Surat Permohonan Perpanjangan Kontrak Kerja

Surat Perjanjian atau juga disebut dengan kontrak (SPK) berisi perjanjian-perjanjian antara pihak penyedia dengan Pejabat Pembuat Komitmen (Jika kontrak di instansi pemerintahan). Di dalam kontrak berlaku tanggal dimulainya kontrak sampai dengan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat-syarat Umum/khusus Kontrak. Nah, jika penyelesain pekerjaan tidak terpenuhi sesuai dengan Kontrak yang telah dibuat, sebagai Penyedia Barang kita bisa mengajukan surat permohonan untuk perpanjangan masa kontrak dengan alasan yang dapat ditoleran. Untuk lebih jelasnya berikut ini akan dicontohkan mengenai Contoh Surat Permohonan Perpanjangan Kontrak Kerja yang baik.

 
Surat Permohonan Perpanjangan Kerja
SURAT PERMOHONAN
PERPANJANGAN KONTRAK KERJA (WAKTU PEKERJAAN)
 

Kepada Yth.
Kepala Unit
Pengelola (Satuan Kerja/Instansi)
JL. (Alamat Instansi)
Yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama                    :
Jabatan                :
Alamat                 :
No. KTP               :
Berdasarkan surat perjanjian kontrak kerja No. ……….. Tentang perjanjian kontrak Pekerjaan Pengadaan
(Judul Pengadaan Barang/Jasa) yang akan berakhir pada tanggal (Akhir tanggal kontrak), maka dengan ini saya mengajukan surat permohonan perpanjangan kontrak kerja (waktu pekerjaan) selama 15 hari kalender (disesuaikan dengan kemungkinan berapa lama pekerjaan akan selesai) terhitung dari tanggal habis kontrak. Hal ini dikarenakan  seringnya ada kegiatan di lokasi pekerjaan sehingga memotong jadwal pelaksanaan yang telah ditentukan sebelumnya.
Demikian surat permohonan
perpanjangan kontrak kerja ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.
Jakarta, 17
Nopember 2014
[Nama PT/CV)
(Nama)
Jabatan

Perlu kita ketahui, surat permohonan perpanjangan kontrak ini tetap memiliki kekuatan hukum yang sama dengan surat kontrak sebelumnya. Dan isi dari surat kontrak pun masih memiliki keterkaitan dengan surat kontrak yang sebelumnya dibuat. Jika ada perubahan – perubahan pun bisa di sebutkan dalam surat perpanjangan kontrak.

Itulah mengenai Contoh surat permohonan perpanjangan kontrak kerja. Semoga dapat menjadi bahan referensi dalam membuat surat permohonan perpanjangan kontrak kerja yang baik.

Baca Juga :

Menghitung nilai kontrak sebelum Pajak Pertambahan nilai

Apa itu PPN? Pajak Pertambahan Nilai atau PPN adalah pungutan yang dibebankan atas transaksi jual-beli barang dan jasa yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi atau wajib pajak badan yang telah menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP). Jadi, yang berkewajiban memungut, menyetor dan melaporkan PPN adalah para Pedagang/Penjual. Namun, pihak yang berkewajiban membayar PPN adalah Konsumen Akhir.

PPN atau Pajak Pertambahan Nilai dikenakan dan disetorkan oleh pengusaha atau perusahaan yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Namun beban PPN tersebut ditanggung oleh konsumen akhir. Sejak 1 Juli 2016, PKP se-Indonesia wajibmembuat faktur pajak elektronik atau e-Fakturuntuk menghindari penerbitan faktur pajak fiktif untuk pengenaan PPN kepada lawan transaksinya.

Menghitung Nilai Kontrak

Ketika sebuah perusahaan dinyatakan sebagai pemenang lelang/pengadaan, maka langkah team pengadaan di sebuah perusahaan adalah menghitung laba/untung dari pekerjaan tender tersebut. Untuk mendapatkan nilai keuntungan pada suatu pekerjaan tender, yang pertama kali dilakukan adalah mengurangi nilai kontrak dengan nilai PPn 10% (Menghitung nilai kontrak sebelum PPn) sehingga ditemukan Nilai Grand Total setelah terkena potongan Pajak PPn 10%. Berikut Rumus asal muasal (rumus aritmatika) menghitung Nilai Kontrak Sebelum PPn:

a. Diketahui :

Harga Jual = HJ
PPN = 10% HJ
Nilai Kontrak = NK

 b. Ditanya : Menghitung HJ

atau Nilai DPP (Dasar Pengenaan Pajak)?

 

NK = HJ + 10% HJ
= 100% HJ + 10% HJ
= 110% HJ
= (110/100) * HJ
HJ = (100/110) * NK (RUMUS SINGKAT)
atau
PPN = 10% * HJ
= (10/100) * HJ

 

PPN = (10/100) * (100/110) * NK

 

= (10/110) * NK
HK = HJ + PPN
HJ   = HK -PPN
       = HK – ((10/110)*NK)
Contoh : Nilai kontrak suatu pekerjaan sebesar Rp. 1.000.000.000,-. Berapakah Nilai kontrak sebelum PPn atau Nilai DPP (Dasar Pengenaan Pajak)?
Jawab :
HJ = (100/110)*NK
     = (100/110)*(Rp. 1.000.000.000)
     = Rp. 909.090.909
Silahkan dihitung sendiri nilai PPn nya….. 🙂

Kesimpulan

  • PPN atau Pajak Pertambahan Nilai adalah jenis pajak yang disetor dan dilaporkan pihak penjual yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).
  • Batas waktu penyetoran dan pelaporan PPN adalah setiap akhir bulan.
  • Sejak tanggal 1 Juli 2016, PKP se-Indonesia wajib membuat e-Faktur atau faktur pajak elektronik sebagai prasyarat pelaporan SPT Masa PPN.
  • Pajak keluaran adalah PPN yang dipungut ketika PKP menjual produknya.
  • Pajak masukan ialah PPN yang dibayar ketika PKP membeli, memperoleh maupun membuat produknya.
  • Di OnlinePajak, PKP dapat membuat SPT Masa PPN, ID billing, setor online dan efiling PPN dalam satu aplikasi terpadu dan hanya membutuhkan 1 klik saja!

 

Baca Juga :

Benefit Sertifikat ISO 9001:2008 Untuk Perusahaan Anda

Biaya dan Syarat Pembuatan SKA 2019

10 Syarat Pendirian Perusahaan Jasa Konstruksi 2019 WAJIB DIKETAHUI

Pahami!! Surat Perintah Mulai Kerja SPMK

Surat Perintah Mulai Kerja

Surat Perintah Mulai Kerja adalah surat perintah kerja yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen/PPK di dalam dokumen kontrak/Surat Perjanjian Kontrak. SPMK merupakan pengganti surat pesanan di dalam Kontrak pengadaan barang, dengan kata lain Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) hanya muncul pada kontrak pekerjaan/pengadaan fisik atau konstruksi. Berikut ini contoh Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).

