Mengenal Lisensi Arsitek: SKA dan IPTB

Mengenal Lisensi Arsitek: SKA dan IPTB

Mengenal Lisensi Arsitek: SKA dan IPTB | Foto artikel Arsitag
Cover: Ilustrasi arsitek (Sumber: iptbarsitek.com)

Undang–Undang No.18 Tahun 1999, tentang JASA KONSTRUKSI, memberlakukan perencana konstruksi dan pengawas konstruksi perseorangan harus memiliki sertifikat keahlian (SKA) dan mulai berlaku 1 (satu) tahun terhitung sejak diundangkan (tahun 2000).

Sedangkan, Peraturan Gubernur DKI Jakarta, Nomor 132 Tahun 2007, tentang IZIN PELAKU TEKNIS BANGUNAN (IPTB), memberlakukan seluruh perencana Arsitektur wajib memiliki IPTB untuk dapat melakukan pekerjaan perencanaan Arsitektur dan mulai berlaku efektif pada 3 Maret 2008. IPTB adalah pengganti Surat Izin Bekerja Perencana (SIBP) yang telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, kecuali SIBP yang telah diterbitkan dinyatakan tetap berlaku sampai izinnya berakhir. [1]

Sertifikat Keahlian Arsitek (SKA) IAI

Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) merupakan Asosiasi Profesi terakreditasi di Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN) untuk memproses sertifikat keahlian (SKA). Setiap anggota IAI harus memiliki Sertifikat Keahlian Arsitek (SKA) IAI.  Standar ini untuk merumuskan kemampuan yang harus dimiliki seseorang untuk melakukan suatu tugas atau pekerjaan yang didasari atas pengetahuan, ketrampilan, dan sikap kerja sesuai dengan unjuk kerja yang disyaratkan.

Ada 13 butir kompetensi standar yang menjadi tolok ukur serta bukti pendalaman dan keterlibatan arsitek dalam setiap proyek. [2]

1) Perancangan Arsitektur

Kemampuan menghasilkan rancangan arsitektur yang memenuhi ukuran estetika dan persyaratan teknis serta bertujuan melestarikan lingkungan

2) Pengetahuan Arsitektur

Pengetahuan yang memadai tentang sejarah dan teori arsitektur termasuk seni, teknologi, dan ilmu pengetahuan

3) Pengetahuan Seni

Pengetahuan tentang seni rupa dan pengaruhnya terhadap kualitas rancangan arsitektur

4) Perencanaan dan Perancangan Kota

Pengetahuan yang memadai tentang perancanaan dan perancangan kota serta ketrampilan yang dibutuhkan dalam proses perencanaan itu

5) Hubungan antara Manusia, Bangunan, dan Lingkungan

Memahami hubungan antara manusia dan bangunan gedung serta antara bangunan gedung dan lingkungannya, juga memahami pentingnya mengaitkan ruang-ruang yang terbentuk di antara manusia, bangunan gedung, dan lingkungannya tersebut untuk kebutuhan manusia dan skala manusia

6) Pengetahuan Daya Dukung Lingkungan

Menguasai pengetahuan yang memadai tentang cara menghasilkan perancangan yang sesuai daya dukung lingkungan

7) Peran Arsitek di Masyarakat

Memahami aspek keprofesian dalam bidang Arsitektur dan menyadari peran arsitek di masyarakat, khususnya dalam penyusunan kerangka acuan kerja yang memperhitungkan faktor-faktor sosial

8) Persiapan Pekerjaan Perancangan

Memahami metode penelusuran dan penyiapan program rancangan bagi sebuah proyek perancangan

9) Pengertian Masalah Antar-Disiplin

Memahami permasalahan struktur, konstruksi, dan rekayasa yang berkaitan dengan perancangan bangunan gedung

