Kembali jadi Menkeu, Ini Catatan Ekonomi untuk Sri Mulyani

Jakarta – Ekonom menyambut positif kembalinya Sri Mulyani Indrawati ke kursi Menteri Keuangan. Perempuan yang akrab disapa Ani ini dipandang layak dan mumpuni menduduki posisi tersebut.

“Kalau saya melihat selama ini kan memang banyak yang menginginkan beliau (Sri Mulyani) di Kementerian Keuangan untuk menjaga dari sisi fiskal. Memang harus orang profesional,” kata Direktur Eksekutif Center of Reform on Economic (CORE), Muhammad Faisal ketika dihubungi Merdeka.com, Selasa (22/10).

Meskipun demikian, dia meminta Sri Mulyani untuk tidak berpuas diri dengan capaian yang sudah ada di masa kepemimpinan sebelumnya. Terobosan-terobosan tetap diperlukan apalagi di tengah perlambatan ekonomi global.

“Bukan hanya lagi melihat apa APBN-nya aman atau tidak. Seringkali kalau mengamankan APBN belum tentu dari sisi ekonominya aman,” urai dia.

Di masa kepemimpinan yang baru, Sri Mulyani harus lebih proaktif dalam mendukung perkembangan sektor riil dan dunia usaha. Jadi jangan hanya mengejar penerimaan pajak semata.

“Jadi tidak ketat seperti sekarang ini masih relatif ketat padahal dari sisi kebijakan moneter sudah melonggarkan, menurunkan suku bunga, tapi dari sisi fiskal masih mengejar-ngejar penerimaan. Targetnya kan dinaikkan,” tegas dia.

“Memang ada beberapa insentif seperti tax holiday, tax allowance, tapi dari sisi kecepatannya masih terlalu lambat dan masih relatif berdiri sendiri. Jadi banyak kebijakan dari Kementerian Keuangan yang belum sinkron dengan kebijakan di sektor riil, baik di pertanian, Perindustrian dan lain-lain. Itu yang harus dipikirkan ke depan. Bukan hanya menjaga APBN aman saja,” imbuh Faisal.

Erick Thohir Sambangi Istana, Bagaimana Gerak Saham Mahaka?

Jakarta – Mantan Ketua Tim Kampenya Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Erick Thohir datang ke Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin, (21/10/2019). Erick tiba pukul 11.11 WIB di Istana Kepresidenan.

Ia datang mengenakan kemeja putih dan celana hitam ketika datang ke istana. Akan tetapi, ia enggan berkomentar mengenai pemanggilannya tersebut. “Nanti, nanti,” ujar dia.

Kedatangan Erick Thohir tersebut berdampak terhadap sejumlah saham perusahaan Erick Thohir pun bergerak bervariasi pada awal pekan ini.

Pada penutupan perdagangan saham sesi pertama, mengutip data Bloomberg, saham PT Mahaka Media Tbk (ABBA) naik 28,96 persen atau 53 poin ke posisi Rp 236 per saham. Saham PT Mahaka Media Tbk dibuka ke posisi Rp 188 dari penutupan pekan lalu di kisaran Rp 183 per saham. Volume perdagangan saham sekitar 545,44 juta. Nilai kapitalisasi pasar saham sekitar Rp 639,18 miliar. Sepanjang 2019, saham PT Mahaka Media Tbk sudah naik 118,52 persen.

Sementara itu, saham PT Mahaka Radio Integra Tbk (MARI) justru melempem. Saham PT Mahaka Radio Integra Tbk turun 3,17 persen ke posisi Rp 244 per saham. Saham MARI sempat dibuka menguat ke posisi Rp 262 per saham dari penutupan pekan lalu sekitar Rp 252 per saham. Volume perdagangan saham 33,69 juta saham. Nilai kapitalisasi pasar saham Rp 1,28 triliun.

Adapun Erick Thohir sebagai Presiden Komisaris di PT Mahaka Media Tbk dan PT Mahaka Radio Integra Tbk.

Pada penutupan perdagangan saham sesi pertama, laju Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) naik 0,12 persen ke posisi 6.19951. IHSG sempat dibuka di posisi 6.207 dari penutupan pekan lalu di kisaran 6.191.

Kemenkeu Kenalkan Inovasi Skema Biaya Bangun Infrastruktur di Aceh

Jakarta – Saat ini masyarakat dan para investor harus menyadari bahwa pembangunan infrastruktur tak hanya bisa dilakukan melalui skema pembiayaan dari APBN. Namun, ada juga skema lain yang lebih kreatif dan inovatif.

Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Provinsi Aceh, Safuadi saat membuka Focus Group Discussion (FGD) dengan tema ‘Upaya Percepatan Pembangunan Infrastruktur di Aceh Melalui Berbagai Skema Pembiayaan’ di Universitas Syiah Kuala Banda Aceh.

“Kita tidak bisa menunggu dana APBN untuk bisa menutupi gap infrastruktur khususnya di Aceh ini, perlu skema lain yang kreatif dan inovatif, sehingga kita mampu mempercepat pembangunan infrastruktur di Aceh ini,” ungkapnya dalam keterangan tertulis, Minggu (20/10/2019).

Dalam diskusi tersebut hadir beberapa narasumber dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) dan dihadiri perwakilan dari Kamar Dagang dan Industri Provinsi Aceh, Bank BUMN/BUMD di Aceh, investor serta civitas akademika Universitas Syiah Kuala Banda Aceh.