 

MANFAAT Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)
Ada banyak manfaat diterbitkannya SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja) dari dinas pemerintah terkait yang akan berkerja sama dengan perusahaan kita. Antara lain ; Mudahnya mengurus pinjaman uang untuk pembelian perangkat dalam pengadaan barang (sementara untuk pengadaan barang dulu). Tetapi ini ada syaratnya, disarankan Bank yang terdaftar sebagai Giro rekening perusahaan kita adalah Bank Daerah atau BPD. Kalau tidak salah, masing-masing daerah beda namanya (Di Padang namanya Bank Nagari). Karena akan lebih mudah sewaktu pendebetan, jika dana pekerjaan telah cair. Selain itu, manfaat menggunakan Bank Daerah adalah pencairan dana pekerjaan lebih cepat, tanpa harus transfer antar Bank. Jika Bank yang terdaftar dinota perusahaan berbeda dengan tempat kita meminjam uang, kemungkinan besar peminjaman tidak bisa dilakukan.

Dalam Peraturan Kepala LKPP No. 14 tahun 2014 disebutkan antara lain sebagai berikut :

Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)

  1. PPK menyerahkan seluruh/sebagian lokasi pekerjaan yang dibutuhkan kepada Penyedia sebelum diterbitkannya SPMK.
  2. PPK menerbitkan SPMK selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal penandatanganan Kontrak.
  3. Dalam SPMK dicantumkan saat paling lambat dimulainya pelaksanaan Kontrak oleh Penyedia.
  4. Untuk SPK, tanggal mulai kerja dapat ditetapkan sama dengan tanggal penandatanganan SPK atau tanggal dikeluarkannya SPMK.

Mobilisasi paling lambat harus sudah mulai dilaksanakan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan SPMK

Surat Pesanan (SP)

  1. PPK menerbitkan SP selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal penandatanganan Kontrak.
  2. SP harus sudah disetujui/ditandatangani oleh Penyedia sesuai dengan yang dipersyaratkan dengan dibubuhi materai selambatlambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal penerbitan SP.
  3. Tanggal penandatanganan SP oleh Penyedia ditetapkan sebagai tanggal awal perhitungan waktu penyerahan.
SURAT PERINTAH
MULAI KERJA (SPMK)
Nomor:
……………………..
Paket
Pekerjaan: [
Judul pekerjaan sesuai dengan LDP]

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama                          :
[Nama
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)]
Jabatan                       :
[Kepala Unit Pengelola Satuan Kerja masing-masing unit]

Alamat                        : [Alamat Unit Pengelola]

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen;

berdasarkan Surat Perjanjian nomor ………………………….. tanggal 2 September 2014 bersama ini memerintahkan:

Nama                          :
[Perusahaan
Pemenang]
Alamat                        :
[Alamat
domisili perusahaan]

yang dalam hal ini diwakili oleh:

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan
memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
1.
Macam pekerjaan: [Judul pekerjaan sesuai dengan LDP];
2.
Tanggal mulai
kerja
: 02 September
2014
;
3.
Syarat-syarat
pekerjaan
: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;
4.
Waktu
penyelesaian
: selama 90 (sembilan
puluh) hari kalender
dan pekerjaan harus sudah
selesai pada tanggal 30 November 2014
;
5.
Denda: Terhadap setiap hari keterlambatan
pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan
sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak atau bagian tertentu dari
Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan
ketentuan yang tercantum dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak.
Baca Juga :

Surat Perintah Mulai Kerja SPMK || Update 2019 !!

Apa Itu Surat Peritah Mulai Kerja (SPMK)??? Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) adalah surat perintah kerja yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen/PPK di dalam dokumen kontrak/Surat Perjanjian Kontrak. SPMK merupakan pengganti surat pesanan di dalam Kontrak pengadaan barang, dengan kata lain Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) hanya muncul pada kontrak pekerjaan/pengadaan fisik atau konstruksi. Berikut ini contoh Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).

Surat Perintah Mulai Kerja

Dalam Peraturan Kepala LKPP No. 14 tahun 2014 disebutkan antara lain sebagai berikut :

Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)

  1. PPK menyerahkan seluruh/sebagian lokasi pekerjaan yang dibutuhkan kepada Penyedia sebelum diterbitkannya SPMK.
  2. PPK menerbitkan SPMK selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal penandatanganan Kontrak.
  3. Dalam SPMK dicantumkan saat paling lambat dimulainya pelaksanaan Kontrak oleh Penyedia.
  4. Untuk SPK, tanggal mulai kerja dapat ditetapkan sama dengan tanggal penandatanganan SPK atau tanggal dikeluarkannya SPMK.
SURAT PERINTAH
MULAI KERJA (SPMK)
Nomor:
……………………..
Paket
Pekerjaan: [
Judul pekerjaan sesuai dengan LDP]

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama                          : [Nama Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

]Jabatan                       : [Kepala Unit Pengelola Satuan Kerja masing-masing unit]

Alamat                        : [Alamat Unit Pengelola]

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen;berdasarkan Surat Perjanjian nomor ………………………….. tanggal 2 September 2014 bersama ini memerintahkan:

 

Nama                          : [Perusahaan Pemenang]

Alamat                        : [Alamat domisili perusahaan]

yang dalam hal ini diwakili oleh:

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

 

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
  1.         Macam pekerjaan: [Judul pekerjaan sesuai dengan LDP];
  2.         Tanggal mulai kerja: 02 September 2014;
  3.         Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;
  4.       Waktu penyelesaian: selama 90 (sembilan puluh) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada           tanggal 30 November 2014;
  5.     Denda: Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak atau bagian tertentu dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak.