10) Pengetahuan Fisik dan Fisika Bangunan

Menguasai pengetahuan yang memadai mengenai permasalahan fisik dan fisika, teknologi, dan fungsi bangunan gedung sehingga dapat melengkapinya dengan kondisi internal yang memberi kenyamanan serta perlindungan terhadap iklim setempat

11) Penerapan Batasan Anggaran dan Peraturan Bangunan

Menguasai keterampilan yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan pihak pengguna bangunan gedung dalam rentang-kendala biaya pembangunan dan peraturan bangunan

12) Pengetahuan Industri Kontruksi dalam Perencanaan

Menguasai pengetahuan yang memadai tentang industri, organisasi, peraturan, dan tata cara yang berkaitan dengan proses penerjemahan konsep perancangan menjadi bangunan gedung serta proses memadukan penataan denah-denahnya menjadi sebuah perencanaan yang menyeluruh

13) Pengetahuan Manajemen Proyek

Menguasai pengetahuan yang memadai mengenai pendanaan proyek, manajemen proyek, dan pengendalian biaya pembangunan

Contoh SKA Arsitek Utama (sumber : google.co.id)Contoh SKA Arsitek Utama (sumber : google.co.id)Contoh SKA Arsitek Utama (sumber : google.co.id)

Selain itu, para anggota IAI juga mengikuti Program Pengembangan  Keprofesian Berkelanjutan (PKB). Para Arsitek yang telah memiliki SKA dituntut untuk selalu mengembangkan dirinya secara rutin dan konsisten demi meningkatkan wawasan dan pendalaman keprofesiannya. IAI menetapkan sistem nilai kumulatif (KUM) sebagai parameter penilaian subjektif atas setiap metode kegiatan yang dilakukan peserta PKB. Anggota profesional wajib mengisi LogBook kegiatan yang telah dilaluinya, yang bisa didapat dari Sekretariat IAI atau mengunduh dari situs www.iai.or.id.

Persyaratan mendapatkan SKA

Persyaratan Sertifikasi dari IAI (sumber : iai.or.id)

Persyaratan Sertifikasi dari IAI (sumber : iai.or.id)

Iuran Anggota Profesional IAI harus dibayar untuk masa berlaku 3 tahun

Berdasarkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta, Nomor 132 Tahun 2007 pasal 8,  masa berlaku IPTB adalah untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun. Kemudian dalam rangka tertib administrasi keuangan serta mengurangi resiko keterlambatan pembayaran anggota profesional IAI pada setiap tahunnya, maka  Anggota Profesional IAI yang mengajukan IPTB wajib membayar iuran selama 3 (tiga) tahun.

Arsitek harus memiliki IPTB untuk berpraktek di Jakarta

Sesuai Peraturan Gubernur DKI Jakarta, Nomor 132 Tahun 2007, tentang IZIN PELAKU TEKNIS BANGUNAN (IPTB), seluruh perencana Arsitektur wajib memiliki IPTB.  IAI DKI Jakarta bekerja sama dengan Dinas Penataan dan Pengawasan Bangunan (P2B) Provinsi DKI Jakarta, melalui Nota Kesepahaman tanggal 29 Februari 2008, sepakat untuk menfasilitasi Anggota IAI Jakarta untuk memperoleh IPTB secara kolektif di IAI DKI Jakarta.

Syarat permohonan IPTB

  1. Mengisi Surat Permohonan dan mengisi Dokumen Permohonan  IPTB diperoleh dari DP2B (Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan)
  2. Fotokopi Kartu Anggota IAI yang masih berlaku
  3. Foto ukuran 3 x 4 cm (dua) lembar latar belakang merah
  4. Tidak sedang dalam kasus atau sanksi DPPB, DKD, DKA
  5. Fotokopi KTP yang masih berlaku
  6. Fotokopi NPWP
  7. Fotokopi ijasah yang dilegalisir asli
  8. Surat keterangan bekerja
  9. Fotokopi SKA yang masih berlaku
  10. Formulir permohonan bermaterai (formulir dari DP2B)
  11. Formulir isian DPPB (formulir dari DP2B)
  12. Surat kuasa (jika diurus oleh orang lain)
  13. SIPTB/SIBP yang akan diperpanjang (untuk perpanjangan dan kenaikan golongan)
  14. Mengisi lembar monitoring (formulir dari DP2B)