Adapun beberapa tokoh yang hadir antara lain Kepala Subdirektorat Peraturan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan Pengelolaan Aset SBSN Agus P Laksono, Kepala Subdirektorat Pinjaman dan Hibah Bilateral I Syahruddin dan Kepala Subdirektorat Dukungan Pemerintah Jimmy Situmorang.

Masing-masing narasumber itu menjelaskan skema pembiayaan yang bisa digunakan sebagai alternatif untuk membangun infrastruktur di Aceh, baik melalui instrumen pinjaman, skema SBSN/Project Financing Sukuk dan Skema Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha (KPBU).

Kreasi dan inovasi skema pembiayaan terus dikembangkan oleh Kementerian Keuangan dalam upaya mempercepat pembangunan infrastruktur prioritas dan merata di seluruh Indonesia.

Kapasitas APBN yang terbatas menuntut penggunaan skema pembiayaan non-APBN dengan menggerakkan partisipasi masyarakat/investor melalui investasi di instrumen Surat Berharga Negara, pelibatan swasta atau badan usaha melalui skema KPBU dan penugasan khusus oleh pemerintah kepada BUMN untuk membangun infrastruktur layanan publik.

Sebelumnya telah ada beberapa proyek di Aceh yang dibiayai menggunakan instrumen pinjaman, skema SBSN dan KPBU. Di antaranya adalah gedung perkuliahan UIN Ar Raniry yang dibiayai Pinjaman dan SBSN, proyek RSUD dr Zainoel Abidin yang dibiayai dari KPBU, serta Fly Over Simpang Surabaya dan Underpass Beurawe yang dibiayai dari SBSN.

Dengan FGD ini diharapkan dapat meningkatkan geliat pembangunan infrastruktur di Provinsi Aceh melalui skema-skema kreatif dan inovatif sehingga akan menumbuhkan kegiatan ekonomi di Provinsi Aceh.

Inilah Prosedur Pengadaan Peralatan Kantor Barang Habis Pakai dan Tidak Habis Pakai

Pengadaan perlengkapan kantor bertujuan untuk menyediakan kebutuhan kantor yang mana untuk menunjang pelaksanaan pekerjaan kantor. Pengadaan dilaksanakan dengan berbagai cara sesuai dengan kebijaksanaan dan kebutuhan institusi atau perusahaan itu sendiri. Faktor yang menyebabkan adanya perbedaan metode atau prosedur pengadaan adalah adanya perbedaan kebutuhan dan perbedaan jenis pekerjaan atau usaha yang bergerak di kantor tersebut. Contohnya, jika rumah sakit maka yang dibutuhkan adalah obat dan alat kesehatan (alkes), dan jika satuan kerja perangkat daerah (SKPD) maka yang dibutuhkan adalah alat tulis kantor (ATK), komputer, dan lain sebagainya.

Hal pertama yang perlu dilakukan oleh pagwai dalam kegiatan pengadaan adalah mengikuti prosedur pengelolaan perbekalan, yang biasanya memerlukan pertimbangan mengenai jenis-jenis perabot, peralatan dan perlengkapan kantor. Setelah itu yang perlu dilakukan para pegawai adalah menentukan jenis, kualitas dan kuantitas perlengkapan yang diperlukan. Selanjutnya bagian General Affairs (GA) menyediakan dan menggunakan perlengkapan kantor dalam kegiatan operasional. Seorang GA menyediakan perbekalan sesuai dengan anggaran yang berlaku.

Tahapan yang tidak kalah penting adalah penyimpanan dan pemeliharaan peralatan kantor. GA harus memastikan pengumpulan dan pengolahan data perbekalan kantor dilakukan secara benar. Jika terdapat peralatan atau perlengkapan kantor yang sudah tidak dapat digunakan, maka yang dilakukan GA adalah menghapus data perlengkapan tersebut.

Baca juga: Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kantor
                   Pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) dengan Swakelola

Prosedur Pengadaan Peralatan Kantor


Setiap instansi baik pemerintah maupun swasta memiliki prosedur pengadaan peralatan kantor yang berbeda, perbedaan ini bisa saja disebabkan oleh beberapa hal, misalnya budaya kantor, kebutuhan akan peralatan, tingkat kompetensi pegawai, juga perbedaan jenis usaha. Namun secara umum pengadaan peralatan kantor dapat dilakukan dengan cara berikut ini:

  1. Mengajukan surat permohonan ke gudang yang berisi peralatan kantor apa saja yang dibutuhkan.
  2. Petugas gudang memeriksa stock barang di gudang.
  3. Jika tersedia barangnya, maka diberikan dengan dengan bon pengeluaran.
  4. Jika tidak tersedia, petugas gudang memberikan nomor pada surat permohonan dari buku induk.
  5. Surat permohonan diserahkan kepada bendahara, lalu bendahara mengecek antara permohonan dan ketersedian biaya.
  6. Bendahara meminta persetujuan pimpinan.
  7. Bagian logistik melakukan pembelian dengan persetujuan pimpinan.
  8. Barang yang sudah dibeli dan telah sampai kemudian diperiksa apakah sudah sesuai dengan spesifikasi, kualitas dan kuantitas yang dibutuhkan.
  9. Barang diserahterimakan dengan menggunakan buku serah terima barang.
  10. Petugas gudang melakukan kegiatan pencatatan atau administrasi, kemudian disimpan di gudang untuk didistribusikan jika ada yang membutuhkan.