 

Untuk
dan atas nama
Unit
Pengelola [Satuan Kerja]
Pejabat
Pembuat Komitmen
[Nama
Pejabat PPK]
NIP [Pejabat
PPK]
Menerima dan
menyetujui:

Untuk dan atas nama

[Nama Perusahaan
Pemenang]

[Nama Direktur Perusahaan]

Direktur

Baca Juga :

Pengertian Adendum Kontrak, Jenis, dan Contohnya

Kontrak yang sifatnya mengikat membuat para pihak yang terlibat di dalamnya harus berpegangan pada setiap klausala yang telah disepakati. Namun kenyataannya, keadaan ideal yang telah dirumuskan dan disepakati oleh masing-masing pihak tidak semuanya dapat dilaksanakan sesuai dengan kontrak yang ada. Sehingga diperlukan suatu perubahan kontrak. Atau yang tidak jarang adalah pada saat kontrak berlangsung ternyata terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam kontrak tersebut, sehingga diperlukan penambahan isi dari suatu perjanjian. Perubahan atau penambahan isi terhadap kontrak ini di dalam terminologi hukum kontrak disebut dengan adendum. Apa itu adendum kontrak, hal-hal apa saja yang dapat dilakukan adendum kontrak, dan contoh adendum kontrak yang bisa kamu jadikan panduan untuk mengajukan adendum pada kontrak akan kami jelaskan pada postingan kali ini.



Pengertian Adendum Kontrak

Apa itu adendum kontrak? Bagi masyarakat yang melek hukum mungkin sudah tidak asing mengenai istilah kontrak dan adendum. Mengenal adendum jika ditelaah dari dari arti katanya, adendum adalah lampiran, suplemen, tambahan. Dari pengertian tersebut jelas bahwa adendum kontrak adalah perubahan sautu kontrak atau perjanjian dengan penambahan klausala/pasal yang`dibuat secara tertulis yang secara fisik terpisah dari perjanjian pokoknya namun secara hukum melekat pada perjanjian pokoknya.

Biasanya klausula yang mengatur tentang adendum kontrak dicantumkan pada bagian akhir dari suatu perjanjian pokok. Meskipun ketika membuat surat perjanjian tidak dimasukan klausula mengenai adendum, adendum tetap dapat dilakukan sepanjang ada kesepakatan diantara para pihak, dengan tetap memperhatikan ketentuan syarat sahnya suatu perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata.

Sebelum dilakukan perubahan kontrak yang perlu dilakukan oleh para pihak yang terikat di dalam kontrak adalah melakukan musyawarah untuk suatu mufakat. Apakah memang betul-betul diperlukan untuk melakukan adendum kontrak ataukah tidak. Hal ini bertujuan agar dikemudian hari tidak menimbulkan masalah dan para pihak tidak merasa dirugikan terhadap perubahan keadaan yang telah terjadi. 

Pembuatan adendum kontrak lebih dipilih dibandingkan membuat perjanjian baru. Hal tersebut dikarenakan alasan kepraktisan dan lebih menghemat waktu dan biaya jika dibandingkan harus membuat kontrak baru untuk perubahan dan atau penambahan isi dari suatu perjanjian.

Berdasarkan penjelasan mengenai pengertian adendum kontrak tersebut dapat dijelaskan bahwa pada saat kontrak berlangsung ternyata terdapat hal-hal yang perlu dilakukan perubahan dalam klausala/pasal, maka untuk mengatasi hal tersebut dapat dilakukan musyawarah antara para pihak yang terkait didalam kontrak/perjanjian tersebut untuk membuat suatu mufakat. Ketentuan atau hal-hal yang akan mengalami perubahan tersebut harus dituangkan dalam bentuk tertulis disertai berita acara sebagai dasar adendum kontrak.

Jenis Adendum Kontrak


Segala sesuatu perubahan pada kontrak dilakukan melalui adendum kontrak. Secara umum,  adendum kontrak bisa dibagi menjadi 3 (tiga) jenis adendum, yaitu:

1.
Adendum akibat perubahan lingkup pekerjaan (Contract Change Order) atau  sering 
disebut  adendum tambah/kurang, yang terbagi menjadi 4 (empat) jenis perlakuan, yaitu:

  • adendum tambah/kurang, nilai kontrak tetap.
  • adendum tambah/kurang, nilai kontrak bertambah.
  • adendum tambah/kurang, nilai kontrak tetap, target/sasaran berubah.
  • adendum tambah/kurang, nilai kontrak bertambah, target/sasaran berubah.


2. Adendum akibat perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan atau sering disebut adendum waktu.

3.
Adendum akibat penyesuaian harga/eskalasi atau sering disebut sebagai adendum penyesuaian harga/eskalasi atau sering
disebut adendum harga/nilai kontrak. Biasanya adendum jenis ini untuk
kontrak tahun jamak (multy years contract) atau terdapat kenaikan harga bahan bakar minyak yang sangat tinggi.



Baca juga: Jenis-jenis Kontrak

Contoh Adendum Kontrak


Biasanya pembuatan adendum muncul atau dilakukan karena adanya perubahan dari isi kontrak/perjanjian, atau karena adanya hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam perjanjian pokoknya. Misalnya, penggantian Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), perubahan termin pembayaran pada proyek konstruksi, perincian lebih lanjut nilai belanja proyek yang semula hanya menjelaskan poin-poinnya saja, dan lain sebagainya. Terhadap hal-hal tersebut, para pihak yang terikat dalam kontrak dapat merundingkannya lebih lanjut dalam sebuah forum musyawarah, dan hasil kesepakatannya itulah yang dituangkan ke dalam adendum kontrak. Berikut contoh format adendum kontrak.

Kop Surat dengan Nama Instansi



Adendum
Nomor  : ………………
Tanggal : ………………

Atas

Surat Perjanjian
Nomor: …………….. 
Tanggal: ……………..


Mempertimbangkan dan menindaklanjuti Surat Perjanjian Nomor ………….. Tanggal: ………. dengan Penyedia …………… paket pekerjaan ………………………… …………………………., dengan ini dipandang perlu melakukan perubahan Surat Perjanjian.

MAKA:

Pada hari ……..tanggal ……………., bertempat di …… alamat …………., telah dibuat Adendum Surat Perjanjian, dengan hasil sebagai berikut:

I. Cara Pembayaran Per-Termin menjadi Sekali Bayar
SEMULA 3 Termin
I : Rp. ……………,- tanggal ………..
II : Rp. …………..,- tanggal ……….
III : Rp. …………..,- tanggal ………..
BERUBAH MENJADI 1 kali Pembayaran
Rp. …………- tanggal ………….
II. Laporan Hasil Pekerjaan
SEMULA
BERUBAH MENJADI

Dengan demikian, PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Adendum Surat Perjanjian ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Pejabat Pembuat Kommitmen                                            Untuk dan atas nama Penyedia

Pembuatan adendum semacam ini lebih praktis dari pada harus membuat perjanjian baru yang dapat memakan waktu dan biaya tambahan. Para pihak dalam suatu perjanjian, setiap waktu dapat melakukan atau masih dapat melakukan perubahan atau penambahan isi perjanjian melalui adendum sepanjang para pihak menyepakatinya. Secara fisik pembuatan adendum dalam suatu perjanjian terpisah dari perjanjian pokok, namun secara hukum suatu adendum melekat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari perjanjian utama.