Rekomendasi dari IAI diberikan kepada pemohon, dengan menyampaikan fotokopi SKA ke kantor sekretariat IAI Jakarta dengan membawa, mengisi, dan melengkapi persyaratan Dokumen Permohonan  IPTB yang diperoleh dari DP2B (Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan).

Penggolongan IPTB

Penggolongan IPTB merupakan kriteria yang dimiliki oleh seorang ahli untuk dapat melakukan pekerjaan perencanaan yang terdiri dari 3 (tiga) Golongan yaitu :

  1. Gol A untuk seluruh ketinggian bangunan dan bangunan Pemugaran;
  2. Gol B untuk bangunan maksimal 8 (delapan) lantai dan
  3. Gol C untuk bangunan maksimal 4 lantai

Mengacu pada Peraturan Gubernur DKI Jakarta, Nomor 132 Tahun 2007 pasal 6 ayat 2, maka  Penggolongan IPTB ditentukan berdasarkan rekomendasi dari  Asosiasi Profesi. Penentuan pengolongan IPTB dilakukan oleh Tim Assesor Daerah IAI Jakarta. Biaya Administrasi pembuatan surat rekomendasi IPTB Rp. 500.000,-

SIBP berubah menjadi IPTB[5]

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jakarta No.132/2007, Surat Izin Bekerja Perencana (SIBP) yang sudah berlaku sejak pertengahan tahun 70-an, sekarang berubah menjadi Izin Pelaku Teknis Bangunan (IPTB). IPTB diwajibkan bagi seorang ahli yang akan melakukan pekerjaan perencanaan, pengawasan pelaksanaan, pemeliharaan, dan pengkajian teknis bangunan. IPTB berlaku untuk 3 tahun dan dapat diperpanjang kembali.

Berbeda dengan SIBP, tenaga ahli warga negara asing dapat mengajukan permohonan IPTB. Syaratnya, tenaga ahli asing tersebut sudah harus bekerja dalam perusahaan berbadan hukum Indonesia, atau perusahaan induk di luar negeri, tetapi mempunyai cabang yang berkedudukan di Jakarta. Dalam berpraktik di Jakarta, tenaga ahli asing harus bermitra dengan tenaga ahli Indonesia pemegang IPTB.

Ada 3 pasal dalam peraturan ini yang mengatur kewajiban, larangan, dan tanggung jawab, di antaranya adalah kewajiban untuk mematuhi kode etik profesi dan dilarang memindahtangankan IPTB kepada pihak lain dengan cara atau dalam bentuk apapun. Ini ditujukan untuk menghindari praktik jual beli tandatangan (“signer”) seperti yang kerap terjadi pada SIBP. Sanksi untuk pelanggaran peraturan ini berjenjang sejak peringatan tertulis, pembekuan, sampai pencabutan IPTB. Jadi, Arsitek profesional harus memiliki SKA dari IAI sebagai salah satu persyaratan memperoleh IPTB agar dapat dijamin profesionalismenya.

Baca juga

Peraturan Bangunan Yang Perlu Diketahui

Bagaimana Cara Mengurus IMB


[1]http://www.iai.or.id/  diunduh Sabtu, 4 Maret 2017 pukul 22.15

[2] http://www.iai.or.id/sertifikasi/13kompetensi diunduh Sabtu, 4 Maret 2017 pukul 22.08

[3] http://www.iai.or.id ,  diunduh Sabtu, 4 Maret 2017 pukul 22.08

[4] Lampiran Keputusan Pengurus Nasional IAI Nomor 094/KPN/V/2014 dibaca di www.iai.or.id pada Sabtu, 5 Maret pukul 10:24

[5] https://esubijono.wordpress.com/2008/01/21/36/, diunduh Sabtu, 4 Maret pukul 22.10


Mengapa Perusahaan Harus Sertifikasi SMK3 ?