Pengadaan barang habis pakai dan tidak habis pakai

Barang habis pakai dan tidak habis pakai harus selalu tersedia di lingkungan kantor. Barang habis pakai adalah peralatan kebutuhan kantor yang sebentar masa pakainya semisal, alat tulis kantor, aneka kertas, lem dan lain sebagainya. Sedangkan barang tidak habis pakai adalah barang keperluan kantor yang dapat dipergunakan dalam jangka waktu yang lama, contohnya seperti peralatan komputer, telepon, mesin fotokopi, printer dan peralatan mesin lainnya.

Barang habis pakai direncanakan dengan urutan sebagai berikut:

  1. Menyusun daftar perlengkapan barang habis pakai yang disesuaikan dengan kebutuhan dari rencana kegiatan.
  2. Menyusun perkiraan biaya yang diperlukan untuk pengadaan barang habis pakai tersebut tiap bulannya.
  3. Menyusun rencana pengadaan barang habis pakai tersebut menjadi rencana triwulan dan kemudian menjadi rencana tahunan.

Sedangkan perencanaan dan prosedur pengadaan barang tidak habis pakai adalah sebagai berikut:

  1. Menyusun analisis dan menganalisis keperluan perlengkapan barang tidak habis pakai sesuai dengan rencana kegiatan serta dengan memperhatikan barang yang masih layak untuk dipakai.
  2. Melakukan perkiraan biaya yang akan dikeluarkan untuk kebutuhan pembelian barang tidak habis pakai sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
  3. Menetapkan skala prioritas peralatan kantor berdasarkan dana, urgensi kebutuhan dan menyusun rencana pengadaan tahunan.

Selain perencanaan pengadaan peralatan kantor diatas, ada tiga hal yang perlu diperhatikan oleh General Affairs (GA) dalam pengadaan peralatan kantor, yakni sebagai berikut:

a.  Penyimpanan
Penyimpanan perlatan kantor atau arsip kantor perlu diperhatikan karena dengan penyimpanan yang baik maka efektifitas kerja dapat ditingkatkan dan dapat menghemat tempat penyimpanan. Dalam kegiatan penyimpanan harus memperhatikan hal-hal berikut ini:

  • Persediaan alat-alat pemelihara dan lokasi penyimapanan.
  • Barang yang akan disimpan harus memenuhi syarat penyimpanan.
  • Memperhatikan sifat barang yang disimpan.
  • Memperhatikan jangka waktu penyimpanan.
  • Memperhatikan tenaga yang diperlukan dan biaya yang harus dikeluarkan.

b. Pemeliharaan
Pemeliharaan peralatan kantor merupakan kegiatan terjadwal dengan tujuan agar setiap barang tetap dalam kondisi baik sehingga jika diperlukan, kondisi barang tersebut masih dalam keadaan yang baik untuk digunakan.

c. Pengadminstrasian
Administrasi perlengkapan dan perlatan kantor dimulai dengan mencatat secara teratur tiap-tiap barang. Hal ini dilakukan untuk mendata setiap barang yang dimiliki oleh suatu kantor. Selain pencaatatan atau pendataan kegiatan administrasi perlengkapan yang lain adalah kegiatan penghapusan atau penyusutan.

Dengan memperhatikan ketiga hal tersebut dapat membuat peralatan kantor yang sudah dibeli menjadi lebih tahan lama karena penyimpanan yang benar, umur masa pakai barang juga semakin panjang karena pemeliharaan barang lebih terjaga. Selain itu, peralatan kantor juga tercatat dengan baik karena administrasi perlengkapan dilakukan dengan baik.

Berdasarkan prosedur pengadaan peralatan kantor di atas seharusnya pegawai administrasi kantor sudah dapat memperkirakan kapan seharusnya membeli kebutuhan peralatan untuk kantor.

Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) Pengadaan Pekerjaan Pemeliharaan Alkes Dan Non Alkes

Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pengadaan Pekerjaan Pemeliharaan Alkes Dan Non Alkes adalah suatu dokumen yang menginformasikan gambaran latar belakang, tujuan, ruang lingkup dan struktur sebuah proyek pengadaan pemeliharaan alat kesehatan dan non alat kesehatan yang disusun oleh SKPD/dinas terkait. KAK ini menjadi salah satu data pendukung dalam pengalokasian anggaran. Rencana kegiatan pengadaan pemeliharaan alkes dan non alkes tersebut harus melampirkan KAK sebagai salah satu acuan perencana anggaran untuk menguji kelayakan pendanaan bagi kegiatan dimaksud.
Untuk memudahkan dalam pembuatan KAK biasanya ada format tersendiri untuk masing-masing instansi, berikut penulis berikan contoh Format Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk �Pekerjaan Pemeliharaan Alkes Dan Non Alkes yang penulis dapatkan dari Lembaga Pengadaan Barang/Jasa (LPSE).