Semua Tentang Kontrak: Pengertian Kontrak, Keterlambatan, Denda dan Pemutusan Kontrak

Tentunya kita sering kali mendengar istilah kontrak/perjanjian. Jika berbicara perjanjian, maka akan melibatkan dua belah pihak atau lebih dalam menyetujui suatu hal yang masing-masing pihak harus tunduk dengan kontrak yang telah dibuat. Pengertian kontrak secara umum adalah kesepakatan antara dua orang atau lebih mengenai hal tertentu yang disetujui oleh mereka.

Pengertian Kontrak

Mengenal Kontrak atau contracts (dalam bahasa Inggris) dan overeen-komst (dalam bahasa Belanda) adalah peristiwa dimana dua orang atau lebih saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan tertentu yang tercantum di dalam dokumen tertulis.
Masing-masing pihak yang bersepakat di dalam kontrak, berkewajiban untuk menaati dan melaksanakannya, sehingga perjanjian tersebut menimbulkan hubungan hukum yang disebut perikatan (verbitenis). Karena dengan melakukan kontrak timbul hak dan kewajiban bagi para pihak, maka kontrak tersebut dapat dijadikan sebagai sumber hukum formal dengan syarat kontrak tersebut memenuhi syarat sah kontrak.

Untuk dapat dianggap sah secara hukum, ada 4 syarat yang harus dipenuhi sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) Indonesia:

  1. Kesepakatan para pihak, artinya adanya persesuaian kehendak dari para pihak yang membuat perjanjian, sehingga dalam melakukan suatu perjanjian tidak boleh ada paksaan, kekhilafan dan penipuan (dwang, dwaling, bedrog).
  2. Kecakapan para pihak, artinya masing-masing pihak yang terlibat dalam perjanjian harus telah dewasa, sehat mentalnya serta diperkenankan oleh undang-undang.
  3. Mengenai hal tertentu yang dapat ditentukan secara jelas, artinya 
  4. bahwa objek perjanjian itu dapat ditentukan dan diperhitungkan jenis dan jumlahnya, diperkenankan oleh undang-undang serta dapat ditetapkan pokok perjanjian (prestasi) yang harus dipenuhi dalam suatu perjanjian.
  5. Sebab/causa yang diperbolehkan secara hukum, berarti causa atau sebab itu tidak dilarang oleh undang-undang dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan. Perjanjian tersebut harus dilakukan berdasarkan itikad baik. Suatu perjanjian tanpa sebab tidak mempunyai kekuatan dan dalam hal ini sebab adalah tujuan dibuatnya sebuah perjanjian.

Dalam suatu kontrak harus diperhatikan pula beberapa azas yang harus dipegang teguh oleh semua pihak yang berkontrak yaitu azas konsensualisme (kesepakatan), kepercayaan, kekuatan mengikat, persamaan hukum, keseimbangan, moral, kepastian hukum, kepatutan, dan kebiasaan.

Pengertian Kontrak Pengadaan Barang/Jasa

Kontrak Pengadaan Barang/Jasa adalah perjanjian tertulis antara PA/KPA/PPK dengan Penyedia Barang/Jasa atau pelaksana Swakelola. Tentunya, Kontrak PBJ dilakukan oleh pihak-pihak yang berkompeten dalam kesepakatan yang saling menguntungkan. Kontrak PBJ tertuang di dalam dokumen tertulis yang berisi persetujuan dari para semua pihak yang terkait, dengan syarat dan ketentuan sebagai bukti dari segala kewajiban.

Di dalam proses pengadaan barang/jasa, maka PPK membuat draft rancangan kontrak yang akan menjadi satu kesatuan dengan dokumen pemilihan yang akan disusun oleh pejabat pengadaan b/j atau pokja ULP. Dalam hal ini diharapkan penyedia barang/jasa yang akan mengikuti proses pemilihan penyedia barang/jasa sudah mengetahui rancangan kontrak dan isinya. Sehingga jika nantinya ditetapkan sebagai pemenang, maka penyedia barang/jasa terpilih hanya melakukan penajaman-penajaman terhadap isi dokumen kontrak.

Di dalam persiapan melakukan kontrak, maka PPK juga harus mengetahui jenis kontrak seperti apa yang akan dilakukan dan ditanganinya sehingga tidak salah dalam melakukan manajemen kontrak dengan penyedia barang/jasa.

Jenis-jenis kontrak pengadaan barang/jasa, silahkan dibaca pada artikel ini (Jenis Kontrak PBJ).

Untuk menghindari terjadinya utang tanpa dasar yang jelas, PPK dilarang mengadakan ikatan perjanjian atau menandatangani Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa apabila belum tersedia anggaran atau tidak cukup tersedia anggaran (belum dianggarkan dalam DPA APBD/APBN). Karena hal ini dikhawatirkan akan mengakibatkan dilampauinya batas anggaran yang tersedia untuk kegiatan yang dibiayai dari APBN/APBD.

Hal ini selaras dengan Pasal 10 Permendagri No. 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa Kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran/pengguna barang mempunyai tugas mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan.

Dalam batas anggaran yang telah ditetapkan maksudnya adalah anggaran tersebut tersedia dan ditetapkan dalam bentuk DPA dan disahkan dalam bentuk Peraturan Daerah. Sehingga PA/KPA tidak dapat menetapkan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) pada kegiatan tertentu untuk melakukan ikatan perjanjian sebelum tersedianya anggaran.

Keterlambatan, Denda, dan Pemutusan Kontrak

Proses pengadaan barang/jasa (PBJ) tidak terlepas dari kekurangan dan permasalahan mulai saat perencanaan pengadaan, persiapan pengadaan, pelaksanaan pengadaan hingga proses serah terima pekerjaan. Dalamn proses pelaksanaan pengadaan lebih tepatnya saat melaksanakan perjanjian tertulis/kontrak antara PA/KPA/PPK dengan Penyedia/Rekanan, juga tak terlepas dari berbagai kekurangan dan permasalahannya.

Dalam proses pelaksanaan kontrak pengadaan barang/jasa kadang dijumpai salah satu pihak menyalahi kontrak baik bisa saja dilakukan oleh PPK maupun oleh Penyedia yang mana akan berdampak pada pelaksanaan pekerjaan baik dari segi penurunan kualitas pekerjaan yang dihasilkan, kurangnya volume pekerjaan, dan ketidaktepatan waktu penyelesaian pekerjaan.