Berdasarkan Peraturan Pemerinatah Nomor 50 Tahun 2012 Pasal 5 bahwa Setiap perusahaan wajib menerapkan SMK3 di perusahaannya.
Kewajiban ini harus diikuti untuk semua perusahaan yang memperkerjakan pekerja/buruh paling sedikit 100 (seratus) orang atau mempunyai tingkat potensi bahaya tinggi.

Penerapan SMK3 bertujuan untuk:
a. meningkatkan efektifitas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang terencana, terukur, terstruktur, dan terintegrasi.
b. mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dengan melibatkan unsur manajemen, pekerja/buruh, dan/atau serikat pekerja/serikat buruh.
c. menciptakan tempat kerja aman, nyaman, dan efisien untuk mendorong produktivitas.

Penerapan SMK3 meliputi 5 Prinsip Wajib:
a. penetapan kebijakan K3
b. perencanaan K3
c. pelaksanaan rencana K3
d. pemantauan dan evaluasi kinerja K3 dan
e. peninjauan dan peningkatan kinerja SMK3

Peraturan yang merupakan aturan pelaksana dari pasal 87 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan itu menyatakan, SMK3 merupakan bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif.

Pemerintah sengaja mengeluarkan PP tersebut agar dapat meningkatkan efektivitas perlindungan K3 yang terencana, terukur, terstruktur dan terintegrasi, terutama bagi perusahaan yang mempekerjakan 100 tenaga kerja atau perusahaan dengan bahan produksi yang rentan mengakibatkan kecelakaan kerja seperti peledakan, kebakaran, pencemaran dan penyakit akibat kerja.

Pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan kerja (SMK3) Peraturan Pemerintah No. 50 tahun 2012 menyebutkan, bahwa tujuan penerapan SMK3 adalah dalam rangka:

1. Meningkatkan efektifitas perlindungan K3 dengan cara: terencana, terukur, terstruktur dan terintegrasi
2. Untuk mencegah kecelakaan kerja dan mengurangi penyakit akibat kerja dengan melibatkan: manajemen dan tenaga kerja (pekerja dan serikat pekerja).

Selain menjadi peraturan pemerintah, tak jarang klien meminta perusahaan yang menjadi rekanannya untuk menerapkan SMK3. Penerapan SMK3 sudah menjadi keharusan untuk mengikuti tender, tiap perusahaan berkewajiban menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3).

Untung Mana, Investasi di Fintech, Deposito Atau Reksa Dana?

Jakarta – Instrumen investasi produk keuangan kini beragam jenisnya. Mulai dari reksa dana, saham, deposito, emas sampai pendana di fintech peer to peer lending.

Menjadi pemberi dana di fintech P2P disebut memiliki keuntungan yang tinggi. Imbal hasil yang diberikan mulai dari 14-20% per tahun.

Mengutip koinworks.com, Senin (14/10/2019), pendanaan yang tepat bisa memberikan keuntungan yang berlipat. Pasalnya Koinworks memberikan bunga efektif hingga 18% per tahun.

Selain itu KoinWorks juga menyisihkan sebagian pendapatan untuk menjamin keamanan dana para pendana yang tersalur melalui platform KoinWorks. Di KoinWorks investasi mulai Rp 100.000 sudah bisa menjadi pemberi pinjaman online dengan bunga tinggi.

KoinWorks sebagai penyelenggara P2P memberi akses yang mudah dan terjangkau bagi pendana dan peminjam

untuk memenuhi kebutuhan finansial. KoinWorks memangkas biaya dan mempercepat proses sehingga lebih efektif daripada lembaga keuangan tradisional.