I. PENDAHULUAN

A. UMUM

  1. Setiap Pengadaan yang dilakukan hendaknya dapat terarah dengan baik sesuai dengan kebutuhan agar pengadaan yang dilakukan tidak sia-sia dan bermanfaat serta memudahkan pelaksanaanya bila telah selesai pemeliharaan Alkes dan Non Alkes. Oleh karena itu setiap pengadaan pekerjaan pemeliharaan Alkes Dan Non Alkes diperlukan perencanaan yang matang agar tidak menimbulkan masalah, baik itu secara administrasi maupun maupun penyerapan anggaran;
  2. Perlu dilaksanakannya persiapan perencanaan pengadaan Pemeliharaan Alkes Dan Non Alkes yang baik;
  3. Pengadaan Pemeliharaan Alkes Dan Non Alkes bertujuan secara umum merencanakan untuk mendukung anggaran yang ada seefesien mungkin dari segi biaya, dan juga menyiapkan dokumen tender;
  4. Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk pekerjaan pengadaan perlu disiapkan secara matang sehingga mampu mendorong perwujudan Pelaksanaan tugas perawatan kesehatan masyarakat yang sehat.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan pelaksanaan kegiatan pemeliharaan Alkes dan Non Alkes secara berkala untuk memperpanjang usia pakai Alkes dan Non Alkes�sehingga membantu pelayanan kesehatan Masyarakat ini adalah :

  1. Didapatkan Penyedia yang mampu melaksanakan pemeliharaan Alkes dan Non Alkes�di Rumah Sakit (SKPD/Badan Layanan Umum Daerah).
  2. Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini merupakan acuan bagi Penyedia pemeliharaan Alkes dan Non Alkes�Rumah Sakit (………) dalam membuat dokumen pengadaan/keluaran.
  3. Dengan penugasan ini diharapkan Penyedia pemeliharaan Alkes dan Non Alkes�Rumah Sakit (…………) dapat melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik untuk menghasilkan Pengadaan pemeliharaan Alkes dan Non Alkes�yang sesuai dengan KAK.

C. LATAR BELAKANG

  1. Pekerjaan yang akan dilaksanakan adalah Pengadaan pemeliharaan Alkes dan Non Alkes Rumah Sakit (……..).
  2. Pemegang Mata Anggaran adalah Rumah Sakit (………).
  3. Untuk menyelenggarakan Pengadaan Pekerjaan� pemeliharaan Alkes dan Non Alkes Rumah Sakit (……..)�yang dimaksud dibentuk Organisasi Pengelola Pelaksana Kegiatan, yaitu PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dan Panitia Pengadaan.

D. KETERKAITAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Kegiatan Pengadaan Pemeliharaan Alkes dan Non Alkes Rumah Sakit (……..)�merupakan kebutuhan dalam Pelaksaan Pelayanan Kesehatan.

E. BATASAN KEGIATAN PENGADAAN

  1. Lingkup lokasi adalah Peralatan dan mesin Rumah Sakit (………).
  2. Lingkup Pekerjaan Pemeliharaan Alkes dan Non Alkes Rumah Sakit (……..).

II. KEGIATAN PENGADAAN PEKERJAAN PEMELIHARAAN PERALATAN RUMAH SAKIT BHAYANGKARA POLDA BENGKULU T.A 2015

Lingkup tugas yang harus dilaksanakan oleh penyedia Pengadaan pemeliharaan Alkes dan Non Alkes Rumah Sakit (……..)�adalah Pengadan jasa sesuai dengan jadwal kegiatan tahunan. Lingkup pekerjaan pengadaan Pemeliharan peralatan kesehatan dan mesin ini mencakup kegiatan penyedia, antara lain

:

  1. Melaksanakan penyediaan materil spare part peralatan yang akan diperbaiki;
  2. Pelaksanaan pemeliharaan Alkes dan Non Alkes Rumah Sakit (……..);
  3. Memperhatikan spare part peralatan alkes sesuai dengan merek yang dipakai berkualitas SNI;
  4. Melakukan konsultasi dengan pihak pemberi kerja dalam hal ini (instansi terkait) selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
III.� TANGGUNG JAWAB PENYEDIA

A. Penyedia betanggung jawab secara professional atas jasa Penyedia Pengadaan pemeliharan Alkes dan Non Alkes Rumah Sakit (……..) yang dilakukan sesuai ketentuan dan kode tata laku profesi yang berlaku.

B. Secara umum tanggung jawab penyedia adalah minimal sebagai berikut :

  • Menyiapkan pelaksanaan Pemeliharaan Alkes dan Non Alkes Rumah Sakit (……..);�
  • Memberikan penjelasan berkaitan dengan produk penyedia.
  • Memberikan Saran dan masukan apabila ada kendala kepada pihak pemberi kerja berkaitan dengan pelaksanaan Pengadaan Pemeliharaan Alkes dan Non Alkes Rumah Sakit (……..).

C. Penanggung jawab Pengadaan Pemeliharaan Alkes dan Non Alkes Rumah Sakit (……..)�adalah tidak hanya Penyedia sebagai suatu perusahaan penyedia jasa tetapi juga bagi para tenaga ahli professional yang terlibat didalamnya.