Tentu saja hal ini tidak serta merta kemudian mengenakan denda dengan mengesampingkan penyebab terjadinya keterlambatan tersebut. PPK harus terlebih dahulu mengevaluasi keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya sebelum mengambil keputusan. Disaat melakukan evaluasi atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan, PPK harus mampu memetakan faktor-faktor penyebab terjadinya keterlambatan tersebut. Penyebab keterlambatan dapat disebabkan antara lain:

  1. Keterlambatan yang disebabkan oleh keadaan kahar;
  2. Keterlambatan yang disebabkan oleh faktor PPK;
  3. Keterlambatan yang disebabkan oleh faktor penyedia barang/jasa.

Dengan demikian, dalam berkontrak harus diatur tentang sanksi dan kompensasi yang akan diterima oleh para pihak yang melakukan kontrak pengadaan barang/jasa.

Keterlambatan Pekerjaan

Keterlambatan pekerjaan adalah kondisi dimana kontraktor tidak dapat menyelesaikan pekerjaan tepat waktu sesuai ketentuan dalam kontrak. Keterlambatan penyelesaian pekerjaan dapat diakibatkan oleh beberapa hal, di antaranya:

  • Kondisi kahar

Menurut Perpres 16 Tahun 2018, definisi keadaan kahar adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dalam kontrak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.

Keterlambatan yang disebabkan oleh keadaan kahar sesuai dengan ketentuan pada Pasal 55 ayat (1) Perpres No. 16 Tahun 2018 disebutkan bahwa “Dalam hal terjadi keadaan kahar, pelaksanaan Kontrak dapat dihentikan”. Namun itupun pelaksanaan kontrak harus tetap dilanjutkan dengan cara melakukan perubahan kontrak. Ketentuan lainnya dalah penyelesaian kontrak akibat keadaan kahar dapat dilaksanakan meskipun telah melewati tahun anggaran.

  • Perubahan atau penambahan volume pekerjaan

Perubahan kondisi lapangan dibandingkan dengan pada saat perencanaan, akan berdampak pada perubahan volume pekerjaan yaitu terjadinya pengurangan atau penambahan volume pekerjaan, kondisi seperti ini tentu saja akan berdampak pada pelaksanaan pekerjaan termasuk terjadinya keterlambatan penyelesaian pekerjaan.

  • Kesalahan pelaksana pekerjaan

Keterlambatan penyelesaian pekerjaan dapat juga terjadi akibat kelalaian atau ketidakmampuan pelaksana pekerjaan menyelesaikan pekerjaan, yang menyebabkan progress pekerjaan tidak dapat dicapai sesuai rencana kerja yang diperjanjikan.

  • Pemberlakuan Denda Keterlambatan

Sebagaimana ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 56 ayat (2), bahwa apabila PPK memberi kesempatan kepada penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan akibat kesalahan penyedia, dan PPK berkeyakinan bahwa penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, maka PPK memberikan  perpanjangan waktu kontrak dengan dikenakan denda keterlambatan senilai satu permil dari nilai kontrak atau nilai bagian kontrak, dimana perhitungan pengenaan denda dari nilai kontrak sebelum Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebagaimana ketentuan dalam Pasal 79 ayat (4) dan (5).

Bagaimana penghitungan besaran pengenaan denda apakah dari nilai kontrak atau nilai bagian kontrak.

Denda Dari Nilai Total Kontrak

Denda dengan perhitungan dari nilai kontrak artinya PPK menetapkan Pengenaan sanksi denda keterlambatan dalam Kontrak sebesar satu permil dari nilai kontrak untuk setiap hari keterlambatan. Pemberlakuan pengenaan denda ini diterapkan pada pekerjaan yang tingkat kemanfaatannya baru dapat dicapai oleh pengguna apabila pekerjaan telah selesai secara keseluruhan.

Contoh perhitungan denda keterlambatan:

Nilai kontrak sebesar Rp. 1.000.000.000,00

PPN 10 % sebesar Rp. 100.000.000,00

Total nilai kontrak Rp. 1.100.000.000,00

Denda sebesar 1/1000 x 1.100.000.000,00 = Rp. 1.100.000,00/hari

Denda Dari Bagian Kontrak

Pemberlakuan pengenaan denda ini diterapkan apabila pada pekerjaan terdapat sebagian pekerjaan yang sudah selesai dan sebagian lainnya masih dalam progres penyelesaian.

Contoh pada pekerjaan pembangunan Gedung Kantor Administrasi Jakarta Barat yang jadwal pelaksanaannya dengan jangka waktu selama 150 hari kalender dimulai pada tanggal 20 Januari 2019 sampai dengan 18 Juni 2019 dengan nilai kontrak Rp. 20.000.000.000,00 (sebelum PPN), yang terdiri dari pekerjaan:

  • Pembangunan gedung utama senilai Rp. 12.000.000.000,00
  • Pembangunan mushola senilai Rp. 800.000.000,00
  • Pembangunan gedung sayap barat senilai Rp. 7.200.000.000,00

Pada saat berakhir kontrak 18 Juni 2019, pembangunan gedung utama telah selesai 100 %, sedangkan progres pembangunan mushola dan pembangunan gedung sayap barat baru mencapai 80 %. Bagaimana pemberlakuan pengenaan denda keterlambatan?

Jika terjadi keterlambatan pada pembangunan mushola dan pembangunan gedung sayap barat, maka pengenaan denda keterlambatan dapat dikenakan pada nilai pekerjaan pembangunan yang mengalami keterlambatan saja.

Perhitungan denda menjadi = 1/1000 x Rp. 8.000.000.000,00 = Rp. 8.000.000,00 untuk setiap hari keterlambatan.

Nilai denda keterlambatan, apakah senilai kontrak atau bagian kontrak sudah seharusnya tertuang dalam rancangan kontrak yang disusun oleh PPK sebelum tender dilaksanakan. Nah, selanjutnya pada waktu melakukan validasi dan finalisasi rancangan kontrak PPK akan menetapkan kepastian pengenaan denda keterlambatan. Pada bagian kontrak mana pengenaan denda keterlambatan senilai bagian kontrak itu akan diterapkan yang mana akan disesuaikan dengan mengikuti metode kerja yang ditawarkan oleh penyedia dalam dokumen penawaran.

Batasan Denda Keterlambatan

Besarnya nilai denda keterlambatan tidak dibatasi dalam Perpres No. 16 tahun 2018, tergantung dari lamanya tambahan waktu yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai persetujuan dengan PPK. Oleh karena itulah apabila PPK dengan Penyedia sepakat untuk memperpanjang jangka waktu kontrak dengan melakukan addendum kontrak sesuai kesepakatan perpanjangan waktu pemberian kesempatan, maka kepada Penyedia diwajibkan memperbaharui jaminan pelaksanaan (apabila ada), dengan nilai sebesar nilai denda hari keterlambatan.