Peminjam yang mencari pinjaman online tanpa jaminan non bank dengan bunga pinjaman lebih rendah akan dihubungkan dengan pendana yang mencari return pendanaan alternatif yang lebih menguntungkan.

“Dengan kata lain, peminjam membayar lebih sedikit, pendana mendapatkan lebih banyak,” bunyi keterangan tersebut.

Untuk fintech Amartha juga memberikan keuntungan hingga 15% per tahun. Cara kerjanya pendana akan memilih mitra peminjam sesuai dengan pertimbangan risiko. Selain itu juga ada yang memilih berdasarkan lokasi, jenis usaha dan plafon pinjaman.

Amartha juga memberikan prediksi, pembayaran pokok dan margin secara mingguan kepada pendana. Dana tersebut dapat digunakan untuk mendanai kembali atau ditarik.

Kemudian untuk Tanifund, fintech P2P yang memberi fasilitas untuk pendana dan petani untuk menghasilkan panen yang sukses. Cara kerjanya, pendana bisa memilih investasi di program peternakan, pertanian sampai perikanan.

Setiap program budidaya unik dan memiliki profil imbal hasil maupun risiko yang berbeda-beda. Tanifund juga menyediakan prospektus agar pendana bisa memahami produk maupun prosesnya.

Jika penggalangan dana sudah berakhir, petani akan mulai budidaya sesuai jadwal. Seluruh kegiatan bertani dan pembelanjaan akan diawasi secara dekat. Setelah itu, petani binaan Tanifund sudah menggunakan perangkat komunikasi. Hal ini untuk mempermudah monitoring dari pendana agar tetap mendapatkan informasi atau perkembangan terbaru secara rutin.

Pembiayaan Tanifund memiliki skema bagi hasil yang bervariasi. Semua tergantung pada jenis program budidaya. Skema paling umum yang dilakukan adalah 40% untuk pemodal, 40% untuk penggarap program budidaya dan 20% untuk Tanifund.

Persentase imbal hasil yang ditampilkan pada program dengan pembiayaan jenis inilah yang merupakan kisaran estimasi dari konservatif hingga optimis.

Rata-rata bunga deposito perbankan untuk jangka waktu satu tahun berada di kisaran 4,5% – 6%. Namun risiko di deposito terbilang rendah.

Kementerian PUPR Siapkan Dana Rp 1 Triliun untuk Sulsel

Tenderind.com JAKARTA –Bapak Kementerian PUPR Basuki Hadimuljono menyiapkan pagu anggaran kementerian dari APBN sebesar Rp 1 triliun untuk mendukung pembangunan infrastruktur yang sedang digenjot Gubernur Nurdin Abdullah di Sulawesi Selatan (Sulsel). Anggaran tersebut diprioritaskan untuk membuka akses jalan Bandara Bua (Luwu)-Rantepao (Torut) dan Seko-Sabang di Luwu Utara.

Kementrian PUPR

 

 

Pak Menteri PUPR siapkan anggaran infrastruktur Rp 1 triliun buat Sulsel. Kita nanti bakal prioritaskan untuk membuka akses jalan Bua-Rantepao dan Seko-Sabang (Lutra),” kata Gubernur Nurdin Abdullah (NA) dalam keterangan tertulis yang diterima , Sabtu (13/7).

Nurdin mengungkapkan menteri Basuki mengundangnya ke Jakarta untuk meminta program prioritas pembangunan infrastruktur di Sulsel. Ia pun mengajak Kadis Bina Marga Sulsel Rudy Jamaluddin yang baru saja dilantik. “Pak Menteri meminta program prioritas kita. Beliau bilang tidak usah banyak yang penting fokus,” katanya.

Nurdin mengajukan pembangunan jalan Seko-Sabang sepanjang 130 km dan pembukaan akses Bandara Bua-Rantepao sekitar 64 km. Pembangunan jalan Seko-Sabang diprediksi membutuhkan anggaran Rp 250 miliar. Sedangkan Bua-Rantepao Rp 500 miliar.