IV. BIAYA

A. BIAYA PENGADAAN

  1. Besarnya biaya Pengadaan Pemeliharaan Alkes dan Non Alkes Rumah Sakit (……..)�berdasarkan pada Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan Pekerjaan Pemeliharaan Alkes dan Non Alkes Rumah Sakit (……..);
  2. Biaya Pengadaan Pekerjaan Pemeliharaan Alkes dan Non Alkes Rumah Sakit (……..)�secara Berkala dan tata cara pembayaran diatur secara kontraktual; .
  3. Pembayaran biaya Pengadaan Jasa Pemeliharaan Alkes dan Non Alkes Rumah Sakit (……..)�adalah berdasarkan kemajuan prestasi pekerjaan.

B. SUMBER DANA

Sumber Dana dari keseluruhan Pengadaan Jasa Pemeliharaan Alkes dan Non Alkes Rumah Sakit (……..)�secara berkala dibebankan pada DIPA Rumah Sakit (…….) Tahun Anggaraan (…….).

V.� KELUARAN

Keluaran yang dihasilkan oleh penyedia jasa Pemeliharaan Alkes dan Non Alkes Rumah Sakit (……..)�berdasarkan Kerangka Acuan Kerja ini adalah lebih lanjut akan diatur dalam surat perjanjian, yang minimal meliputi :

  • Terlaksana Pengadaan Pemeliharaan Alkes dan Non Alkes Rumah Sakit (……..);
  • Menjadikan pealatan kesehatan dan mesin Rumah Sakit (……..) siap pakai dan memperpanjang usia pakai.

VI. KRITERIA


Pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh penyedia PengadaanPemeliharaan Alkes dan Non Alkes Rumah Sakit (……..)�pada Kerangka Acuan Kerja ini harus memperhatikan persyaratan-persyaratan sebagai berikut :

A. PERSYARATAN UMUM PEKERJAAN�

Setiap bagian dari pekerjaan harus dilaksanakan secara benar dan tuntas dengan memberi hasil yang telah ditetapkan dan diterima dengan baik oleh PPK dan Pengguna Anggaran.

B. PERSYARATAN FUNGSIONAL

Pekerjaan harus dilaksanakan dengan profesionalisme yang tinggi sebagai Penyedia Jasa� Pemeliharaan Alkes dan Non Alkes Rumah Sakit (……..)�yang secara fungsional produknya merupakan acuan dalam kegiatan pekerjaan.

C. PERSYARATAN PROSEDURAL

Penyelesaian administratif sehubungan dengan pekerjaan yang dilaksanakan harus sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku.

VII. PROSES PEKERJAAN PENYEDIA

A. UMUM


Penyedia dalam menjalankan tugasnya diperlukan pula menjalin konsultasi yang baik dengan pihak pemberi kerja agar tanggung jawab Penyedia dapat terlaksana dengan baik, dengan menghasilkan produk sebagaimana yang diharapkan oleh pemilik kegiatan.

B. URAIAN TUGAS OPERASIONAL PENYEDIA

Secara garis besar adalah sebagai berikut :

1.� Pekerjaan Pemeliharaan Alkes dan Non Alkes Rumah Sakit (……..)�secara berkala, yaitu sebagai berikut;

  • Melakukan Pengadaan jasa pemeliharaan peralatan dan mesin yang rusak harus diperbaiki secara berkala yang baik dan berkualitas;
  • Mencari dan mengumpulkan bahan untuk memperbaiki peralatan kesehatan yang berkualitas dan baik.

2. Pekerjaan Pembuatan Produk

  • Produk yang dihasilkan meliputi perbaikan peralatan kesehatan dan mesin sehingga dapat digunakan sesuai dengan fungsinya.

3.� Konsultasi

  • Melakukan konsultasi dengan Pihak pemberi kerja dalam hal ini Kuasa Pengguna Anggaran� kegiatan Pengadaan Pemeliharaan Alkes dan Non Alkes Rumah Sakit (……..)�guna membahas segala masalah dan persetujuan dokumen selama masa pekerjaan.

VIII.� MASUKAN


A.� INFORMASI

1. Untuk melaksanakan tugasnya, Penyedia harus mencari sendiri bahan perbaikan peralatan dan mesin yang dibutuhkan dalam hal memenuhi kebutuhan Rumah Sakit (…….)� dari informasi yang diberikan oleh Pihak Pemberi Kerja termasuk melalui Kerangka Acuan Kerja ini.

2.� Informasi Penyedia antara lain :

  • Harga bahan material sewaktu waktu Naik;
  • Data Harga di Beberapa Tempat Penjualan;
  • Informasi-informasi lainnya yang menunjang kegiatan pekerjaan.�

B.� TENAGA

Untuk melaksanakan tugasnya, Penyedia harus menyediakan tenaga yang memenuhi kebutuhan. Tenaga-tenaga ahli yang dibutuhkan dalam kegiatan ini minimal terdiri dari:

  1. Tenaga ahli Biomedical Engineering
    Mempunyai sertifikat keahlian dalam bidang pekerjaan teknik
  2. Tenaga ahli Engineering dan Engineering Electric
    Seorang tenaga melaksanakan pekerjaan Perbaikan peralatan
  3. Operator Komputer 1 orang
    Minimal lulusan SMA atau sederajat

IX.� BIAYA

Besarnya biaya pekerjaan Pengadaan Pemeliharaan Alkes dan Non Alkes Rumah Sakit (……..)�mengikuti ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Kontrak dan:

  1. Sumber biaya dari seluruh pekerjaan yang dibebankan pada APBN Rumah Sakit (……..) Tahun Anggaran (……..).
  2. Jumlah biaya untuk kegiatan ini adalah Rp.(…………..),-.