Misalkan kedua pihak sepakat untuk memperpanjang jadwal pelaksanaan pekerjaan selama 90 hari kalender, maka sebelum kontrak perpanjangan ditanda-tangani penyedia harus terlebih dahulu memperpanjang jangka waktu berlakunya jaminan pelaksanaan dengan menambah nilai jaminan pelaksanaan dari 5% kontrak menjadi 9% kontrak. Namun, apabila tambahan waktu penyelesaian pekerjaan nilai denda akumulasi kurang dari 5% kontrak, maka jaminan pelaksanaan tetap 5% hanya jangka waktu berlakunya jaminan pelaksanaan yang harus diperpanjang oleh penyedia dengan mengikuti tambahan waktu yang dibutuhkan untuk penyelesaian pekerjaan.

Denda keterlambatan ini merupakan sanksi hukuman yang harus di bayar oleh pelaksana pekerjaan akibat keterlambatan penyelesaian pekerjaan, yang menyebabkan munculnya kerugian pengguna anggaran, karena nilai manfaat dari pekerjaan terlambat dinikmati oleh pengguna. Jika kontrak pekerjaan yang sifat pekerjaannya harus dilaksanakan secara bertahap, seperti pekerjaan penyediaan jasa cleaning service, pengadaan obat-obatan/alat kesehatan pakai habis dan sejenisnya, apabila penyedia terlambat memenuhi kewajiban, maka kepada penyedia dapat juga dikenakan denda keterlambatan.

Solusi

Pelanggaran yang timbul karena cidera janji (wanprestasi) atas perjanjian/kontrak antara PA/KPA/PPK dengan Penyedia Barang/Jasa ini akan sangat minim terjadi jika dilakukan pengendalian kontrak dari awal kontrak dan dari waktu ke waktu. Sehingga ke depan tidak ada lagi atau paling tidak dapat diminimalisir terjadinya pengenaan denda keterlambatan pekerjaan karena pekerjaan dapat diselesaikan tepat waktu.

Minimnya penguasaan PPK dalam hal ilmu kontrak pengadaan barang/jasa inilah yang pada akhirnya berujung pada permasalahan hukum dengan para penegak hukum. Kelemahan ini pulalah yang kadang kala dimanfaatkan oleh sebagain oknum untuk mengambil keuntungan. Oleh karenanya PPK harus memiliki pengetahuan tentang kontrak PBJ dan memahami isi kontrak/perjanjian yang tertuang di dalam dokumen kontrak/ surat perjanjian untuk meminimalisir permasalahan dikemudian hari.

E-Kontrak Tutup Celah Korupsi

Segala aktivitas dalam pemerintah, baik Pemerintah Pusat dan Daerah tak lepas dari urusan pengadaan barang dan jasa. Oleh karena itu, segala aktivitas dalam pengadaan barang dan jasa, harus terus didukung dengan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia yang profesional dan kompeten dalam melaksanakan tugas sesuai dengan aturan perundang-undangan. Penggunaan E-Procurement secara signifikan akan meningkatkan kinerja dan efektifitas serta efisiensi, bahkan transparansi dan akuntabilitas. Salah satunya adalah pemanfaatan E-Kontrak dalam proses pengadaan barang dan jasa yang mampu menutup celah korupsi.

E-Contract
E-Kontrak (E-Contract) adalah suatu aplikasi yang mencatat perjanjian tertulis antara PPK dengan Penyedia Barang/Jasa atau pelaksana swakelola secara elektronik. Sistem ini mengatur pembuatan kontrak melalui e-pengadaan langsung maupun e-penunjukan langsung sampai dengan standar kontrak hingga pencairan keuangan. Dengan demikian, dapat lebih transparan dan efisien, serta senantiasa tertib administrasi dan tentunya tertib aturan.
Selain pentingnya melakukan koordinasi dan evaluasi terhadap capaian kinerja E-Procurement yang telah dilaksanakan selama ini, LKPP juga perlu memberikan fasilitas sarana untuk edukasi terkait perkembangan yang terjadi didalamnya. Seperti diperkenalkannya aplikasi E-Kontrak, yang juga sebagai upaya mendukung rencana aksi terkait pencegahan korupsi secara terintegrasi yang digagas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Kedepannya para pejabat pengandaan barang dan jasa/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) serta pejabat pengadaan pada Unit Pelayanan Teknis disetiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat mengikuti pelatihan pemanfaatan aplikasi E-Kontrak. Sehingga para abdi negera tersebut semakin mengetahui dan memahami gambaran penggunaan sistem E-Kontrak dan siap mengimplementasikannya.

Sistem E-Kontrak dapat memudahkan dalam evaluasi pengadaan barang atau jasa dan dapat memantau setiap progres penyerapan anggaran dan pembangunan fisiknya. Sebagai informasi, terdapat sekitar 3000 paket pengadaan. Di mana 700 lelang umum, sisanya Penunjukan Langsung (PL) yang semuanya bisa ditutup celah korupsinya dengan menggunakan sistem E-Kontrak.

Dengan demikian, diharapkan akan turut memberikan dampak pada peningkatan kinerja dalam proses pengadaan barang/jasa, efektivitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas disetiap pelaksanaannya.

Fungsi dan Ketentuan Jaminan Pemeliharaan (Maintenance Bond)

Jaminan Pemeliharaan (Maintenance Bond) adalah surat jaminan yang berfungsi untuk menjamin pelaksanaan Pekerjaan Pemeliharaan yang diberikan oleh penyedia Pekerjaan Konstruksi atau Pengadaan Jasa Lainnya guna memperbaiki kerusakan-kerusakan pekerjaan setelah pelaksanaan pekerjaan selesai sesuai dengan yang diperjanjikan dalam kontrak. Jaminan Pemeliharaan ini tidak digunakan dalam Pengadaan Barang dan Jasa Konsultansi.

Jaminan Pemeliharaan ini berlaku mulai dari pekerjaan pemeliharaan sampai dengan 14 (empat belas) hari kerja setelah masa pemeliharaan selesai.

Besaran nilai Jaminan Pemeliharaan sebesar 5%  (lima perseratus) dari nilai Kontrak atau dapat pula berupa uang retensi sebesar 5% dari nilai pekerjaan setelah menyelesaikan 100% atas proyek pekerjaanya (Telah diterbitkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan).

Dalam hal masa pemeliharaan berakhir pada tahun anggaran berikutnya yang menyebabkan retensi tidak dapat dibayarkan, maka uang retensi dapat dibayarkan dengan syarat Penyedia menyampaikan Jaminan Pemeliharaan senilai uang retensi tersebut.