Kadis Bina Marga Sulsel Rudy Jamaluddin mengatakan, meski ruas jalan Bua-Rantepao lebih pendek, namun anggarannya lebih besar karena Nurdin menginginkan jalan dua jalur dan empat lajur.

“Maklum itu nantinya merupakan akses pariwisata dari Bandara Bua menuju Toraja dan sebaliknya. Pasti bakal menggenjot pertumbuhan ekonomi di Toraja dan Luwu,” kata Rudy, Sabtu (13/7).

Rudy menambahkan, anggaran Rp 1 triliun dari Kementerian PUPR merupakan alokasi APBN satuan III untuk Sulsel yang bakal ditetapkan pada akhir tahun ini. Dana bakal mulai cair pada awal 2020.  “//Nah, kami harus terus kawal dana tersebut agar aman sampai penetapan pada akhir tahun 2019 ini,” katanya.

Kelebihan anggaran bakal dipergunakan untuk pembangunan jalan Compong-Larompong di Sidrap sepanjang sekitar 40 km dan Parigi-Bungoro di Pangkep sekitar 60 km. Sebenarnya saat ini, Rudy menyebut keempat ruas jalan itu sudah mulai dikerjakan menggunakan dana APBD Sulsel. Suntikan dana Rp 1 triliun dari Kementerian PUPR diperkirakan bakal mempercepat penuntasan keempat jalan tersebut.

Nurdin sudah mematok target agar keempatnya mulai bisa beroperasi pada akhir 2020. “Nanti mobil pertama yang bakal melalui jalan Seko-Sabang yang selama ini terisolir adalah mobil Gubernur Sulsel,” kata Nurdin.

HK Realtindo Targetkan Pasar Besar Tuban Rampung dalam 2 Tahun

Jakarta – PT Hutama Karya (Persero) melalui anak perusahaannya di bidang properti, PT. HK Realtindo (HKR) segera menggarap pengerjaan proyek pengembangan Kawasan Pasar Besar Tuban. Bekerja sama dengan pemerintah kabupaten setempat, Hutama Karya Realtindo akan mengubah kawasan tersebut menjadi kawasan dagang terpadu, ramah lingkungan, dan modern bertajuk ‘HA-KA Style Tuban’.

Bertempat di area proyek yaitu di Jl Letda Sutjipto Perbon, Tuban, HK Realtindo bersama dengan Pemerintah Kabupaten Tuban melakukan seremoni pemancangan batu pertama (groundbreaking). Seremoni ini dihadiri langsung oleh Bupati Kabupaten Tuban, Fathul Huda beserta jajaran pejabat Pemkab Tuban.

Direktur Utama HK Realtindo, T Ari Widiyantoro menyampaikan dalam mengembangkan Kawasan Pasar Besar Tuban, HKR memberikan konsep mixed use yang menggabungkan antara pasar modern, wisata, area perbelanjaan dan hotel. HKR menargetkan proyek ini akan rampung paling lambat dalam dua tahun.

Baca juga: 

“Luas lahan yang berlokasi di Jl Letda Sucipto akan dikembangkan di atas tanah seluas 57.720 meter persegi, dengan rencana pembagunan dilakukan secara bertahap,” katanya dalam keterangan tertulis, Minggu (20/10/2019).

T Ari menambahkan, tahap pertama akan dibangun pasar modern di atas lahan 10.000 meter persegi dan kawasan wisata seluas 35.000 meter persegi, dengan jangka waktu pelaksanaan sekitar 1 tahun. Tahap berikutnya akan dibangun City Walk di atas lahan seluas 10.000 meter persegi dan hotel seluas 2.720 meter persegi dengan waktu pelaksanaan sekitar 2 tahun.