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Pengadaan Pemeliharaan Alkes dan Non Alkes Rumah Sakit (……..)�secara berkala selama (………) hari kalender.�

XI. PENUTUP

  • Setelah Kerangka Acuan Kerja ini diterima, Penyedia hendaknya memeriksa semua bahan masukan yang dibutuhkan.
  • Berdasarkan bahan-bahan tersebut, maka selanjutnya Penyedia agar segera menyusun program kerja untuk dibahas dengan pihak Pemilik Pekerjaan.

Itulah salah satu bentuk format KAK Pengadaan Jasa Pemeliharaan Alkes Dan Non Alkes, semoga bermanfaat untuk institusi Anda dan semoga proyek yang akan dikerjakan berjalan dengan lancar nantinya.

Pendapatan Asli Daerah (PAD): Pengertian dan Sumber-Sumber PAD

Dalam menjalankan pemerintahan baik di pusat dan daerah tentu saja pemerintah memerlukan dana yang bersumber dari beberapa sumber. Sumber pendapatan ini berasal dari pendapatan asli daerah atau PAD yang istilah dalam bahasa Inggrisnya adalah Original Local Government Revenue. Namun jika tanpa adanya cukup pendapatan atau dana tersebut maka daerah tersebut tidak dapat menjadi sebuah daerah yang otonomi karena ketidakmampuan dalam membiayai pembangunan di daerahnya. Meski suatu daerah juga mendapatkan dana dari Negara namun daerah juga harus memiliki pendapatan daerahnya sendiri karena pendapatan daerahnya memegang peranan strategis dalam membangun daerah tersebut. Agar pembangunan berjalan tetap dalam kondisi stabil, maka sumber pendapatan daerah menjadi hal pokok dan utama dalam mengembangkan suatu daerah. Pendapatan asli daerah selalu dapat digunakan sebagai alat dalam menganalisa tingkat kemampuan otonomi suatu daerah tersebut.

Pengertian PAD


Secara sederhana Pendapatan Asli Daerah (PAD) bisa diartikan sebagai pendapatan yang diperoleh oleh sebuah daerah yang digunakan untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerahnya.

Jika berpegangan pada para ahli, berikut definisi dari PAD menurut Abdul Halim, “Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah”.

Dari dua pendapat di atas mengenai pengertian PAD, dapat ditarik kesimpulan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan/pemasukan daerah yang sumbernya berasal dari daerah itu sendiri berupa dana yang pemerolehannya dikelola oleh pemerintah daerah beserta jajarannya dan telah diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah

Perekonomian suatu daerah adalah sumber akan pemasukan daerah tersebut. Perekonomian tersebut tentu saja berasal dari berbagai pemasukan atau pendapatan.

Berikut mari kita lihat beberapa jenis pendapatan asli daerah yang dapat dipisahkan menjadi beberapa jenis sesuai Pasal 6 UU No. 33 Tahun 2004 ayat 1 dan 2, yaitu sebagai berikut:

1. Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan jenis pendapatan asli daerah yang berasal dari iuran wajib seseorang atau badan kepada daerah. Semakin banyak pembangunan yang dilakukan oleh suatu daerah maka nilai pajak yang didapat daerah tersebut tentunya akan meningkat pula. Hal ini tentu saja sebelumnya dibarengi oleh daya beli masyarakatnya karena pendapatan masyarakatnya yang tinggi sehingga pembangunan yang seimbang antara pendapatan masyarakat dan daya beli dapat berjalan selaras. Dan pemasukan pajak secara otomatis juga meningkat.

Contoh pajak daerah untuk kabupaten/kota adalah pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengembalian bahan galian golongan C, dan pajak parkir.

2. Retribusi daerah

Pendapatan suatu daerah juga berasal dari retribusi daerah tersebut. Hal ini terdapat dalam Undang-Undang nomor 28 Tahun 2009 yang mengatur jenis pendapatan daerah yang bersumber dari pajak dan retribusi daerah. Hal ini dapat dirinci menjadi :

Pajak provinsi merupakan pemasukan propinsi dari pajak kendaraan di atas air maupun pajak kendaraan bermotor. Juga dalam hal ini termasuk biaya balik nama suatu kendaraan diatas air maupun kendaraan bermotor lainnya. Pajak pemanfaatan atas air dibawah tanah juga air permukaan. Pemerintah berupaya menaikkan pemasukan daerah juga melalui pajak yang diberlakukan atas bahan bakar suatu kendaraan bermotor.
Pajak pemasukan dari kabupaten ini berasal dari berbagai sektor pembangunan yang telah dilakukan oleh daerah tersebut seperti pajak yang bersumber dari hotel, tempat hiburan, pajak restoran, pajak dari periklanan, pajak atas penerangan jalan maupun pajak dari pengambilan bahan galian bergolongan C. Tak luput juga pendapatan daerah tersebut bersumber dari pajak parkir yang dimanfaatkan dari setiap lahan parkir restoran, tempat hiburan dan fasilitas daerah lainnya.