Untuk jaminan pemeliharaan, jaminan yang dicairkan dapat digunakan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak untuk melaksanakan perbaikan dalam masa pemeliharaan. Nilai pencairan jaminan paling  tinggi sebesar nilai jaminan.

Kontrak Payung dalam PBJ Beserta Contohnya

Kontrak Payung (Framework Contract) digunakan dalam hal pekerjaan yang akan dilaksanakan secara berulang dengan spesifikasi yang pasti namun volume dan waktu pesanan belum dapat  ditentukan. Kontrak Payung digunakan dalam Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) misalnya pengadaan obat tertentu pada rumah sakit, jasa boga, jasa layanan perjalanan (travel agent), atau pengadaan material.

Kontrak Payung pada Jasa Konsultansi digunakan untuk mengikat Penyedia Jasa Konsultansi dalam periode waktu tertentu untuk menyediakan jasa, dimana waktunya belum dapat ditentukan. Penyedia Jasa Konsultansi yang diikat dengan Kontrak Payung adalah Penyedia Jasa Konsultansi yang telah memenuhi/lulus persyaratan yang ditetapkan. Kontrak Payung digunakan misalnya untuk Pengadaan Jasa Konsultansi dalam rangka penasihatan hukum, penyiapan proyek strategis nasional, dan penyiapan proyek dalam rangka kerjasama pemerintah dan badan usaha.

Jenis Kontrak Payung
(1)  Evaluasi harga untuk jenis kontrak payung, Pokja Pemilihan melakukan koreksi aritmatik.
(2)  Menghitung nilai penawaran harga untuk Metode Evaluasi Kualitas Dan Biaya dengan cara membandingkan harga penawaran dengan harga penawaran terendah.

Tujuan Menggunakan Kontrak Payung dalam Pekerjaan PBJ

Kontrak Payung merupakan kontrak yang memayungi beberapa kontrak dalam bentuk Kontrak Harga Satuan antara Pejabat K/L/D/I dengan Penyedia Barang/Jasa. Dalam pelaksanaanya, Kontrak Payung memiliki tujuan sebagai berikut (tertampil dalam bentuk infografis) di bawah ini.

 Kontrak Payung dapat dimanfaatkan oleh K/L/D/I dengan ketentuan sebagai berikut:

  1. diadakan untuk menjamin harga Barang/Jasa yang lebih efisien, sudah standar (tidak kompleks);
  2. ketersediaan Barang/Jasa terjamin, dan sifatnya dibutuhkan secara berulang dengan volume atau kuantitas pekerjaan yang belum dapat ditentukan pada saat Kontrak ditandatangani;
  3. ketika barang/jasa diperlukan dalam keadaan emergency; dan
  4. pembayarannya dilakukan oleh setiap PPK/Satuan Kerja yang didasarkan pada hasil penilaian/pengukuran bersama terhadap volume/kuantitas pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa secara nyata. 
Contoh Barang/Jasa nya sebagai berikut.
Sumber:

  • Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
  • Perlem LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia

Syarat, Tata Cara dan Dasar Hukum Kemitraan KSO




Kerjasama Operasi atau yang biasanya disebut Joint Operation  dalam pengadaan barang/jasa bisa lebih dari 2 perusahaan yang melangsungkan usaha atau proyek infrastruktur pemerintah. Mengenai syarat KSO, dasar hukum dan tata caranya akan dijelaskan di bawah ini.


Secara garis besar, terdapat 2 (dua) jenis KSO, yaitu KSO yang terpisah dari anggotanya dan KSO yang tidak terpisah dari anggotanya. KSO yang terpisah dari anggotanya sering disebut sebagai KSO Administratif, artinya administrasi usaha sepenuhnya dilakukan atas nama KSO, mulai dari pengajuan tender PBJ, penandatanganan kontrak kerja hingga penagihan hasil kerja atau penerbitan invoice.


KSO yang kedua sering disebut sebagai KSO Non Administratif. Kontrak kerja dilakukan atas nama masing-masing anggota KSO dan tanggungjawab kerja ada pada masing-masing anggota KSO. Atau dengan kata lain, dalam hal ini KSO hanya ditujukan sebagai alat koordinasi para anggotanya saja.


KSO Administratif


Sebagai entitas yang terpisah dari anggotanya, KSO Administratif harus memiliki NPWP sendiri. Adapun untuk memperoleh NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) dan NPPKP (Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak), KSO harus mengisi formulir Permohonan Pendaftaran dan Perubahan Data Wajib Pajak yang telah diisi dan menandatanganinya. Tidak hanya mengisi dan menandatangani formulir yang sesuai, dokumen-dokumen di bawah ini juga wajib dilampirkan pada formulir pendaftaran NPWP KSO:


  1. Fotokopi Perjanjian Kerjasama sebagai KSO;
  2. Fotokopi Kartu NPWP masing-masing anggota KSO;
  3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk bagi penduduk Indonesia, atau Paspor ditambah surat keterangan tempat tinggal dari instansi yang berwenang (sekurang-kurangnya lurah atau kepala desa bagi orang asing), dari salah seorang pengurus KSO.

Karena KSO Administratif merupakan entitas yang berbeda dari para anggotanya, maka setiap penyerahan barang atau jasa anggota kepada KSO -ataupun sebaliknya- dapat memiliki implikasi perpajakan. Dengan demikian jika KSO telah memiliki NPWP dan menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP),  KSO wajib:

  1. Memotong pajak atas pembayaran yang menjadi Objek Pemotongan PPh kepada anggota KSO, ataupun sebaliknya; dan 
  2. Memungut PPN atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) kepada anggota KSO, ataupun sebaliknya.

Seiring dengan kepemilikan NPWP, KSO Administratif harus menyelenggarakan pembukuan sendiri yang terpisah dari para anggotanya, dimana pembukuan tersebut pada dasarnya adalah sama dengan pembukuan perusahaan-perusahaan lain.


KSO Non Administratif


Karena tidak menjadi entitas usaha yang terpisah dari anggotanya, KSO Non Administratif tidak perlu didaftarkan untuk memiliki NPWP. Dan karena tidak menjadi entitas yang berbeda dari para anggotanya, tidak ada aspek perpajakan atas setiap penyerahan barang dan/atau jasa dari anggota KSO ke KSO ataupun sebaliknya.


