktor dan pembayaran kontrak ditentukan oleh pencapaian kinerja sebagaimana yang ditetapkan di dalam spesifikasi kinerja dan keluaran dengan patokan pada standar kinerja minimal.

Kontrak PBC ini merupakan integrasi dari 3 proses, yaitu desain, pelaksanaan dan pemeliharaan, sehingga bisa dikatakan gabungan dari Design and Build (DB) dan layanan pemeliharaan dengan system kontrak lump sum. Adapun tujuan dari penerapan PBC adalah untuk membangun suatu kondisi yang mendorong penyedia jasa konstruksi untuk sadar akan pentingnya mutu atau kualitas. Kegagalan kontraktor dalam pencapaian mutu akan berdampak langsung ke kontraktor jasa itu sendiri.

Kontrak berbasis kinerja mengharuskan pemilik proyek (owner) untuk menentukan spesifikasi teknis, teknologi, bahan baku dan jumlah bahan baku yang diperlukan, jadwal pelaksanaan pekerjaan, dan pembayaran kepada penyedia didasarkan atas jumlah input yang digunakan. Dengan PBC pemilik proyek tidak secara rinci menentukan metode atau material apa yang digunakan, sebagai gantinya pemilik proyek menetapkan indikator kinerja minimum yang harus dipenuhi oleh pihak penyedia, misalnya untuk pemeliharaan jalan tidak ada toleransi adanya lubang dengan diameter tertentu, pengelupasan lapisan permukaan, tidak boleh ada retakan atau amblas, marka jalan harus terlihat jelas dan lain sebagainya.

Performance Based Contract-PBC juga menetapkan suatu pendekatan kontrak yang menyediakan insentif dan disinsentif atau keduanya kepada penyedia  untuk  mencapai  standar kinerja atau target hasil yang terukur. Ukuran kinerja dinyatakan dalam tingkat layanan (level of services) dengan skala standar kinerja tertentu, termasuk periode waktu yang diperlukan untuk penyelesaian pekerjaan, disertai dengan pemantauan kinerja yang sistematik (performance monitoring) guna menilai kinerja  kontraktor sebagai  dasar pembayaran kontrak.

Pada jenis kontrak PBC terdapat keleluasaan bagi penyedia untuk menentukan perancangan, proses   manajemen dan metode kerja yang paling efisien, termasuk untuk melakukan inovasi-inovasi teknologi dalam upaya tercapainya indikator kinerja. Dengan demikian mampu membuka  peluang untuk meningkatkan keuntungan bagi penyedia sendiri karena penyedia  dapat menghemat  biaya melalui  peningkatan  efisiensi  dan efektivitas desain, proses, dan inovasi teknologi.

Prinsip dan Ciri Performance Based Contract (PBC):

  • Kepuasan User.
  • Pengalihan Risiko.
  • Peluang Inovasi.
  • Memotong Rantai Birokrasi.
  • Kontrak Terintegrasi.
  • Nilai Kontrak Lumpsum >Rp 100 M.
  • Periode Kontrak ± 10 tahun.

Cakupan layanan pada Performance Based Contract (PBC):

  • Perencanaan Teknis;
  • Pekerjaan Konstruksi; dan
  • Layanan Pemeliharaan.
Keuntungan Kontrak Berbasis Kinerja (KBK)

  1. Penghematan biaya dalam pengelolaan dan pemeliharaan asset jalan
  2. Pengelolaan penyelenggara jalan menjadi lebih efektif dan kapasitas lembaga akan meningkat
  3. Mendorong inovasi Penyedia Jasa dengan pengalihan sebagian risiko
  4. Peningkatan kepuasan pengguna jalan karena adanya jaminan tercapainya tingkat layanan jalan selama masa kontrak
  5. Kebutuhan pembiayaan proyek lebih pasti.
Contoh Prinsip Kerja Kontrak Berbasis Kinerja

Contoh pekerjaan yang sudah menggunakan kontrak berbasis kinerja adalah pembangunan jalan dan pemiliharaannya. Minimal kontrak berbasis kinerja untuk pembangunan jalan dan pemeliharaannya adalah 3 tahun dengan alokasi satu tahun untuk pembangunan jalan dan dua tahunnya digunakan untuk pemeliharaan jalan. Namun demikian yang ideal untuk jenis pekerjaan yang menggunakan kontrak berbasis kinerja adalah semakin lama periode kontrak maka semakin lebih baik. Jadi selama minimal 3 tahun kontraktor harus menjaga kualitas jalan sehingga semua pengguna jalan bisa menikmati kualitas jalan yang selalu terjaga. Dengan menggunakan sistem kontrak seperti ini, maka penyedia dituntut untuk melaksanakan pekerjaan konstruksinya yang benar-benar berkualitas, sebab kalau tidak berkualitas, penyedia akan menanggung biaya pemeliharaan yang lebih tinggi.

Kontrak PBC ini menjadi satu solusi bagi penanganan jalan, baik dari sisi pemerintah agar bisa menyediakan jalan yang terus menerus dalam kondisi baik, maupun dari sisi penyedia jasa yang memandang bisnis ini menguntungkan dan menarik bagi mereka karena kondisi kontrak yang memiliki jangka waktu lama dengan panjang jalan yang cukup tinggi.

Dari segi penanggungjawab pembangunan, setiap tahun tidak disibukkan dengan tender proyek. Penyedia diwajibkan memasang Papan Laporan Informasi Pengaduan bagi pengguna jalan, setiap jarak maksimum 5 kilometer yang dimulai pada awal ruas jalan dan diakhiri pada akhir ruas jalan sesuai dengan penjelasan yang terdapat di dalam kontrak. Papan Informasi Pengaduan tersebut harus dapat terbaca dengan jelas dan sekurang-kurangnya berisi tentang ”Keluhan Pengguna Jalan terhadap kerusakan atau pemenuhan tingkat layanan jalan dalam kontrak ini semua keluhan pengguna jalan dapat disampaikan ke nomor telepon atau nomor SMS atau alamat email yang disediakan oleh Penyedia dan alamat email tersebut dapat diakses oleh PPK atau Direksi Teknis.

Setiap keluhan pengguna jalan yang disampaikan harus segera diverifikasi dilokasi oleh Penyedia untuk ditindak lanjuti sesuai indikator kinerja yang disyaratkan di dalam kontrak. Selanjutnya dilaporkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atau Direksi Teknis. Untuk keperluan tersebut Penyedia harus menyiapkan seorang operator atau
penanggungjawab dalam pencatatan secara rutin pada setiap keluhan yang disampaikan kepada PPK atau Direksi Teknis.

Dengan demikian masalah pengaduan masyarakat akan ditindaklanjuti dengan kinerja sesuai kesepakatan kontrak. Sehingga tidak perlu ditanggapi oleh LSM, kepolisian maupun kejaksaan.

 Sedangkan kelemahan dari Kontrak Berbasis Kinerja (Performance Based Contract-PBC) adalah  sulitnya mendapatkan persetujuan dari otoritas anggaran. Pelaksanaan kontrak berbasis kinerja awalnya akan memerlukan biaya lebih tinggi dan perlunya pengeluaran yang bersifat multiyears. Selanjutnya dimasa-masa mendatang justru akan membawa efisiensi anggaran, karena kinerja yang diberikan oleh penyedia benar-benar terukur dan terjamin. Selanjutnya dengan manfaat yang diterima dari pelaksanaan kontrak PBC akan membawa pertumbuhan ekonomi dan kualitas masyarakat menjadi lebih sejahtera.