  • Pemasukan daerah dari retribusi

Retribusi juga merupakan pemasukan asli daerah yang didapat dari beberapa segi seperti hal nya retribusi akan jasa pelayanan umum, retribusi jasa akan usaha serta juga retribusi suatu perizinan usaha tertentu. Dapat dibayangkan jika banyaknya pembangunan yang dilakukan suatu daerah maka retribusi yang masuk ke kas daerah juga akan semakin banyak dan dapat dimanfaatkan pada sektor pengembangan fasilitas umum dan kepentingan umum lainnya.

Untuk membaca UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, silahkan klik tautan berikut: UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

3. Hasil usaha/pengelolaan kekayaan daerah dari perusahaan daerah

Jenis penerimaan daerah ini berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan. Perusahaan daerah selain mempekerjakan tenaga kerja daerah yang akan meningkatkan pendapatan masyarakatnya juga bisa dijadikan sumber penerimaan bagi daerah tersebut. Hal ini juga dapat dikatakan sebagai kekayaan daerah. Daerah perlu untuk melihat potensi daerahnya yang dapat dikembangkan menjadi usaha atau perusahaan daerah. Dalam hal ini daerah juga dapat menggandeng badan dari asing guna menjadi partner dalam usaha atau perusahaan daerahnya.

Dalam Undang-Undang No 33 Tahun 2004 jenis kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci sebagai berikut:

  • Bagian laba dari perusahaan daerah
  • Bagian laba dari lembaga keuangan bank
  • Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD.
  • Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN.
  • Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
Sumber pendapatan daerah yang dapat menjadi pemasukan pendapatan daerah lainnya adalah bersumber dari pendapatan lainnya yang sah, yaitu sebagai berikut:

  • Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
  • Jasa giro
  • Pendapatan Bunga
  • Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap matauang asing
  • Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan atau pengadaan barang dan jasa oleh daerah
  • Kontribusi sektor pariwisata terhadap pendapatan daerah

Banyak pendapatan atau pemasukan daerah lainnya yang dapat menjadi pendapatan suatu daerah. Baik itu adalah hal kegiatan bisnis maupun yang non bisnis. Hal ini tentu saja bergantung pada keuletan pemerintah daerah dan kebijakan yang diambilnya.

Kebijakan Fiskal: Pengertian, Tujuan, Jenis dan Komponennya

Saat kamu mendengar kebijakan fiskal pasti akan terbayang akan sesuatu yang berhubungan dengan kondisi perekonomian suatu negara. Jika berbicara mengenai stabilitas perekonmoian negara, maka tidak terlepas dari faktor utama instrumen kebijakan fiskal, yaitu pendapatan negara dari pajak dan juga pengeluaran/belanja negara. Mari kita lihat beberapa hal yang berkaitan dengan kebijakan fiskal.

Pengertian Kebijakan Fiskal

Apa yang dimaksud dengan kebijakan Fiskal (fiscal policy)? Definisi kebijakan fiskal sendiri merupakan kebijakan ekonomi yang diambil pemerintah agar perekonomian negara akan menjadi lebih baik dan lebih produktif dari yang sebelumnya. Pemerintah melakukan perubahan akan penerimaan berupa pajak serta pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah bagi belanja negara. Anggaran belanja negara diatur sedemikian rupa hingga menjadi kondisi yang sesuai dengan tujuan penyusunan APBN itu sendiri.

Tujuan utama kebijakan fiskal yang diambil oleh pemerintah hampir sama dengan tujuan kebijakan moneter yaitu untuk memperbaiki kondisi perekonomian. Kita ketahui jika tujuan kebijakan fiskal adalah kebijakan guna mengatur ekonomi negara dengan mengatur pengeluaran dan pendapatan negara melalui pengaturan belanja juga pengaturan tingkat pajak negara. Namun kebijakan moneter sendiri adalah bertujuan guna mengatur ekonomi negara melalui pengaturan tingkat suku bunga juga pengaturan peredaran jumlah uang.

Tujuan Kebijakan Fiskal

Dalam hal mencapai sasaran ekonomi yang ditandai dengan adanya pertumbuhan ekonomi secara konsisten yang dibarengi dengan adanya lapangan kerja serta harga-harga yang selalu pada posisi stabil. Maka untuk itu pemerintah bertanggung jawab dalam membuat Undang-undang yang dapat menjaga warga negara pada posisi ekonomi yang stabil dan baik. Kebijakan fiskal ini sendiri juga diambil pemerintah dalam rangka memberi dampak kepada perekonomian negara dengan membuat kebijakan akan pengeluaran serta perpajakan. Inilah beberapa tujuan kebijakan fiskal.

1. Pertumbuhan ekonomi

Negara yang akan berdampak pada kecenderungan berkembangnya bisnis yang berdampak pada meningkatnya pendapatan masyarakat. Hal ini tentu saja akan membawa kesejahteraan bagi masyarakat keseluruhan sebagai pelaku berbagai usaha dan bisnis. Dengan kebijakan fiskal yang diambil maka pemerintah berupaya mengurangi pajak dengan menekan pajak lebih rendah sehingga masyarakat sebagai pelaku wajib pajak akan memiliki lebih banyak uang yang dapat dibelanjakan. Hal ini tentu saja akan menaikkan pendapatan dari bisnis yang dijalankan serta adanya peningkatan investasi dan secara tidak langsung akan membuat pertumbuhan ekonomi meningkat. Hal inilah yang akan memacu pertumbuhan ekonomi masyarakat dan negara.