Mengingat KSO Non Administratif bukan entitas usaha yang berdiri sendiri, KSO Non Administratif dapat mengabaikan penyelenggaraan pembukuan yang khusus bagi KSO. Pembukuan dapat dicatat oleh masing-masing anggota KSO. Namun akan lebih baik jika pembukuan khusus untuk KSO MBA tetap diselenggarakan, antara lain agar:

  • Masing-masing anggota KSO dapat mengetahui jumlah dan jenis kontribusi yang diberikan terhadap KSO;
  • Masing-masing anggota KSO dapat mempertanggungjawabkan keuntungan yang diperoleh dari KSO, begitupun sebaliknya; dan
  • Masing-masing anggota KSO dapat menilai kinerja bisnis MBA.

Kemitraan Kerjasama Operasi (KSO) dalam Pengadaan Barang/Jasa


KSO sendiri didasarkan atas waktu kerjasama (by time), sehingga masa berakhirnya KSO adalah setelah masa kerjasama yang disepakati berakhir. Perpres 54/2010 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Perpres 70/2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 19 huruf f mengemukakan bahwa dalam hal Penyedia Barang/Jasa akan melakukan kemitraan, Penyedia Barang/Jasa harus mempunyai perjanjian kerja sama operasi/kemitraan yang memuat persentase kemitraan dan perusahaan yang mewakili kemitraan tersebut.


Kemitraan kerjasama operasi ini juga merupakan salah satu penerapan kebijakan dasar pengadaan barang/jasa yaitu pembinaan usaha kecil. Hal ini dapat ditemukan pada pasal 100 ayat (5) Pembinaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil meliputi upaya untuk meningkatkan pelaksanaan kemitraan antara usaha non-kecil dengan Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil di lingkungan instansinya.


Di dalam pengadaan barang/jasa, rekanan/penyedia yang menjadi anggota kemitraan (KSO) harus mengisi formulir isian kualifikasi sesuai dengan kualifikasi usahanya. Khusus untuk pekerjaan konstruksi dan sebagian jasa lainnya yang bernilai di atas Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah), maka lead firm dari suatu kemitraan harus memiliki Kemampuan Dasar (KD) yang cukup sesuai dengan sub bidang pekerjaan yang dikompetisikan (Lampiran Bab III/V bagian B.1.g.3) g)), untuk keseluruhan nilai pekerjaan (Pasal 20 ayat (4)). 


Meskipun demikian pemenuhan persyaratan sumber daya manusia (tenaga ahli), modal, peralatan, dan fasilitas lain yang diperlukan dalam Pengadaan Barang/Jasa dapat dipenuhi oleh seluruh anggota kemitraan sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya.
Perjanjian kerjasama untuk Penyedia yang melakukan kemitraan (KSO) disampaikan dalam dokumen penawaran (Lampiran Bab III/V bagian B.1.d.2) e)). Dengan demikian calon peserta lelang tidak harus mendaftar bersama-sama sebagai KSO pada saat pendaftaran.


Penyedia jasa pekerjaan konstruksi diharuskan memiliki surat keterangan dukungan keuangan dari bank pemerintah/swasta untuk mengikuti pengadaan pekerjaan konstruksi dengan nilai paling kurang 10% (sepuluh perseratus) dari nilai paket baik usaha kecil maupun non kecil (Lampiran III bagian B.1.g.3) j)), sedangkan untuk penyedia jasa yang menggunakan skema KSO, maka dukungan keuangan disampaikan oleh masing-masing anggota kemitraan sesuai dengan besaran nilai pekerjaan yang menjadi tanggungjawabnya.


Ketentuan mengenai porsi (persentase) pekerjaan lead firm dan member firm KSO tidak diatur dalam Perpres No.54 tahun 2010.


Dalam hal terdapat pekerjaan subkontrak atau Kerjasama Operasi (KSO), maka data yang dicantumkan dalam Formulir Isian Kualifikasi harus disertai dengan kontrak yang ditandatangani oleh para pihak (penyedia dan pemberi pekerjaan). Jika pekerjaan tersebut tidak didukung oleh kontrak dan/atau bukti pembayaran pajak dari pekerjaan tersebut, maka data tersebut dinyatakan tidak sah. Penyedia dimaksud dinyatakan tidak memenuhi persyaratan kualifikasi (gugur).

Apabila terdapat peserta yang mendaftar dengan skema KSO, maka masing-masing anggota KSO harus memenuhi semua persyaratan kualifikasi sesuai dengan porsi tanggung jawabnya. Namun persyaratan KD harus dipenuhi oleh lead firm saja untuk keseluruhan nilai pekerjaan.


Penyedia untuk Pekerjaan jasa konsultansi harus memiliki kemampuan pada sub bidang pekerjaan yang dikompetisikan. Dengan demikian lead firm beserta anggota untuk pekerjaan jasa konsultasi yang menggunakan skema KSO harus memiliki kemampuan pada masing-masing sub bidang pekerjaan sesuai dengan porsi tanggung jawabnya kelak. Bilamana tidak sesuai, maka peserta (KSO) tersebut dinyatakan gugur kualifikasi.


Susunan kemitraan (JO) disampaikan selambat-lambatnya sebelum batas akhir pemasukan penawaran (untuk pascakualifikasi), dan batas akhir pengembalian dokumen kualifikasi untuk prakualifikasi.


Dalam hal penyedia barang melakukan kemitraan, perjanjian yang mengatur kemitraan tersebut (Perjanjian kemitraan) yang memuat antara lain tanggung jawab para pihak, persentase kemitraan, dan pemimpin kemitraan (lead firm), harus sudah disepakati dan dibuat sebelum pemasukan penawaran.


Jika merujuk kepada Peraturan Presiden No.54 Tahun 2010  tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tidak ditemukan ketentuan mengenai kerjasama operasi, dimana Penyedia menyediakan 100% anggaran yang dibutuhkan dan kemudian K/L/D/I memberikan kompensasi dengan persentase tertentu kepada Penyedia. Semua instansi pemerintah (K/L/D/I) harus mengiktui ketentuan Peraturan Presiden No.54 Tahun 2010 untuk proses pengadaan belanja barang/jasa di unit kerjanya, termasuk BLU. Mengingat kekayaan BLU belum dipisahkan dari kekayaan negara.


Surat Perjanjian kemitraan/Kerja Sama Operasi harus dibuat di atas kertas segel.


Dalam hal penyedia melakukan kemitraan (KSO), maka perjanjian yang mengatur kemitraan tersebut (Perjanjian kemitraan) harus disampaikan dalam dokumen administrasi pada saat pemasukan penawaran. Dokumen tersebut memuat antara lain kesepakatan yang mengatur tanggung jawab para pihak, persentase kemitraan, dan pemimpin kemitraan (lead firm). Pendaftaran dapat dilakukan oleh masing-masing anggota kemitraan.