Untuk kawasan wisata, lanjutnya, HKR menyediakan beberapa permainan keluarga dengan nuansa timur tengah.

“Kami optimis melalui melalui proyek ini, Tuban akan memiliki pasar modern dan menjadi ikon tujuan wisata religi yang dilengkapi dengan fasilitas area wisata, city walk serta hotel dalam satu kawasan terintegrasi,” imbuhnya.

Baca juga: 

Kajian Permainan Dalam Aturan Lelang Proyek

Ia berharap dengan diintegrasikannya Kawasan Pasar Besar Tuban akan mendatangkan banyak wisatawan lokal maupun mancanegara yang akan berdampak pada tumbuhnya ekonomi setempat.

“Melalui sinergi antara HKR dengan Pemerintah Kabupaten Tuban, diharapkan ‘HA-KA Style Tuban’ akan menjadi kawasan properti terintegrasi terbaik yang hadir di Kabupaten Tuban, serta memberikan dampak positif pada peningkatan perekonomian, pendapatan dan pembangunan daerah, serta membuka peluang lapangan pekerjaan untuk masyarakat Tuban,” pungkasnya. (akn/akn)

 

Kajian Permainan Dalam Aturan Lelang Proyek

Abstrak

Istilah Tender mungkin sering terdengar dalam dunia bisnis atau pelaku bisnis akan tetapi bagi beberapa orang istilah ini masih terdengar asing di telinga mereka. Nah bagi yang baru mendengar kata tender mungkin artikel ini dapat membantu Anda.

Tender dapat artikan lelang atau sistem jual beli yang dilakukan suatu pihak dengan cara mengundang vendor (penjual atau penyedia) untuk mempresentasikan harga dan kualitas yang dibutuhkan. Harga dan kualitas yang terbaiklah, nantinya yang akan menjadi pemenang. Lelang atau sistem tender sangat digemari terutama oleh perusahaan-perusahaan, mengingat jumlah nominal dan durasi kontrak dalam suatu lelang sangat besar dan bervariasi

Setelah tahap desain diselesaikan oleh perencana, maka selanjutnya adalah tahap pengadaan pelaksana konstruksi. Proses pengadaan Perusahaan jasa konstruksi ini konstruksi ini diatur oleh Keputusan Presiden terutama digunakan di lingkungan proyek pemerintah . pengadaan barang / jasa dalam proyek konstruksi dapat dilakukan dengan berbagai cara / metode. Pelelangan pelaksanaan suatu bangunan atau sering disebut tender dalam bidang pemborongan jasa konstruksi adalah salah satu sistem pengadaan barang dan jasa.

 Aturan Lelang Proyek
Aturan Lelang Proyek

Tender pelaksanaan dilakukan oleh pemberi tugas / pemilik proyek dengan mengundang beberapa Perusahaan kontraktor untuk mendapatkan satu pemenang yang mampu melaksanakan pekerjaan sesuai persyaratan yang ditentukan dengan harga yang wajar dan dapat dipertanggungjawabkan baik darisegi mutu maupun waktu pelaksanaannya. Dengan mengetahui setiap informasi yang terdapat dalam dokumen penawaran peserta lainnnya, maka secara tidak langsung para peserta lelang dapat mengawasi panitia pengadaan barang / jasa dalam melakukan proses evaluasi dokumen penawaran tersebut. Dengan demikian proses penentuan pemenang lelang menjadi terbuka dan bebas dari kecurangan. Karena itulah, meskipun tidak ada kewajiban untuk hadir dalam acara pembukaan penawaran, setiap peserta lelang selalu berusaha hadir dalam acara tersebut. Tata cara pembukaan dokumen, siapa saja yang diperkenankan hadir, serta dokumen apa saja yang harus dibuka pada acara tersebut telah diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan barang / Jasa pemerintah.

 

Baca Juga :

Sertifikat Badan Usaha (SBU) Online: Kegunaan dan Cara Memperoleh SBU Digit