2. Angka kesempatan kerja yang tinggi
Jika kestabilan akan bisnis dan pendapatan masyarakat semakin meningkat, tentu saja usaha dan bisnis yang dijalankan tersebut membutuhkan tenaga yang lebih banyak. Dengan meningkatnya kemajuan ekonomi dengan kebijakan fiskal yang diambil pemerintah maka pendapatan dari sisi bisnis dan usaha juga meningkat. Berlawanan dengan jika kurangnya kesempatan kerja maka akan sedikit uang yang dihasilkan dan sedikit pula uang yang akan dibelanjakan.

3. Tingkat kestabilan ekonomi
Dampak fluktuasi pada perekonomian sering membawa hal buruk bagi perekonomian negara. Hal ini juga menjadi alasan diberlakukannya kebijakan fiskal. Tentu saja hal ini disebabkan oleh ekonomi negara yang terkadang cenderung akan mengikuti bentuk ekspansi ekonomi secara  global.

Jenis-jenis Kebijakan Fiskal

Adapun jenis dari kebijakan fiskal adalah ekspansif dan kontraktif. Kebijakan akan fiskal ekspansif ditujukan sebagai rangsangan bagi pertumbuhan ekonomi. Biasanya digunakan pada masa resesi dimana tingkat pengangguran yang tinggi serta rendahnya masa siklus bisnis. Jika ini terjadi maka akan memaksa pemerintah agar membelanjakan uang lebih banyak dan menurunkan pajak. Hal ini dilakukan agar jumlah uang yang beredar di tangan masyarakat akan lebih banyak sehingga akan merangsang ekonomi dengan meningkatnya kemampuan belanja dari masyarakat.

Sementara kebijakan fiskal kontraksional diberlakukan pemerintah dalam mengurangi pertumbuhan ekonomi saat terjadinya inflasi yang tinggi. Kebijakan fiskal ini diambil dalam rangka memotong pengeluaran dan meningkatkan pajak yang tentu saja hal ini berbeda dengan kebijakan ekspansif.

Komponen Kebijakan Fiskal

Terdapat empat jenis komponen kebijakan fiscal yaitu:

1. Kebijakan akan pajak

Terdapat pemasukan bagi negara berupa pemasukan akan pajak langsung dan pajak tidak langsung. Tentu saja dalam hal ini pemerintah berupaya menjaga agar pajak progresif berada pada jumlah yang banyak. Hal ini tentu saja dikarenakan perpajakan ini sangat penting terhadap perekonomian misalnya dengan tingginya tariff pajak maka dapat mengurangi kemampuan konsumen untuk membeli dan ini akan berimbas pada menurunnya angka produksi juga investasi. Namun sebaliknya jika tarif pajak lebih rendah maka dapat meningkatkan daya beli dan inflasi. Maka itu pemerintah perlu menyeimbangkan dan menerapkan tariff pajak yang sesuai dalam perekonomian.

2. Kebijakan akan pengeluaran

Pengeluaran yang dilakukan pemerintah biasanya dilakukan pada sector-sektor pembangunan seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan termasuk pembayaran hutang dan suku bunganya yang tentu saja pengeluaran dan belanja modal ini haruslah disiasati dengan sebuah kebijakan yang benar karena hal tersebut bergantung pada pendapatan dan belanja modal negara.

3. Kebijakan dalam investasi dan disinvestasi

Investasi domestic dan investasi asing sangat diperlukan guna mempertahankan agar pertumbuhan ekonomi dapat berjalan stabil. Dengan meningkatnya arus modal yang masuk dari luar menjadikan ekonomi domestic dan ekonomi global dapat terintegrasi dengan baik

4. Pengelolaan utang atau surplus

Dalam hal pengelolaan defisit yang terjadi akibat pembelajaan yang lebih ketimbang pemasukan yang didapat oleh negara maka pemerintah harus dapat meminjam dari domestic dan asing. Atau dapat pula mencetak uang guna mengatasi defisit tersebut. Namun jika sebaliknya maka surplus lah yang terjadi dimana penerimaan pemerintah lebih dari yang dibelanjakan.

Contoh Kebijakan Fiskal

Berikut ini adalah beberapa contoh penerapan kebijakan fiskal yang pernah diambil oleh Pemerintah Indonesia tersebut:

  1. Pemerintah mengambil kebijakan untuk menaikkan penerimaan jumlah pajak agar pendapatan negara mengalami pertambahan.
  2. Pemerintah mewajibkan masyarakat untuk memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagai upaya menambah peserta Wajib Pajak.
  3. Pemerintah mengelola anggaran dengan penghematan pembelanjaan negara agar perekonomian menjadi lebih stabil.
  4. Pemerintah mengadakan program Tax Amnesty.
  5. Melakukan pinjaman negara, misalnya dengan mengeluarkan salah satu instrumen investasi seperti obligasi pemerintah

Demikianlah penjelasan ringkas mengenai pengertian kebijakan fiskal, tujuan, fungsi, jenis-jenisnya, serta contoh kebijakannya. Sudah pahamkan? Ternyata kebijakan fiskal memegang peranan kunci dalam mempertahankan stabilitas ekonomi suatu negara.Semoga artikel ini bermanfaat dan menambah wawasan kamu.